Ilustrasi Filosofi dan Teori Korupsi

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Teori korupsi menjadi titik berangkat program anti-korupsi korporasi. Bab sebelumnya membahas kepatuhan korporasi secara umum: mengapa korporasi melanggar, mengapa korporasi patuh, dan bagaimana program kepatuhan dirancang. Bab ini menerapkan kerangka tersebut pada risiko hukum yang paling tua sekaligus paling merusak dalam hubungan antara bisnis dan negara, yaitu korupsi. Bagian pertama ini tidak dimulai dari pasal, melainkan dari pertanyaan yang lebih mendasar: apa sebenarnya yang salah dengan korupsi, mengapa ia bertahan meskipun dilarang di hampir semua sistem hukum, dan mengapa upaya pemberantasannya di Indonesia bergerak maju dan mundur. Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan itu menentukan cara praktisi hukum membaca risiko korupsi klien, merancang pencegahannya, dan menilai realistis atau tidaknya strategi yang ditawarkan kepada klien.

Landasan Filosofis: Korupsi sebagai Pengkhianatan Kepercayaan

Definisi korupsi yang paling sering digunakan, yaitu penyalahgunaan kekuasaan yang dipercayakan untuk keuntungan pribadi, sengaja dirumuskan secara luas agar dapat mencakup beragam bentuk korupsi, dari pungutan kecil di loket pelayanan hingga korupsi besar ketika pejabat tinggi menjalankan rencana sistematis untuk memindahkan sumber daya publik ke kantong pribadi; keluasan itu oleh sebagian kalangan dinilai justru membuatnya kabur.[1] Definisi lain yang berpengaruh menekankan perilaku pejabat publik yang menyimpang dari norma yang diterima demi tujuan pribadi dan melanggar standar ketidakberpihakan.[2] Dalam pandangan modul ini, unsur yang menyatukan berbagai definisi tersebut adalah kata ‘dipercayakan’. Korupsi bukan sekadar perbuatan memperoleh keuntungan secara tidak sah; korupsi adalah pengkhianatan oleh orang yang diberi kekuasaan atas nama pihak lain terhadap kepercayaan pihak yang memberinya kekuasaan itu.

Gagasan ini memiliki akar panjang dalam filsafat politik. Aristoteles membedakan bentuk pemerintahan yang lurus, yang dijalankan demi kebaikan bersama, dari bentuk yang menyimpang, yang dijalankan demi kepentingan penguasa sendiri; penyimpangan itu bukan soal siapa yang memerintah, melainkan untuk siapa kekuasaan dijalankan. Weber kemudian merumuskan birokrasi modern sebagai tatanan yang memisahkan jabatan dari pribadi pemangkunya: jabatan bukan milik pejabat, dan sarana administrasi bukan harta pribadinya. Sebaliknya, dalam tatanan patrimonial jabatan diperlakukan sebagai sumber penghasilan pribadi penguasa dan kerabatnya. Dalam kerangka ini, korupsi dapat dipahami sebagai kembalinya logika patrimonial ke dalam tatanan yang secara formal bersifat rasional-legal. Kant memberikan dimensi moral yang lain: menjual keputusan jabatan berarti memperlakukan warga yang berhak atas keputusan yang tidak berpihak sebagai sarana belaka bagi kepentingan pejabat dan penyuap.

Dimensi pengkhianatan kepercayaan ini tidak terbatas pada sektor publik. Dalam korporasi, direksi dan karyawan juga memegang kekuasaan yang dipercayakan oleh perseroan, dan melalui perseroan oleh pemegang saham serta pemangku kepentingan lain. Karyawan bagian pengadaan yang menerima imbalan dari pemasok mengkhianati perseroan dengan cara yang secara struktural sama dengan pejabat yang menerima suap dari kontraktor. Hukum korporasi Indonesia mengenal gagasan yang sejajar: Pasal 97 ayat (2) UU PT mewajibkan setiap anggota Direksi menjalankan pengurusan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, dan Pasal 99 melarang anggota Direksi mewakili perseroan dalam perkara yang menimbulkan benturan kepentingan. Dalam pandangan modul ini, larangan suap dan kewajiban fidusia berbagi satu dasar moral, yaitu larangan mengkhianati kepercayaan dengan memakai kekuasaan yang dipercayakan untuk kepentingan sendiri.

