
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 3 Desain dan Implementasi Program Kepatuhan yang Efektif
Pragmaintegra.com – Efektivitas program kepatuhan ditentukan oleh daya hidup unsur-unsurnya. Lima sub-bab sebelumnya membahas unsur-unsur program: filosofi, penilaian risiko, struktur, dokumen, dan budaya. Sub-bab terakhir ini bertanya apakah unsur-unsur itu diberi daya hidup dan bagaimana mengetahui bahwa program benar-benar bekerja. Pembahasan mencakup anggaran dan sumber daya, akses informasi dan kewenangan, kriteria evaluasi program kepatuhan korporasi yang dipakai Departemen Kehakiman Amerika Serikat dalam versi terbarunya, serta cara menguji perbedaan antara program di atas kertas dan program yang hidup. Sub-bab ini ditutup dengan sintesis seluruh Bab 3 yang menjembatani ke Bab 4 tentang anti-korupsi dan integritas bisnis.
Landasan Filosofis: Kesungguhan dan Ukuran
a. Kesungguhan sebagai syarat moral. Dalam etika, niat baik yang tidak disertai sarana untuk mewujudkannya mudah dicurigai sebagai niat yang tidak sungguh-sungguh. Hal yang sama berlaku bagi program kepatuhan. Kajian tentang penilaian risiko kepatuhan perbankan merumuskan bahwa kematangan dan cakupan sistem manajemen kepatuhan, serta anggaran dan tenaga kerja yang dialokasikan, menunjukkan komitmen pimpinan terhadap cara menjalankan usaha yang patuh dan dapat dipercaya.[1] Model kematangan fungsi kepatuhan dari Norwegia menyatakan hal serupa: jumlah sumber daya yang dialokasikan manajemen kepada fungsi kepatuhan memberi indikasi tentang pola pikir dan sikap perusahaan terhadap bisnis yang etis.[2] Dalam pandangan modul ini, anggaran adalah pernyataan nilai yang paling jujur, karena di sanalah kata-kata pimpinan diuji oleh pilihan yang memiliki harga.
b. Masyarakat audit dan bahaya ukuran. Michael Power memperingatkan bahwa masyarakat audit cenderung mengukur apa yang dapat diaudit, bukan apa yang penting, sehingga verifikasi berubah menjadi ritual kenyamanan. Literatur regulasi responsif mencatat bahaya yang sama dalam bentuk ritualisme regulasi.[3] Pengukuran efektivitas program kepatuhan menghadapi bahaya yang sama: indikator yang mudah dihitung, seperti persentase karyawan yang telah mengikuti pelatihan atau jumlah kebijakan yang diperbarui, mudah menggantikan pertanyaan yang sebenarnya, yaitu apakah pelanggaran berkurang dan apakah pelanggaran yang terjadi terdeteksi dan ditangani. Dalam pandangan modul ini, ukuran adalah alat yang diperlukan, tetapi setiap ukuran harus disertai pertanyaan tentang apa yang tidak ditangkapnya.
c. Kewenangan sebagai syarat tanggung jawab. Dimensi filosofis ketiga adalah keseimbangan antara tanggung jawab dan kewenangan. Tidak adil meminta pertanggungjawaban seseorang atas hasil yang tidak dapat dipengaruhinya. Kajian tentang status hukum pejabat kepatuhan mencatat bahwa dalam menilai tanggung jawab perdata dan pidana pejabat kepatuhan, perlu dinilai apakah pejabat itu memiliki kewenangan memberi instruksi dan secara efektif mencegah pelanggaran hukum di dalam perusahaan.[4] Dalam pandangan modul ini, prinsip ini bekerja dua arah: pejabat kepatuhan yang tidak diberi kewenangan tidak dapat dipersalahkan atas kegagalan program, tetapi korporasi yang tidak memberi kewenangan juga tidak dapat mengklaim memiliki program yang efektif.
