Ilustrasi Rezim Anti-Korupsi Ekstrateritorial

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Rezim ekstrateritorial anti-korupsi menjangkau korporasi Indonesia dari luar negeri. Risiko korupsi korporasi Indonesia tidak hanya ditentukan oleh hukum Indonesia. Korporasi yang mencatatkan efek di bursa asing, menerima pendanaan internasional, bermitra dengan perusahaan multinasional, atau menjadi pemasok dalam rantai pasok global dapat dijangkau oleh hukum antikorupsi negara lain yang berlaku ekstrateritorial, dan oleh kewajiban kontraktual yang lahir dari hukum itu. Bagian ini membahas empat pilar rezim tersebut, yaitu Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Amerika Serikat, UK Bribery Act 2010, Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC), dan Konvensi Anti-Suap OECD, termasuk perubahan arah penegakan FCPA sejak 2025 yang mengguncang asumsi lama tentang rezim antikorupsi global.

Landasan Filosofis: Antara Impunitas dan Imperialisme Hukum

Pertanyaan filosofis pertama dalam rezim ekstrateritorial adalah atas dasar apa sebuah negara berhak menghukum perbuatan yang dilakukan di wilayah negara lain, terhadap pejabat negara lain, kadang oleh korporasi asing. Dua jawaban saling berhadapan. Jawaban pertama bertolak dari impunitas: pejabat tinggi yang korup sering menguasai polisi, jaksa, dan pengadilan di negaranya sendiri, sehingga tanpa penegakan dari luar mereka tidak tersentuh. Literatur hukum internasional mencatat argumen ini sebagai dasar usulan pembentukan pengadilan antikorupsi internasional, yang dirancang menurut model Mahkamah Pidana Internasional dengan prinsip komplementaritas.[1] Jawaban kedua bertolak dari kedaulatan dan legitimasi: lembaga asing tidak akuntabel secara politik kepada masyarakat yang terdampak oleh penegakannya. Sebuah kajian hukum antikorupsi mencatat bahwa lembaga penegak asing cenderung lebih kebal terhadap subversi oleh elite lokal, tetapi keterlibatannya menimbulkan persoalan legitimasi dan menyulitkan pembagian hasil denda serta kompensasi bagi korban secara adil lintas batas.[2]

Dalam pandangan modul ini, kedua jawaban itu tidak harus dipilih salah satu. Larangan suap lintas negara berakar pada gagasan bahwa pasar yang adil dan pemerintahan yang jujur adalah kepentingan bersama, sehingga pemberi suap tidak boleh berlindung di balik batas negara. Tetapi kewenangan untuk menghukum harus dijalankan dengan memperhatikan kepentingan negara tempat korupsi terjadi, termasuk hak korban untuk memperoleh pemulihan. Ketegangan inilah yang menjelaskan mengapa rezim ekstrateritorial diterima luas pada tingkat norma, tetapi penegakannya selalu diwarnai pertimbangan politik.

Landasan Teoretis

a. Suap lintas negara sebagai dilema tahanan. Sejak awal, pembentuk FCPA menyadari bahwa larangan sepihak tidak cukup. Sebuah kajian atas penuntutan FCPA terhadap korporasi asing mengutip analisis teori permainan: dua perusahaan yang menawar kontrak yang sama berada dalam dilema tahanan klasik, karena tanpa informasi tentang apakah pesaing akan menyuap, strategi dominan bagi masing-masing adalah menyuap; Presiden Carter, ketika menandatangani FCPA, menyatakan bahwa Amerika Serikat hanya dapat berhasil sepenuhnya jika negara lain dan dunia usaha mengambil tindakan yang sebanding.[3] Inilah alasan teoretis mengapa Amerika Serikat kemudian mendorong lahirnya kewajiban internasional untuk melarang suap pejabat asing, yang terwujud dalam Konvensi Anti-Suap OECD dan kemudian UNCAC, dan mengapa ia menuntut korporasi asing: dengan menyasar pelaku asing, penegak hukum Amerika mendukung rezim antisuap dan melindungi pasar dari distorsinya.[4]