Ada dimensi filosofis ketiga yang khas bagi korupsi bisnis. Korupsi bisnis selalu melibatkan sisi penawaran: ada pihak yang memberi. Literatur tentang profesi hukum korporasi mengingatkan bahwa korupsi besar lintas negara difasilitasi oleh jasa profesional, termasuk advokat korporasi, yang menguasai standar, regulasi, dan arus keuangan global, sehingga mereka disebut sebagai ‘professional enablers’.[3] Kajian yang sama menggunakan teori keterlibatan moral: seseorang turut bersalah apabila secara sukarela memfasilitasi kesalahan orang lain dengan pengetahuan, atau semestinya mengetahui, bahwa tindakannya menyumbang pada kesalahan itu; menyusun struktur perusahaan luar negeri untuk menyembunyikan aset hasil korupsi lebih berat kadar keterlibatannya daripada sekadar memberi nasihat tentang kemungkinan struktur semacam itu.[4] Dalam pandangan modul ini, pengkhianatan kepercayaan dalam korupsi bisnis karena itu bersifat berlapis: pejabat mengkhianati publik, pemberi suap mengkhianati pasar yang adil, dan profesional yang memfasilitasinya mengkhianati fungsi profesinya sebagai penjaga hukum.

Landasan Teoretis

a. Teori prinsipal-agen. Secara tradisional, korupsi dipahami sebagai masalah prinsipal-agen. Teori ini mengandaikan dua pihak, prinsipal dan agen, dengan asimetri informasi yang menguntungkan agen; masalah timbul ketika agen memanfaatkan asimetri itu untuk kepentingannya sendiri dengan mengorbankan prinsipal. Dalam penerapannya pada korupsi, agen seperti petugas bea cukai semestinya diawasi oleh prinsipal, umumnya lembaga atau wakil pemerintah atau masyarakat sipil, sehingga resepnya adalah sistem pengawasan yang lebih kuat dan sanksi yang lebih berat terhadap agen.[5] Dalam rumusan klasik yang dikembangkan Rose-Ackerman, korupsi adalah pelanggaran hubungan kepercayaan antara prinsipal dan agen: pejabat bertindak atas nama otoritas di hadapan klien, dan ketika prinsipal yang beritikad baik gagal mengendalikan agen, agen akan menerima suap dari pihak ketiga.[6] Model ini biasanya dipadukan dengan perspektif pilihan rasional yang dirumuskan Becker: korupsi terjadi ketika hasilnya melampaui biaya hukuman yang didiskonto dengan risiko terdeteksi. Rumusan Klitgaard yang terkenal, korupsi sama dengan monopoli ditambah diskresi dikurangi akuntabilitas, menyatakan logika yang sama dalam bentuk yang mudah diingat.[7]

Teori ini menjelaskan banyak hal dan sangat berpengaruh dalam desain kebijakan antikorupsi, termasuk di Indonesia: pemisahan kewenangan, rotasi jabatan, sistem pengadaan elektronik, pelaporan harta kekayaan, dan sanksi pidana berat. Tetapi kritiknya juga tajam. Model prinsipal-agen disebut sebagai kriminologi ‘tanpa manusia’, karena kurang memperhitungkan perbedaan individual dan konteks di luar biaya dan manfaat; model ini tidak menjelaskan mengapa agen diasumsikan selalu termotivasi untuk korup, mengapa sebagian pejabat menolak suap meskipun peluang berlimpah, dan mengapa ada korupsi yang dilakukan demi kepentingan organisasi tanpa imbalan pribadi bagi pelakunya.[8]