Landasan Teoretis
a. Kriteria evaluasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Dokumen Evaluation of Corporate Compliance Programs yang diterbitkan Divisi Pidana Departemen Kehakiman Amerika Serikat, dalam versi pembaruan September 2024 yang merupakan versi terbaru pada saat bab ini disusun, mengajukan tiga pertanyaan dasar: apakah program kepatuhan korporasi dirancang dengan baik; apakah program diterapkan dengan sungguh-sungguh dan beriktikad baik, dengan kata lain apakah program diberi sumber daya yang memadai dan diberdayakan untuk berfungsi secara efektif; dan apakah program bekerja dalam praktik. Pertanyaan pertama mencakup penilaian risiko, kebijakan dan prosedur, pelatihan dan komunikasi, struktur pelaporan rahasia dan proses investigasi, manajemen pihak ketiga, serta merger dan akuisisi. Pertanyaan kedua mencakup komitmen manajemen senior dan menengah, otonomi dan sumber daya, serta struktur kompensasi dan manajemen konsekuensi. Pertanyaan ketiga mencakup perbaikan berkelanjutan, pengujian dan peninjauan berkala, investigasi pelanggaran, serta analisis dan remediasi pelanggaran yang mendasarinya. Dokumen itu secara eksplisit membedakan ‘program di atas kertas’ dari program yang diterapkan, diberi sumber daya, ditinjau, dan direvisi secara efektif, menanyakan apakah perusahaan telah mengalokasikan dana yang cukup, dan menanyakan apakah personel kepatuhan dan pengendalian memiliki akses langsung atau tidak langsung yang memadai ke sumber data yang relevan.
b. Model kematangan. Model kematangan fungsi kepatuhan menawarkan cara lain untuk menilai efektivitas, dengan empat tingkat: reaktif dan tidak konsisten; terorganisasi tetapi reaktif; dikelola secara aktif dan dipahami; serta proaktif dan terimplementasi.[5] Model itu menilai beberapa area proses, termasuk integritas bisnis yang terkait dengan nada dari pimpinan, sumber daya yang dialokasikan sesuai prinsip proporsionalitas, kebijakan dan proses, koordinasi dengan fungsi lain, dan pemanfaatan teknologi.[6] Model itu berasumsi bahwa efektivitas meningkat seiring kematangan, dan pengembangnya mengakui bahwa model tersebut baru diuji melalui satu studi kasus awal sehingga masih memerlukan validasi empiris.[7]
c. Pengujian efektivitas pelatihan dan nilai tambah. Penelitian atas pelatihan kepatuhan di bank-bank Afrika Selatan menunjukkan kesulitan menunjukkan nilai tambah kepatuhan: pelatihan kepatuhan menimbulkan biaya besar, termasuk waktu karyawan yang meninggalkan tugasnya, sementara metrik tradisional kurang mampu menangkap dampaknya terhadap kinerja karyawan dan unit kerja.[8] Penelitian itu menyimpulkan bahwa konsep pengembalian investasi tidak dikenal luas atau tidak dipakai, dan bahwa kemampuan menghitung nilai tambah kuantitatif dan kualitatif pelatihan penting untuk berkomunikasi dengan organ tata kelola dalam industri yang memandang biaya kepatuhan tinggi.[9]
d. Pemantau dan templat kepatuhan. Penyelesaian perkara tanpa persidangan memberi pelajaran tentang pengukuran efektivitas. Kajian tentang perjanjian penundaan penuntutan di Inggris mencatat bahwa otoritas penegak hukum sering memakai pemantau independen untuk meningkatkan mutu kepatuhan, tetapi persoalannya adalah bagaimana menjaga independensi pemantau dari entitas tempat ia ditempatkan, mungkin selama bertahun-tahun.[10] Kajian itu juga mengutip pengamatan bahwa komitmen kepatuhan yang disyaratkan dalam perjanjian semacam itu hampir identik di setiap perkara dan telah berkembang menjadi templat kepatuhan, serta kekhawatiran bahwa fokus penuntut pada tata kelola akan mendorong korporasi mengadopsi praktik terbaik hanya dalam nama, tanpa mendorong ketaatan hukum yang nyata.[11] Dalam pandangan modul ini, kekhawatiran itu menunjukkan bahwa bahkan penegak hukum yang paling berpengalaman pun bergulat dengan perbedaan antara program di atas kertas dan program yang hidup.