Kajian yang sama juga memetakan penjelasan tentang kapan dan mengapa Amerika menggunakan yurisdiksinya yang luas terhadap korporasi asing. Penjelasan yang telah diajukan literatur antara lain bahwa penuntutan semacam itu dipakai untuk mendorong penegakan di negara asal korporasi, untuk menghukum pelanggaran yang paling berat, atau untuk mengisi kelemahan kelembagaan negara tempat suap terjadi, khususnya ketika korupsi sistemik melumpuhkan lembaga akuntabilitas setempat.[5] Kajian itu juga mencatat temuan bahwa penegakan terhadap korporasi asing pada dasarnya terbatas pada perusahaan dari negara pihak Konvensi Anti-Suap OECD yang menyuap di negara yang dinilai sangat korup.[6] Dalam pandangan modul ini, penjelasan ketiga paling relevan bagi Indonesia: selama lembaga penegak nasional dipandang lemah, korporasi yang beroperasi di Indonesia tetap menjadi sasaran yang wajar bagi penegak asing, dan sebaliknya penguatan penegakan nasional mengurangi alasan bagi campur tangan dari luar.

b. Jarak kelembagaan de jure dan de facto. Teori kedua berasal dari studi strategi bisnis internasional. Perusahaan multinasional dapat melakukan arbitrase kelembagaan, yaitu menempatkan kegiatan yang tidak patuh di yurisdiksi dengan kelembagaan lemah sambil memanfaatkan kelembagaan kuat di yurisdiksi lain, seperti pasar modal Amerika. Sebuah penelitian atas tindakan penegakan FCPA dan data perusahaan yang tercatat di bursa Amerika menemukan bahwa yang menentukan biaya jarak kelembagaan bukan perbedaan aturan di atas kertas, melainkan penegakan de facto di kedua yurisdiksi; setelah intervensi FCPA, perusahaan yang tercatat di Amerika cenderung menarik diri dari lingkungan asal yang korup dengan mengurangi investasi, dan lebih mungkin melakukan penghapusan pencatatan secara sukarela untuk melepaskan diri dari yurisdiksi Amerika.[7] Dalam pandangan modul ini, teori ini menjelaskan mengapa risiko ekstrateritorial bagi klien Indonesia lebih tepat diukur dari intensitas penegakan nyata daripada dari luasnya teks undang-undang asing.

c. Kesenjangan antara norma dan penegakan. Teori ketiga menyangkut penyebaran norma internasional. Kajian yang sama tentang FCPA mencatat bahwa larangan suap pejabat asing kini dianut oleh sebagian besar negara, tetapi penegakannya tertinggal; menurut data OECD tahun 2020 yang dikutipnya, 17 dari 44 negara pihak Konvensi Anti-Suap OECD belum pernah menyelesaikan satu pun penuntutan suap asing, sementara Amerika Serikat memimpin penegakan global, disusul Jerman dan Inggris.[8] Penelitian lain menghitung bahwa 59 persen dari seluruh perkara antikorupsi terhadap perusahaan di dunia pada 2000 hingga 2018 diajukan oleh otoritas Amerika, dan 24 persen di antaranya adalah tindakan Amerika terhadap perusahaan non-Amerika.[9] Ketergantungan rezim global pada satu negara penegak inilah yang membuat perubahan kebijakan Amerika pada 2025 berdampak luas.

Baca juga: Penerapan Teori Prinsipal-Agen (Principal-Agent Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Empat Pilar Rezim Ekstrateritorial

a. FCPA. FCPA, yang lahir pada 1977 setelah skandal Watergate mengungkap pembayaran dipertanyakan oleh korporasi Amerika kepada pejabat di berbagai negara, merupakan undang-undang pertama yang secara eksplisit melarang suap kepada pejabat negara lain.[10] FCPA memiliki dua cabang: ketentuan antisuap, yang melarang pemberian atau janji sesuatu yang bernilai kepada pejabat asing untuk memperoleh atau mempertahankan bisnis, dan ketentuan akuntansi, yang mewajibkan emiten menyelenggarakan pembukuan yang akurat serta sistem pengendalian internal akuntansi yang memadai. Korporasi asing dapat dijangkau apabila berstatus emiten di bursa Amerika dan menggunakan sarana perdagangan antarnegara, yang ditafsirkan luas mencakup surel, pesan, atau transfer dana yang melintasi Amerika, atau apabila melakukan tindakan untuk memajukan pembayaran korup di wilayah Amerika; korporasi asing juga pernah dituntut sebagai pihak yang bersekongkol, meskipun ruang ini dibatasi oleh putusan pengadilan banding pada 2018.[11] Kajian itu mencatat bahwa pada akhir 2018 lebih dari seratus korporasi asing telah dituntut, bahwa sembilan dari sepuluh penyelesaian FCPA terbesar melibatkan korporasi asing, dan bahwa Siemens membayar 800 juta dolar kepada otoritas Amerika pada 2008 dalam penegakan terkoordinasi dengan Jerman yang totalnya mencapai 1,6 miliar dolar.[12]