b. Teori aksi kolektif. Literatur yang lebih baru menantang asumsi bahwa prinsipal selalu ‘berprinsip’. Dalam masyarakat dengan korupsi yang meluas, prinsipal pun dapat memiliki kepentingan kuat untuk mempertahankan praktik korup, meskipun mengetahui bahwa praktik itu tidak etis dan merugikan bersama.[9] Korupsi lalu dipahami sebagai masalah aksi kolektif, yaitu situasi ketika kepentingan jangka pendek setiap pelaku bertentangan dengan kepentingan kolektif jangka panjang sehingga manfaat kolektif berisiko tidak pernah tercapai; semua pihak mungkin menyadari bahwa perekonomian dan sistem politik akan lebih baik tanpa korupsi, tetapi menolak korupsi seorang diri tampak bodoh dan sia-sia. Resepnya bukan sekadar pengawasan dan sanksi, yang dianggap tidak efektif jika tidak ada prinsipal yang mau menegakkannya, melainkan transparansi, edukasi, dan penetapan standar secara kolaboratif untuk membangun komitmen yang kredibel guna menggoyahkan keseimbangan korup.[10]

Teori aksi kolektif berkaitan erat dengan konsep korupsi sistemik. Sebuah kajian hukum antikorupsi menguraikan bahwa korupsi menjadi sistemik ketika ia meluas, persisten, subversif (menjangkiti lembaga yang semestinya mengendalikan korupsi), struktural, atau ternormalisasi, yaitu dipercaya sebagai norma dan bukan pengecualian. Korupsi dapat memperkuat dirinya sendiri: jika orang percaya bahwa lembaga antikorupsi telah dilumpuhkan, tidak ada insentif untuk menahan diri; jika orang percaya bahwa birokrat umumnya korup, mereka merasa tidak punya pilihan selain membayar suap untuk memperoleh pelayanan; dan orang jujur dapat menghindari jabatan publik.[11]

c. Teori tindakan situasional. Kedua teori di atas sama-sama bekerja pada tingkat struktur insentif. Kritik yang lebih mendasar datang dari kriminologi analitis, yang menilai riset korupsi terlalu sering mengandalkan indeks persepsi tingkat negara, menemukan korelasi dari proporsi legislator perempuan hingga konsumsi alkohol per kapita, tetapi gagal menjelaskan mekanisme mikro yang membuat seseorang memilih bertindak korup.[12] Pendekatan budaya mencoba mengisi celah itu dengan menekankan norma yang diwariskan; percobaan permainan suap menunjukkan bahwa mahasiswa yang tersosialisasi di negara dengan korupsi tinggi lebih cenderung bertindak korup, dan kecenderungan itu memudar setelah mereka tinggal lebih lama di lingkungan yang lebih bersih. Namun pendekatan budaya dikritik bersifat esensialis dan tidak mampu menjelaskan mengapa ada pelapor pelanggaran di dalam organisasi yang korup.[13]

Teori tindakan situasional menawarkan sintesis: korupsi adalah tindakan moral yang lahir dari interaksi antara moralitas pribadi dan konteks moral tempat seseorang berada. Moralitas berfungsi sebagai ‘saringan’ yang menentukan apakah menerima suap bahkan terlintas sebagai pilihan; pengendalian diri dan ancaman sanksi hanyalah garis pertahanan kedua yang relevan secara bersyarat, yaitu ketika moralitas pribadi dan norma lingkungan tidak selaras. Pejabat yang memandang lingkungannya korup lebih sering menerima suap, dan banyak pejabat tetap menepati kesepakatan korup meskipun dapat saja menerima uang lalu mengingkarinya, sebuah perilaku yang sulit dijelaskan oleh model manusia ekonomi yang semata menghitung untung rugi.[14] Kesimpulan kajian itu penting bagi praktisi: korupsi bukan sifat bawaan individu atau lingkungan dan tidak niscaya terjadi dalam apa yang disebut ‘budaya korupsi’, tetapi paling mungkin terjadi ketika iklim moral permisif, segelintir orang jujur tidak mampu menahan godaan dan tekanan kelompok, dan penegakan aturan longgar.[15]