e. Keterbatasan bukti. Teori pengukuran kepatuhan harus jujur tentang keterbatasannya. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, literatur kepatuhan mencatat bahwa survei sulit dilakukan karena pelanggar enggan mengaku, data penegakan bersifat ambigu karena kenaikan angka dapat berarti kenaikan deteksi atau kenaikan pelanggaran, dan sebagian besar riset hanya memotret satu sampai tiga titik waktu.[12] Kajian tentang petugas kepatuhan menambahkan bahwa pengukuran kepatuhan dan perilaku ilegal secara akurat sulit karena responden belum tentu menjawab jujur, dan bahwa hubungan kausal yang berlaku di luar latar penelitian sulit ditegakkan.[13]
f. Mengukur budaya sebagai bagian dari efektivitas. Pengukuran efektivitas tidak lengkap tanpa pengukuran budaya. Kajian tentang skala budaya risiko perbankan mengembangkan alat ukur yang diturunkan dari kerangka Financial Stability Board dan menyarankan pemakaiannya secara berulang untuk memantau perkembangan budaya ke arah yang diinginkan, termasuk setelah peristiwa besar.[14] Kajian itu juga menyatakan bahwa penelitian lanjutan diperlukan untuk menilai daya prediksi skala budaya terhadap luaran yang penting, seperti data kepatuhan dan indikator risiko kunci.[15] Dalam pandangan modul ini, catatan itu penting: survei budaya adalah indikator yang berguna, tetapi korporasi tidak boleh menganggap skor budaya yang baik sebagai bukti bahwa pelanggaran tidak terjadi.
Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan
Konsep: Program di Atas Kertas dan Program yang Hidup
a. Tiga jenis indikator. Dalam pandangan modul ini, pengukuran efektivitas sebaiknya memakai tiga jenis indikator yang saling melengkapi. Indikator masukan mengukur sumber daya dan kewenangan: anggaran fungsi kepatuhan relatif terhadap profil risiko, jumlah dan kompetensi personel, akses ke data dan rapat strategis, serta jalur ke dewan komisaris. Indikator proses mengukur pelaksanaan: cakupan dan kedalaman penilaian risiko, pelatihan berbasis risiko, uji tuntas pihak ketiga, waktu penanganan laporan, dan pelaksanaan audit kepatuhan. Indikator hasil mengukur perubahan: jumlah dan jenis pelanggaran yang terdeteksi secara internal dibandingkan dengan yang terungkap dari luar, tingkat pengulangan pelanggaran, hasil survei budaya per unit, dan tindak lanjut atas temuan audit. Indikator hasil adalah yang paling penting tetapi paling sulit ditafsirkan, karena peningkatan laporan dapat berarti budaya bersuara membaik, bukan pelanggaran meningkat.
b. Akses informasi. Kewenangan tanpa informasi adalah kewenangan kosong. Fungsi kepatuhan yang efektif memerlukan akses ke data transaksi, data vendor, data perjalanan dan jamuan, laporan audit internal, dan notulen rapat direksi yang relevan. Model kematangan dari Norwegia mencatat bahwa integrasi seluruh proses kepatuhan ke dalam satu sistem perlu disertai akses ke informasi yang relevan dari semua unit bisnis yang penting bagi pemantauan dan penilaian proses tersebut.[16] Dalam pandangan modul ini, akses itu harus dinyatakan dalam piagam fungsi kepatuhan dan diuji secara berkala: kapan terakhir kali fungsi kepatuhan meminta data dan berapa lama permintaan itu dipenuhi.
c. Anti-pengirisan anggaran. Teori paradoks etika memperingatkan bahwa organisasi cenderung memangkas investasi etikanya, seperti anggaran kepatuhan, waktu pelatihan etika, dan cakupan penilaian risiko etika, selama keadaan tampak baik, sampai pemangkasan itu berlebihan.[17] Kajian tentang penilaian risiko perbankan mencatat temuan dari studi atas notulen rapat dewan bank-bank India bahwa dewan bank pada umumnya kurang berinvestasi pada risiko dan berinvestasi berlebih pada regulasi dan kepatuhan.[18] Dalam pandangan modul ini, kedua temuan itu tidak bertentangan; keduanya menunjukkan bahwa anggaran kepatuhan sering tidak dialokasikan berdasarkan risiko, melainkan berdasarkan kebiasaan atau tekanan regulasi. Anggaran kepatuhan yang sehat dikaitkan dengan hasil penilaian risiko dan tidak dipangkas semata karena tidak ada insiden.