Arah penegakan FCPA berubah tajam pada 2025. Executive Order 14209 yang ditandatangani pada 10 Februari 2025 memerintahkan Departemen Kehakiman menghentikan inisiasi penyelidikan dan tindakan penegakan FCPA yang baru selama 180 hari dan merevisi prioritas penegakannya.[13] Pada 9 Juni 2025, Wakil Jaksa Agung menerbitkan pedoman penyelidikan dan penegakan FCPA yang memprioritaskan perkara yang terkait dengan kartel dan organisasi kriminal transnasional, perkara yang merugikan secara nyata perusahaan Amerika dalam persaingan, perkara yang mengancam keamanan nasional di industri strategis, dan pelanggaran serius alih-alih praktik bisnis rutin di negara lain. Dampaknya terhadap pasar telah diteliti. Penelitian atas 261 perusahaan yang tercatat di bursa Amerika dan pernah menjadi sasaran FCPA menemukan bahwa perintah eksekutif itu secara tidak proporsional menguntungkan perusahaan ‘tercemar’ tersebut: rata-rata kapitalisasi pasarnya naik sekitar 160 juta dolar dalam satu hari, setara dengan rata-rata denda FCPA, dan seluruh portofolio memperoleh tambahan kapitalisasi abnormal sebesar 39 miliar dolar pada hari itu; efeknya hampir lima kali lebih besar bagi perusahaan yang sedang diselidiki.[14] Penelitian itu menyimpulkan bahwa penjelasan alternatif berupa berkurangnya beban kepatuhan dapat dikesampingkan, karena perusahaan pembanding di industri serupa tidak mengalami kenaikan yang sama, dan bahwa penerima manfaat terbesar berada di sektor ekstraksi, konstruksi, transportasi, dan komunikasi yang sangat bergantung pada izin lokal.[15]

b. UK Bribery Act 2010. Undang-undang ini memperoleh persetujuan kerajaan pada April 2010 dan berlaku 1 Juli 2011, menggantikan undang-undang antisuap Inggris dari 1889 dan 1916, dan dijuluki sebagai undang-undang antikorupsi paling keras di dunia.[16] Section 1 dan 2 mengatur suap aktif dan pasif, termasuk di sektor swasta, sedangkan Section 7 memperkenalkan delik baru bagi organisasi komersial yang gagal mencegah suap oleh orang yang terkait dengannya, mencakup kontraktor, pemasok, agen, dan perantara, dengan pembelaan berupa pembuktian adanya prosedur yang memadai; menurut Section 12(5), organisasi yang menjalankan bisnis di Inggris tunduk pada undang-undang ini.[17] Delik Section 7 bersifat tanggung jawab mutlak, dengan pembelaan prosedur memadai sebagai satu-satunya jalan keluar.[18] Inggris memperluas model ini melalui delik kegagalan mencegah penipuan dalam Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023 yang berlaku sejak 1 September 2025, dan Serious Fraud Office menerbitkan pedoman korporasi pada 24 April 2025 yang menyatakan bahwa korporasi yang segera melaporkan sendiri dan bekerja sama penuh dapat berharap diundang menegosiasikan perjanjian penundaan penuntutan, kecuali dalam keadaan luar biasa.

c. UNCAC. Konvensi PBB Menentang Korupsi, yang disepakati pada 2003 dan berlaku pada 2005, diratifikasi Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006. UNCAC tidak berlaku ekstrateritorial dalam arti FCPA; ia mewajibkan negara pihak mengkriminalisasi perbuatan korup dalam hukum nasional dan bekerja sama dalam bantuan hukum timbal balik, ekstradisi, dan pemulihan aset. Literatur hukum internasional mencatat bahwa mekanisme reviu implementasinya sederhana dan sebagian memang dirancang demikian: ia menghindari tekanan dan kritik tajam, tidak dapat menjatuhkan sanksi, tidak memfasilitasi pengembangan norma yang berarti, dan berjalan sangat lambat, sehingga kajian atas empat bab inti konvensi diperkirakan baru selesai sekitar 2025, dua puluh tahun setelah konvensi berlaku.[19] Arti penting UNCAC bagi korporasi terletak pada standar yang dibawanya ke dalam hukum nasional, termasuk kriminalisasi suap pejabat asing, suap di sektor swasta, dan kerja sama pelaku dengan penegak hukum.