d. Ekonomi politik korupsi. Teori keempat memindahkan fokus dari pelaku individual ke tatanan kekuasaan. Penelitian atas lembaga antikorupsi di Indonesia menggunakan pendekatan penyelesaian politik dan oligarki: korupsi dipahami bukan semata pelanggaran hukum oleh individu, melainkan hasil pengaturan ekonomi-politik yang lebih luas, sehingga penegakan yang efektif selalu mengancam kepentingan material pihak yang diuntungkan oleh patronase, ekstraksi rente, dan pertahanan kekayaan.[16] Dalam kerangka ini, mekanisme utama yang menjelaskan kemunduran lembaga antikorupsi adalah perlawanan balik elite, yang memakai instrumen demokratis dan birokratis seperti amandemen undang-undang, pemotongan anggaran, restrukturisasi organisasi, gugatan hukum, dan intervensi politik untuk melemahkan otonomi kelembagaan sambil tetap menjaga legitimasi demokratis formal.[17]

Baca juga: Penerapan Teori Prinsipal-Agen (Principal-Agent Theory) dalam Tata Kelola Perusahaan Modern

Konsep: Kegagalan Keagenan Berlapis dan Keseimbangan Korup

Dari keempat teori itu, modul ini merumuskan dua konsep kerja. Konsep pertama adalah kegagalan keagenan berlapis. Dalam suap bisnis, terdapat sekurang-kurangnya dua hubungan keagenan yang gagal sekaligus: pejabat publik mengkhianati negara dan warga sebagai prinsipalnya, sedangkan karyawan atau pengurus yang menyuap bertindak atas nama korporasi. Lapis kedua inilah yang sering terlupakan. Korporasi dapat menjadi korban agennya, misalnya ketika manajer penjualan menyuap untuk mencapai target bonus, tetapi korporasi juga dapat menjadi penerima manfaat, bahkan perancang, korupsi itu. Kritik terhadap teori prinsipal-agen menunjukkan bahwa korupsi demi kepentingan organisasi tanpa imbalan pribadi bagi pelakunya merupakan fenomena nyata;[18] dalam bahasa hukum pidana korporasi, inilah wilayah tempat tindak pidana dilakukan ‘untuk kepentingan korporasi’.

Penelitian tentang koneksi politik di Indonesia memperlihatkan bagaimana lapis-lapis keagenan itu saling bertaut. Sistem dua dewan memisahkan fungsi pengurusan dan pengawasan, dan koneksi politik sebagian besar dibangun dengan menempatkan figur elite di dewan komisaris yang perannya sangat strategis; penelitian atas emiten periode 2015 hingga 2019 menemukan bahwa koneksi politik melalui dewan komisaris berasosiasi negatif dengan belanja investasi, yang ditafsirkan sesuai teori keagenan sebagai keputusan investasi yang kurang efisien karena pertimbangan politik.[19] Dalam pandangan modul ini, temuan itu menunjukkan bahwa koneksi politik bukan hanya pintu masuk risiko suap, tetapi juga sumber konflik keagenan di dalam perseroan sendiri, karena organ yang semestinya mengawasi direksi justru membawa kepentingan dari luar perseroan.

Konsep kedua adalah keseimbangan korup. Dalam lingkungan korupsi sistemik, perusahaan yang menolak menyuap sendirian dapat kalah bersaing, sementara perusahaan yang menyuap memperoleh keuntungan jangka pendek; hasilnya adalah keseimbangan yang stabil tetapi merugikan semua. Konsep ini menjelaskan mengapa program kepatuhan satu perusahaan sering terasa sia-sia di mata manajemen, dan mengapa literatur aksi kolektif menekankan inisiatif bersama dalam satu industri. Inisiatif seperti Extractive Industries Transparency Initiative dan Maritime Anti-Corruption Network dicatat berhasil menaikkan standar antikorupsi sekelompok perusahaan sehingga norma itu menyebar ke industri melalui transparansi dan insentif reputasi; perusahaan yang berkomitmen bersama lebih kecil kemungkinannya membayar suap karena komitmen kolektif mengganggu status quo korup.[20] Kajian yang sama berpendapat bahwa advokat semestinya diakui sebagai pemangku kepentingan khusus dalam aksi kolektif semacam itu, karena kedudukannya sebagai penjaga gerbang yang semestinya mengetahui dan mencegah transaksi korup.[21]

Kedua konsep ini melengkapi konsep yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Jika pada tingkat umum pelanggaran korporasi dijelaskan oleh interaksi motif, peluang, dan kesediaan, maka dalam korupsi interaksi itu dibentuk oleh struktur keagenan yang berlapis dan oleh keyakinan bersama tentang apa yang dilakukan pesaing dan pejabat. Implikasinya, pertanyaan diagnosis yang tepat bagi praktisi bukan hanya ‘siapa yang mungkin menyuap’, tetapi juga ‘hubungan keagenan mana yang gagal, dan keyakinan apa yang membuat suap tampak wajar di sektor ini’.