d. Uji program yang hidup. Modul ini mengusulkan lima uji praktis untuk membedakan program di atas kertas dari program yang hidup. Uji pertama adalah uji wawancara: apakah karyawan di lini depan dapat menjelaskan risiko utama di pekerjaannya dan ke mana harus melapor. Uji kedua adalah uji jejak: pilih sampel transaksi berisiko tinggi dan telusuri apakah pengendalian yang tertulis benar-benar dijalankan. Uji ketiga adalah uji konsekuensi: periksa apakah pelanggaran oleh pejabat senior dan karyawan berkinerja tinggi ditangani sama dengan pelanggaran oleh karyawan biasa. Uji keempat adalah uji pembelajaran: periksa apakah insiden tahun lalu mengubah penilaian risiko, kebijakan, atau pelatihan tahun ini. Uji kelima adalah uji eskalasi: periksa berapa kali fungsi kepatuhan mengeskalasi masalah kepada dewan komisaris dan apa tindak lanjutnya.
e. Teknologi dan data. Teknologi memperluas kemampuan fungsi kepatuhan untuk menguji program secara terus-menerus, bukan hanya secara berkala. Model kematangan dari Norwegia memasukkan pemanfaatan teknologi sebagai salah satu area proses dan mencatat dorongan untuk memakai sistem otomatis agar petugas kepatuhan dapat berfokus pada area yang paling rentan terhadap risiko kepatuhan.[19] Dalam pandangan modul ini, analitik data atas transaksi pembayaran, data vendor, dan pengeluaran jamuan dapat mengubah uji jejak dari pengambilan sampel menjadi pemindaian menyeluruh. Namun, pemanfaatan itu harus dirancang sesuai prinsip pelindungan data pribadi dan tidak boleh menggantikan penilaian manusia atas konteks setiap temuan.
Praktik: Pengukuran Efektivitas dalam Konteks Indonesia
a. Efektivitas sebagai soal pembuktian. Di Indonesia, pertanyaan tentang efektivitas program kepatuhan semakin menjadi pertanyaan pembuktian. Pembahasan rinci tentang Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016, pertanggungjawaban korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, dan konsep prosedur yang memadai disajikan dalam Bab 2. Untuk keperluan desain, konsekuensinya adalah bahwa korporasi perlu menyimpan bukti efektivitas secara sistematis sejak awal: hasil penilaian risiko dan perubahan alokasi sumber daya yang mengikutinya, catatan pelatihan beserta evaluasinya, register laporan pelanggaran dan tindak lanjutnya, laporan fungsi kepatuhan kepada direksi dan dewan komisaris, serta hasil audit kepatuhan. Kerangka perbankan memberi contoh disiplin dokumentasi itu: laporan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris paling sedikit setiap triwulan, evaluasi dewan komisaris paling sedikit dua kali setahun, dan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017.
b. Pelajaran dari skor tata kelola. Pengalaman BUMN dengan skor tata kelola yang tinggi tetapi tetap mengalami kasus ketidakpatuhan menunjukkan bahaya mengukur keberadaan struktur tanpa mengukur perilaku.[20] Kajian yang sama menegaskan bahwa standar anti-penyuapan tidak menjamin suap tidak terjadi, tetapi menyediakan alat dan sistem untuk mengurangi dan mengelola risiko.[21] Dalam pandangan modul ini, sertifikasi dan skor tata kelola sebaiknya diperlakukan sebagai indikator proses, bukan indikator hasil. Advokat yang mendampingi klien menghadapi pemeriksaan penegak hukum perlu menyiapkan argumen efektivitas yang bertumpu pada indikator hasil dan pada bukti pembelajaran, bukan semata pada sertifikat.