d. Konvensi Anti-Suap OECD. Konvensi tahun 1997 ini mewajibkan negara pihak mengkriminalisasi suap kepada pejabat publik asing dalam transaksi bisnis internasional dan menjadi fondasi rezim global yang berpusat pada FCPA.[20] Pada Juli 2025, OECD mengumumkan bahwa Indonesia, bersama Mauritius dan Ukraina, secara resmi mengajukan permohonan aksesi pada konvensi tersebut, sebagai bagian dari proses aksesi Indonesia ke OECD. Dalam pandangan modul ini, aksesi itu, jika terwujud, akan membawa konsekuensi yang konkret: Indonesia harus mengkriminalisasi suap kepada pejabat asing secara eksplisit, memastikan pertanggungjawaban badan hukum yang efektif, dan tunduk pada evaluasi sejawat Kelompok Kerja Antisuap OECD, sehingga korporasi Indonesia yang berekspansi ke luar negeri akan menghadapi risiko penegakan dari negaranya sendiri.

Praktik: Kapan Korporasi Indonesia Terjangkau

Dalam praktik, korporasi Indonesia dapat terjangkau rezim ekstrateritorial melalui beberapa jalur. Jalur pertama adalah status hukum langsung, misalnya mencatatkan efek atau tanda terima penitipan di bursa Amerika, menjalankan sebagian usaha di Inggris, atau melakukan pembayaran dalam dolar yang melintasi sistem keuangan Amerika. Jalur kedua adalah keterkaitan dengan mitra yang tunduk pada rezim itu: perusahaan patungan, agen, distributor, atau kontraktor perusahaan multinasional dapat menjadi ‘orang yang terkait’ dalam pengertian Section 7 UK Bribery Act, atau pihak dalam konspirasi FCPA. Jalur ketiga, yang paling luas, adalah kontraktual: perusahaan multinasional meneruskan kewajiban antikorupsi kepada pemasok dan mitranya melalui klausul kontrak, hak audit, dan uji tuntas. Penelitian atas usaha kecil dan menengah di Prancis memperlihatkan mekanisme ini: undang-undang Sapin II hanya mewajibkan perusahaan besar membangun program antikorupsi, tetapi perusahaan besar meneruskan tekanan itu kepada pemasoknya, sehingga usaha kecil terdorong mengklaim memiliki kebijakan formal atau sertifikasi.[21]

Jalur keempat adalah hukum investasi internasional. Kajian tentang sengketa investasi yang melibatkan Indonesia mencatat bahwa perjanjian investasi bilateral generasi baru, seperti perjanjian Swiss dan Indonesia tahun 2022, memuat ketentuan yang mewajibkan investor menahan diri dari menawarkan, menjanjikan, atau memberikan keuntungan yang tidak semestinya sebelum maupun setelah investasi dilakukan.[22] Dalam perkara Churchill Mining, tribunal menolak klaim senilai dua miliar dolar terhadap Indonesia karena izin pertambangan yang mendasarinya kemungkinan besar dipalsukan, dengan menyatakan bahwa klaim yang didasarkan pada dokumen palsu untuk memperoleh hak pertambangan tidak dapat diterima sebagai persoalan ketertiban umum internasional, dan mencatat bahwa uji tuntas investor atas keaslian izin tidak memadai.[23] Pelajaran praktisnya jelas: korupsi atau kecurangan dalam perolehan izin dapat menghapus perlindungan hukum investasi itu sendiri.

Penyelesaian perkara dalam rezim ekstrateritorial juga khas. Kajian etika bisnis mencatat bahwa sekitar 85 persen tindakan pidana FCPA oleh Departemen Kehakiman pada 2004 hingga 2014 diselesaikan melalui perjanjian tanpa penuntutan atau perjanjian penundaan penuntutan, dan bahwa negara tempat suap terjadi jarang memperoleh kompensasi.[24] Data OECD yang dikutip literatur lain menunjukkan bahwa 78 persen dari 890 kasus suap asing diselesaikan tanpa persidangan.[25] Bagi korporasi Indonesia yang menjadi mitra perusahaan asing yang diselidiki, ini berarti bahwa fakta tentang pembayaran di Indonesia dapat dituangkan dalam pernyataan fakta yang disepakati di luar negeri, lalu menjadi bahan bagi penegak hukum Indonesia, tanpa korporasi Indonesia itu pernah menjadi pihak dalam perundingan.