Praktik: Ekonomi Politik Korupsi di Indonesia

Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia memperlihatkan pola yang konsisten dengan teori ekonomi politik. Penelitian atas lembaga antikorupsi mencatat rangkaian lembaga yang dibentuk lalu dilemahkan: Panitia Retooling Aparatur Negara (Paran) dibubarkan pada 1964, Operasi Budhi runtuh karena perlawanan elite, dan lembaga-lembaga era Orde Baru seperti Komisi Empat, Tim Pemberantasan Korupsi, dan Operasi Tertib hanya dibiarkan bekerja selama tidak menyentuh inti jaringan kekuasaan.[22] Pembentukan KPK melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, dengan kewenangan penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan sekaligus, merupakan terobosan; pada masa awalnya KPK menuntut menteri, gubernur, anggota legislatif, pejabat senior, dan aparat penegak hukum dengan tingkat keberhasilan yang belum pernah terjadi.[23] Kajian lain mencatat bahwa KPK sempat memiliki tingkat keberhasilan penuntutan yang sempurna, tetapi keberhasilan itu memicu perlawanan besar dari elite sejak sekitar 2008.[24]

Titik balik terjadi pada revisi Undang-Undang KPK melalui Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019. Penelitian tersebut mencatat bahwa proses revisi diselesaikan dalam 13 hari dengan pengawasan publik yang terbatas, dan mengidentifikasi empat konsekuensi kelembagaan: KPK dimasukkan ke rumpun eksekutif, penyidiknya dialihkan menjadi aparatur sipil negara, kewenangan penyidikan dibatasi termasuk dengan diperkenalkannya penghentian penyidikan, dan dibentuk Dewan Pengawas yang anggotanya ditunjuk secara politik.[25] Kajian lain menambahkan bahwa undang-undang itu mewajibkan penghentian penyidikan setelah dua tahun, mensyaratkan persetujuan dewan pengawas untuk penyadapan, dan bahwa 51 pegawai diberhentikan setelah mengikuti tes alih status yang memuat pertanyaan bernuansa politik.[26]

Data yang diolah dalam penelitian tersebut memperlihatkan akibatnya. Jumlah operasi tangkap tangan KPK meningkat dari 17 pada 2016 menjadi 30 pada 2018, lalu turun menjadi 7 pada 2020, 6 pada 2021, 10 pada 2022, 8 pada 2023, dan hanya 5 pada 2024, sebelum naik menjadi 11 pada 2025. Jumlah perkara yang ditangani turun dari 62 perkara dengan 155 tersangka pada 2019 menjadi 15 perkara pada 2020; lonjakan menjadi 116 perkara pada 2025 menurut para narasumber sebagian besar berasal dari korupsi rutin birokrat daerah, bukan perkara yang melibatkan ‘big names, big power, and big money’.[27] Penelitian itu juga mencatat bahwa skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia naik dari 20 pada 2004 menjadi 40 pada 2019, lalu turun menjadi 37 pada 2020, 34 pada 2022 dan 2023, 37 pada 2024, dan kembali 34 pada 2025, seraya mengingatkan bahwa indeks itu hanyalah indikator kontekstual dan bukan ukuran langsung kinerja lembaga.[28] Kesimpulannya, ancaman terbesar bagi lembaga antikorupsi bukan pembubaran, melainkan ‘penjinakan’: lembaga tetap ada secara formal dan tetap memproses perkara, tetapi kehilangan otonomi operasional untuk menyelidiki aktor yang berpengaruh secara politik.[29]