c. Insentif penegakan. Pengukuran efektivitas hanya bermakna bila penegak hukum memperhitungkannya. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, data OECD yang dikutip dalam literatur menunjukkan bahwa 78 persen dari 890 perkara suap asing diselesaikan tanpa persidangan, dan bahwa insentif kooperatif hanya menarik bila ancaman penuntutannya nyata.[22] Kajian tentang perjanjian penundaan penuntutan di Inggris mencatat bahwa otoritas penegak hukum menimbang sifat pelanggaran, pengungkapan sukarela, program kepatuhan dan efektivitasnya, serta upaya remediasi.[23] Dalam pandangan modul ini, karena hukum acara pidana Indonesia belum mengenal perjanjian penundaan penuntutan, insentif bagi program yang efektif di Indonesia saat ini terutama bekerja melalui pertimbangan pemidanaan dan penilaian kesalahan korporasi, yang dibahas dalam Bab 2.
d. Paket evaluasi tahunan. Modul ini menyarankan paket evaluasi tahunan yang dapat diterapkan korporasi Indonesia. Pertama, tinjauan anggaran dan sumber daya fungsi kepatuhan terhadap hasil penilaian risiko. Kedua, pengujian kematangan dengan model empat tingkat untuk setiap area proses. Ketiga, lima uji program yang hidup sebagaimana diuraikan di atas, dengan sampel yang ditetapkan oleh audit internal atau pihak independen. Keempat, survei budaya yang dianalisis per unit dan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Kelima, laporan kepada dewan komisaris yang memuat temuan, rencana perbaikan, dan status perbaikan tahun sebelumnya. Bagi korporasi berisiko tinggi, penilaian eksternal setiap dua atau tiga tahun memberikan pandangan yang tidak terikat pada kepentingan internal.
e. Peran dewan komisaris. Evaluasi efektivitas pada akhirnya merupakan bagian dari tugas pengawasan dewan komisaris menurut Pasal 108 Undang-Undang Perseroan Terbatas. Perkembangan di Amerika Serikat menunjukkan arah yang sama: menurut doktrin Caremark, dewan direksi tetap bertanggung jawab atas pembentukan dan efektivitas fungsi kepatuhan di dalam perusahaan.[24] Dalam pandangan modul ini, dewan komisaris korporasi Indonesia sebaiknya tidak puas menerima laporan aktivitas fungsi kepatuhan, tetapi meminta laporan efektivitas yang memuat indikator hasil, hasil uji program yang hidup, dan status tindak lanjut. Dewan komisaris juga perlu sesekali bertemu dengan pejabat kepatuhan tanpa kehadiran direksi, agar hambatan yang dihadapi fungsi kepatuhan dapat disampaikan secara terbuka.
f. Proporsionalitas bagi usaha menengah. Usaha menengah tidak memerlukan seluruh perangkat evaluasi korporasi besar. Dalam pandangan modul ini, versi minimal yang tetap bermakna terdiri atas tiga unsur: daftar risiko utama yang ditinjau setiap tahun oleh direksi, satu atau dua uji jejak atas transaksi berisiko tinggi yang dilakukan oleh pihak di luar unit yang bersangkutan, dan catatan tertulis tentang setiap laporan pelanggaran beserta tindak lanjutnya. Ketiga unsur itu sederhana, tetapi justru karena sederhana lebih mungkin dijalankan secara konsisten, dan konsistensi itulah yang kelak menjadi bukti kesungguhan.
Analisis Kritis
Pengukuran efektivitas program kepatuhan menghadapi dilema yang tidak dapat diselesaikan sepenuhnya. Indikator yang paling mudah diukur adalah yang paling mudah dimanipulasi, sedangkan indikator yang paling bermakna paling sulit ditafsirkan. Kriteria Departemen Kehakiman Amerika Serikat memberi daftar pertanyaan yang kaya, tetapi daftar pertanyaan itu sendiri dapat berubah menjadi templat yang dijawab secara seragam oleh semua korporasi, sebagaimana kekhawatiran tentang templat kepatuhan dalam penyelesaian perkara tanpa persidangan.[25] Dalam pandangan modul ini, pertahanan terbaik terhadap ritualisasi adalah kebiasaan menanyakan ‘lalu apa yang berubah?’ untuk setiap aktivitas kepatuhan.