Pengawasan pengadilan atas penyelesaian semacam itu berbeda antaryurisdiksi. Kajian etika bisnis yang sama mencatat bahwa di Amerika pengawasan pengadilan atas perjanjian penundaan penuntutan sangat terbatas, sedangkan di Inggris dan Singapura pengadilan berperan penting dengan mensyaratkan bahwa perjanjian itu dibuat demi kepentingan keadilan dan bahwa syarat-syaratnya adil, wajar, dan proporsional.[26] Kajian itu juga mencatat bahwa perjanjian semacam itu semakin sering memuat kewajiban reformasi program kepatuhan, perubahan dewan, dan pemantau independen, sehingga penuntut umum secara efektif memengaruhi tata kelola korporasi.[27] Bagi korporasi Indonesia yang menjadi anak perusahaan atau mitra pihak yang berunding, kewajiban reformasi itu sering diteruskan ke tingkat operasional di Indonesia, termasuk audit, pelatihan, dan pengakhiran hubungan dengan agen tertentu.

Dari sisi kepatuhan internal, rezim ekstrateritorial menuntut tiga hal. Pertama, ketentuan akuntansi FCPA menunjukkan bahwa pembukuan yang tidak akurat dan pengendalian internal yang lemah merupakan pelanggaran tersendiri, terlepas dari terbukti atau tidaknya suap. Kedua, model kegagalan mencegah menempatkan prosedur pencegahan, khususnya terhadap pihak ketiga, sebagai pusat pembelaan. Ketiga, rezim ini menghargai pengungkapan sukarela dan kerja sama, yang akan dibahas pada bagian tentang penanganan dugaan korupsi.

Analisis Kritis

Kritik pertama menyangkut kerapuhan rezim yang bertumpu pada satu penegak. Penelitian atas dampak perintah eksekutif 2025 menunjukkan bahwa ketika ancaman sanksi hukum dicabut, investor berhenti menghukum, bahkan memberi imbalan kepada, perusahaan yang berisiko berperilaku korup; para penelitinya mempertanyakan apakah negara pihak Konvensi OECD akan ikut mengendurkan penegakan, dan apakah korupsi akan meningkat di negara ketiga yang tidak memiliki kapasitas atau kemauan politik untuk menegakkan hukumnya sendiri.[28] Temuan itu juga menunjukkan bahwa korupsi mahal terutama karena penegakannya, bukan karena inefisiensinya semata.[29] Dalam pandangan modul ini, pelajaran bagi Indonesia adalah bahwa ketergantungan pada penegakan asing tidak dapat menggantikan penegakan nasional. Pergeseran prioritas FCPA juga tidak menghapus risiko: undang-undangnya tetap berlaku dengan daluwarsa yang relatif panjang, otoritas pasar modal Amerika tetap dapat menegakkan ketentuan akuntansi, dan negara lain seperti Inggris justru memperluas rezimnya.

Kritik kedua menyangkut efektivitas rezim terhadap perilaku korporasi. Penelitian atas pengungkapan seratus perusahaan terbesar di bursa London menemukan bahwa pengungkapan tentang upaya pencegahan suap meningkat signifikan setelah UK Bribery Act, tetapi tidak mencerminkan insiden suap yang sebenarnya; setelah undang-undang berlaku, tujuh perusahaan yang dituduh menyuap tidak mengungkap apa pun, delapan hanya mengungkap secara umum, dan hanya dua yang mengungkap secara penuh, sementara banyak perkara yang berujung penuntutan diketahui dari media, bukan dari laporan tahunan.[30] Penelitian yang sama mencatat bahwa konsultan, advokat, dan kantor akuntan besar dilibatkan untuk melindungi perusahaan dari denda yang lebih tinggi, bukan untuk melindungi kepentingan masyarakat luas, dan bahwa OECD pada 2012 mengkritik lemahnya penegakan undang-undang itu.[31] Kajian etika bisnis menambahkan bahwa dari 301 perusahaan yang memperoleh perjanjian penundaan penuntutan di Amerika, terdapat perusahaan yang kembali melanggar, sehingga muncul kekhawatiran bahwa suap telah menjadi ‘biaya menjalankan usaha’.[32]