Ekonomi politik korupsi juga menjangkiti lembaga peradilan. Kajian tentang sengketa investasi mencatat istilah ‘mafia peradilan’ untuk jejaring hakim, panitera, jaksa, polisi, dan sebagian advokat yang saling merujuk peluang korupsi; para advokat berpengalaman memperkirakan bahwa 50 hingga 90 persen hakim menerima suap, dan sepanjang 2010 hingga 2020 hampir 30 hakim divonis karena korupsi peradilan, dengan jenis perkara terbanyak justru suap untuk meringankan atau membebaskan terdakwa korupsi.[30] Kajian yang sama mencatat bahwa investor asing secara rutin memilih klausul arbitrase luar negeri untuk menghindari pengadilan Indonesia, meskipun pelaksanaan putusan arbitrase asing tetap berada di bawah pengawasan pengadilan.[31] Bagi praktisi, ini berarti bahwa risiko korupsi tidak hanya melekat pada hubungan klien dengan pejabat perizinan atau pengadaan, tetapi juga pada proses penyelesaian sengketa yang ditempuh klien sendiri.

Sisi korporasi dari ekonomi politik ini juga perlu dicatat. Kajian atas pola pemidanaan korporasi mencatat bahwa dalam sejumlah perkara besar, seperti impor daging sapi, proyek Hambalang, dan perkara di lingkungan SKK Migas, korporasi tidak tersentuh dan yang dipidana hanya pengurusnya; data KPK tahun 2016 yang dikutip kajian itu menunjukkan 146 perkara dengan pengurus korporasi sebagai tersangka, sementara korporasinya tetap beroperasi meskipun dakwaan sering menyebut korporasi turut menikmati hasil korupsi.[32] Dalam pandangan modul ini, ketimpangan antara pemidanaan individu dan korporasi itu memperkuat keseimbangan korup: selama korporasi dapat mengorbankan individu dan tetap menikmati kontrak, insentif organisasi untuk menyuap tidak berubah.

Pengalaman negara tetangga memperlihatkan bahwa pola ini bukan khas Indonesia. Penelitian lapangan di Kamboja yang telah dibahas pada bab sebelumnya menemukan bahwa strategi masuk pasar investor asing yang paling lazim adalah menyuap untuk memperoleh status dan keamanan hukum, atau beroperasi tanpa status dengan mengandalkan lemahnya penegakan, sehingga proses formal menjadi sekadar tampilan.[33] Perbandingan ini mengingatkan bahwa ekonomi politik korupsi menciptakan pasar bagi perantara yang menjanjikan ‘kepastian’ di luar jalur hukum, dan pasar itulah yang perlu dihindari oleh advokat.

Analisis Kritis

Setiap teori yang dibahas di atas memiliki batas yang perlu dipahami praktisi. Teori prinsipal-agen cenderung menghasilkan resep yang bertumpu pada pengawasan dan sanksi, padahal resep itu mengandaikan adanya prinsipal yang sungguh ingin menegakkannya. Pengalaman revisi Undang-Undang KPK menunjukkan bahwa ketika prinsipal politik sendiri berkepentingan melemahkan penegakan, penguatan pengawasan formal dapat dibalik melalui jalur legislasi.[34] Sebaliknya, teori aksi kolektif berisiko disalahgunakan sebagai pembenaran untuk tidak berbuat apa-apa: jika semua pihak korup, mengapa satu perusahaan harus menahan diri. Kajian hukum antikorupsi mengingatkan bahwa penolakan total terhadap respons hukum langsung juga keliru; keberhasilan Hong Kong dan Singapura melibatkan lembaga antikorupsi independen, dan hukum antikorupsi dapat dirancang ulang untuk menjawab masalah aksi kolektif, misalnya melalui peningkatan skala penegakan, pelibatan lembaga lain termasuk lembaga asing, dan upaya sengaja memengaruhi norma.[35]