Catatan kedua menyangkut transplantasi. Kriteria evaluasi Amerika Serikat dikembangkan dalam sistem yang memiliki penyelesaian perkara tanpa persidangan, pemantau independen, dan penegakan antisuap transnasional yang intensif. Penelitian lapangan di Kamboja yang dibahas pada Bab 1 menunjukkan bahwa di lingkungan dengan penegakan yang sewenang-wenang, proses formal dapat menjadi epifenomenal dan kepatuhan dapat menjadi kepatuhan di atas kertas.[26] Dalam pandangan modul ini, kriteria itu tetap berguna sebagai daftar periksa desain di Indonesia, tetapi bobotnya perlu disesuaikan dengan risiko lokal, seperti permintaan pungutan dalam perizinan, hubungan dengan pejabat daerah, dan peran perantara. Catatan ketiga menyangkut biaya. Kerangka efektivitas yang terlalu berat dapat membebani usaha menengah, sehingga prinsip proporsionalitas harus berlaku juga bagi evaluasi program.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Program kepatuhan yang efektif memerlukan sumber daya yang sebanding dengan risikonya, kewenangan dan akses informasi yang nyata, serta pengukuran yang membedakan program di atas kertas dari program yang hidup. Kriteria evaluasi Departemen Kehakiman Amerika Serikat versi September 2024 merangkum pertanyaan-pertanyaan kunci dalam tiga kelompok, yaitu desain, kesungguhan dan sumber daya, serta bukti bekerja dalam praktik, dan dapat dipakai sebagai daftar periksa di Indonesia dengan penyesuaian. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, kaitkan anggaran dan sumber daya fungsi kepatuhan secara eksplisit dengan hasil penilaian risiko, dan dokumentasikan alasan setiap perubahan anggaran. Kedua, cantumkan hak akses informasi fungsi kepatuhan dalam piagamnya dan uji pelaksanaannya secara berkala. Ketiga, gunakan tiga jenis indikator, yaitu masukan, proses, dan hasil, dan tafsirkan indikator hasil dengan hati-hati. Keempat, terapkan lima uji program yang hidup dalam evaluasi tahunan, dengan keterlibatan audit internal atau pihak independen. Kelima, simpan bukti efektivitas secara sistematis sejak awal, karena di hadapan penegak hukum, program yang tidak dapat dibuktikan efektif akan diperlakukan seperti program yang tidak ada.
Sintesis: Dari Desain ke Kehidupan Program Kepatuhan
Bab 3 telah menelusuri desain dan implementasi program kepatuhan dalam enam langkah, dan keenamnya dapat dirangkai dalam empat lapis. Pada lapis filosofis, program kepatuhan dipahami sebagai pergeseran dari aturan menuju budaya dan dari manajemen tanggung gugat menuju perubahan perilaku, sambil tetap memakai rasionalitas prosedural tanpa terjebak dalam ritualnya. Penilaian risiko bertumpu pada pengakuan atas risiko dan ketidakpastian serta prinsip proporsionalitas. Struktur fungsi kepatuhan bertumpu pada prinsip bahwa pengawasan dapat didelegasikan tetapi tanggung jawab tidak, dan pada pelembagaan suara di dalam organisasi. Dokumen kepatuhan bertumpu pada moralitas internal aturan dan batas yurisdiksi otoritas korporasi. Pembentukan budaya bertumpu pada pembiasaan dan teladan. Sumber daya dan pengukuran bertumpu pada kesungguhan yang dibuktikan dengan pilihan yang memiliki harga.
Pada lapis teoretis, bab ini memadukan teori kelembagaan tentang kopling dan dekopling, teori perubahan perilaku yang menolak jalan pintas, teori paradoks etika yang memperingatkan bahaya kelengahan, teori motivasi yang mewaspadai efek desak-keluar, model tiga lini sebagai bahasa pembagian peran, dan teori pengukuran yang sadar akan keterbatasannya. Benang merahnya adalah bahwa program kepatuhan bekerja melalui banyak mekanisme sekaligus, sehingga tidak ada satu unsur pun yang dapat menggantikan unsur lain.