Kritik ketiga menyangkut ketimpangan Utara dan Selatan. Literatur akuntansi kritis mengingatkan bahwa narasi konvensional menggambarkan negara berkembang sebagai pencipta suap, padahal perusahaan multinasional dari negara maju adalah ‘pemasok’ suap; Bank Dunia memperkirakan suap kepada pejabat asing mencapai sekitar seribu miliar dolar per tahun.[33] Dalam pandangan modul ini, Indonesia berada pada dua posisi sekaligus: sebagai negara tempat suap oleh korporasi asing terjadi, sehingga berkepentingan atas pemulihan aset dan kompensasi, dan sebagai negara asal korporasi yang mulai berekspansi ke luar negeri, sehingga berkepentingan memastikan korporasinya tidak menjadi pemasok suap di negara lain. Kritik keempat menyangkut penegakan berganda: korporasi dapat menghadapi beberapa yurisdiksi atas fakta yang sama, dan penerapan asas ne bis in idem lintas negara belum seragam.[34]

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Rezim ekstrateritorial memperluas risiko korupsi korporasi Indonesia melampaui hukum nasional, melalui FCPA, UK Bribery Act, kewajiban yang diteruskan secara kontraktual oleh mitra multinasional, dan hukum investasi internasional. Perubahan arah penegakan FCPA sejak 2025 menunjukkan kerapuhan rezim global yang bertumpu pada satu negara, tetapi tidak menghapus risiko, karena negara lain memperluas rezimnya dan Indonesia sendiri tengah menuju aksesi Konvensi Anti-Suap OECD. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, petakan paparan ekstrateritorial klien secara konkret: status pencatatan efek, arus pembayaran dalam mata uang asing, kehadiran usaha di Inggris, mitra patungan, dan kontrak dengan perusahaan multinasional. Kedua, jangan menyimpulkan bahwa risiko FCPA hilang karena perubahan prioritas 2025; nilailah risiko berdasarkan penegakan nyata, daluwarsa, ketentuan akuntansi, dan rezim negara lain. Ketiga, siapkan klien untuk memenuhi klausul antikorupsi, hak audit, dan uji tuntas mitra multinasional secara substantif, bukan sekadar menandatangani pernyataan. Keempat, dalam investasi dan perizinan, tekankan bahwa korupsi atau kecurangan dalam perolehan izin dapat menghapus perlindungan perjanjian investasi dan merusak klaim di forum arbitrase. Kelima, ikuti perkembangan aksesi Indonesia pada Konvensi Anti-Suap OECD, karena aksesi itu akan menuntut kriminalisasi suap pejabat asing dan memperkuat pertanggungjawaban korporasi di dalam negeri.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Laurence R. Helfer, Cecily Rose, and Rachel Brewster, ‘Flexible Institution Building in the International Anti-corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism’, American Journal of International Law, 117.4 (2023), pp. 559–600, https://doi.org/10.1017/ajil.2023.32.

[2] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.

[3] Elizabeth Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’, Revista Direito GV, 17.2 (2021), e2124, https://doi.org/10.1590/2317-6172202124.

[4] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[5] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[6] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[7] Jian Xu, ‘Rethinking institutional arbitrage: De jure exposure and de facto enforcement’, Global Strategy Journal, 14.4 (2024), pp. 754–99, https://doi.org/10.1002/gsj.1510.

[8] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[9] Lorenzo Crippa, Edmund J. Malesky, and Lucio Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’, International Organization, 79.4 (2025), pp. 739–58, https://doi.org/10.1017/s0020818325100970.

[10] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[11] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[12] Acorn, ‘Law and Politics in FCPA Prosecutions of Foreign Corporations’.

[13] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[14] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[15] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[16] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[17] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[18] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[19] Helfer, Rose, and Brewster, ‘Flexible Institution Building in the International Anti-corruption Regime: Proposing a Transnational Asset Recovery Mechanism’.

[20] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[21] Sonal Jain, Bertrand Venard, and Yehuda Baruch, ‘On the road to legitimacy with anti‐corruption practices. An empirical study of French SMEs’, European Management Review, 22.4 (2025), pp. 1122–39, https://doi.org/10.1111/emre.70027.

[22] Butt, Crockett, and Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’.

[23] Butt, Crockett, and Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’.

[24] Glauco De Vita and Donato Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’, Business Ethics Quarterly, 34.4 (2024), pp. 605–33, https://doi.org/10.1017/beq.2023.36.

[25] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.

[26] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[27] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[28] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[29] Crippa, Malesky, and Picci, ‘Making Bribery Profitable Again? The Market Effects of Suspending Accountability for Overseas Bribery’.

[30] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[31] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[32] De Vita and Vozza, ‘The Ethics of Deferred Prosecution Agreements for MNEs Culpable of Foreign Corruption: Relativistic Pragmatism or Devil’s Pact?’.

[33] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.

[34] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.