Pada lapis konseptual, bab ini merumuskan program kepatuhan sebagai sistem yang hidup dengan tiga lapis, yaitu arsitektur formal, praktik, dan makna; daftar kewajiban kepatuhan sebagai terjemahan peraturan ke dalam tindakan; penilaian risiko dengan tiga dimensi, yaitu kemungkinan, dampak, dan kemampuan deteksi; garis pelaporan ganda dan pemisahan fungsi kepatuhan dari fungsi hukum; hierarki dokumen empat tingkat dengan kode etik sebagai pintu dan kode disiplin sebagai kunci; arsitektur pembentukan budaya yang memadukan teladan, pelatihan berbasis risiko, komunikasi dua arah, dan konsekuensi yang konsisten; serta tiga jenis indikator dan lima uji untuk membedakan program di atas kertas dari program yang hidup.
Pada lapis praktik, bab ini menempatkan desain program dalam hukum Indonesia: kewajiban direksi dan dewan komisaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas, pengaturan fungsi kepatuhan bank yang rinci, kerangka BUMN yang sedang berubah, unsur struktural bagi emiten, jalur peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama untuk menegakkan sanksi disiplin di tengah perubahan undang-undang ketenagakerjaan, batas yang ditetapkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi, dan kebutuhan menyimpan bukti efektivitas di hadapan penegak hukum. Pada setiap langkah, bukti Indonesia, mulai dari BUMN dengan skor tata kelola tinggi yang tetap mengalami ketidakpatuhan hingga BUMD yang belum menerapkan standar anti-penyuapan, mengingatkan bahwa risiko terbesar adalah dekopling antara struktur dan perilaku.[27]
Bab 4 akan menerapkan seluruh kerangka ini pada bidang risiko yang paling menuntut, yaitu anti-korupsi dan integritas bisnis. Penyuapan adalah kategori tindak pidana korupsi yang paling sering ditindak, dan melibatkan pejabat publik, pihak swasta, bahkan korporasi.[28] Di bidang inilah dimensi kemampuan deteksi dalam penilaian risiko paling menentukan, karena pelaku sengaja menyembunyikan perbuatannya; di bidang ini pula manajemen pihak ketiga, uji tuntas, hadiah dan jamuan, serta saluran pelaporan diuji paling keras. Pertanyaan yang diajukan Bab 3, yaitu apakah program dirancang dengan baik, diberi daya, dan bekerja dalam praktik, akan diajukan kembali dalam Bab 4 secara khusus terhadap risiko korupsi, dengan memperhatikan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, ketentuan korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru, standar anti-penyuapan, dan pengalaman penegakan lintas negara.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[2] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[3] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.
[4] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[5] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[6] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[7] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[8] Botha and van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’.
[9] Botha and van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’.
[10] Qingxiu Bu, ‘The Viability of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the UK: The Impact on Global Anti-Bribery Compliance’, European Business Organization Law Review, 22.1 (2021), pp. 173–201, https://doi.org/10.1007/s40804-021-00203-5.
[11] Bu, ‘The Viability of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the UK: The Impact on Global Anti-Bribery Compliance’.
[12] van Rooij and Sokol, ‘Introduction: Compliance as the Interaction between Rules and Behavior’.
[13] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.
[14] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.
[15] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.
[16] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[17] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.
[18] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[19] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[20] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[21] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[22] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.
[23] Bu, ‘The Viability of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the UK: The Impact on Global Anti-Bribery Compliance’.
[24] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[25] Bu, ‘The Viability of Deferred Prosecution Agreements (DPAs) in the UK: The Impact on Global Anti-Bribery Compliance’.
[26] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.
[27] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’; Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.
[28] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
← Artikel sebelumnya
Pelatihan, Komunikasi, dan Budaya KepatuhanArtikel berikutnya →
Filosofi dan Teori Korupsi dalam Hubungan BisnisTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