Kritik kedua menyangkut bahaya fatalisme budaya. Narasi bahwa korupsi adalah ‘budaya’ Indonesia mudah diterima, tetapi kajian kriminologi analitis menunjukkan bahwa penjelasan budaya cenderung esensialis, mengabaikan variasi moralitas individu dalam satu lingkungan budaya, dan tidak mampu menjelaskan keberadaan pelapor pelanggaran.[36] Dalam pandangan modul ini, narasi budaya juga berbahaya secara praktis karena menjadi teknik netralisasi: pelaku dan penasihatnya dapat berlindung di balik anggapan bahwa ‘semua orang melakukannya’. Penelitian di Kamboja mencatat rasionalisasi yang serupa dari para perantara, seperti anggapan bahwa suap adalah pelumas pertumbuhan dan bahwa pelaku ‘harus beradaptasi’.[37]

Kritik ketiga menyangkut teori ekonomi politik itu sendiri. Pendekatan penyelesaian politik sangat kuat menjelaskan mengapa lembaga antikorupsi melemah, tetapi kurang memberi petunjuk tentang apa yang dapat dilakukan aktor bisnis di tingkat mikro. Penelitian tersebut memang menekankan bahwa ketahanan lembaga antikorupsi bergantung pada ekosistem tata kelola, koalisi reformis, masyarakat sipil, dan media yang mampu menaikkan biaya politik campur tangan elite.[38] Dalam pandangan modul ini, dunia usaha dan profesi hukum merupakan bagian dari ekosistem itu, bukan penonton. Korporasi yang mendukung transparansi pengadaan, menolak skema ‘commitment fee’, dan bersedia melapor ikut menentukan apakah keseimbangan korup bergeser atau tidak.

Kritik keempat menyangkut tujuan hukum antikorupsi. Kajian tentang respons hukum terhadap korupsi sistemik mengingatkan bahwa rezim antikorupsi tidak hanya dinilai dari efektivitasnya, tetapi juga dari efisiensi, keadilan prosedural, keadilan distribusi beban, dan legitimasinya; penegakan besar-besaran dapat menimbulkan biaya tidak langsung bagi karyawan, investor, pelanggan, dan pemasok yang tidak mampu mencegah pelanggaran, dan dapat disalahgunakan untuk menyingkirkan lawan politik.[39] Kajian lain tentang hukum Indonesia mencatat bahwa penafsiran luas unsur ‘melawan hukum’ dalam Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor telah membuat sebagian terdakwa dipidana meskipun tidak melanggar instrumen hukum yang mengikat, misalnya karena menyimpang dari pedoman yang tidak mengikat atau karena kekeliruan yang merugikan negara.[40] Dalam pandangan modul ini, praktisi hukum harus memegang dua komitmen sekaligus: mendukung pemberantasan korupsi yang sungguh-sungguh, dan menjaga agar pemberantasan itu tidak berubah menjadi kriminalisasi keputusan bisnis yang beritikad baik.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Korupsi pada hakikatnya adalah pengkhianatan kepercayaan oleh pemegang kekuasaan yang dipercayakan, dan dalam korupsi bisnis pengkhianatan itu berlapis: pejabat, pemberi suap, dan profesional yang memfasilitasinya sama-sama menyalahgunakan posisinya. Tidak ada satu teori yang cukup. Teori prinsipal-agen menjelaskan pentingnya pengawasan dan sanksi, teori aksi kolektif menjelaskan mengapa korupsi bertahan sebagai keseimbangan, teori tindakan situasional menjelaskan peran moralitas dan konteks, dan teori ekonomi politik menjelaskan mengapa pemberantasan korupsi di Indonesia bergerak maju dan mundur. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, diagnosis risiko korupsi klien dengan memetakan hubungan keagenan yang berlapis, termasuk agen pihak ketiga dan organ perseroan yang membawa koneksi politik, bukan hanya daftar transaksi dengan pejabat. Kedua, tolak narasi ‘budaya korupsi’ sebagai pembenaran, dan bantu klien membedakan antara tekanan lingkungan yang nyata dan rasionalisasi yang menutupi pilihan untuk menyuap. Ketiga, dorong klien terlibat dalam inisiatif aksi kolektif sektoral, seperti pakta integritas industri, karena komitmen bersama lebih mampu menggeser keseimbangan korup daripada komitmen satu perusahaan. Keempat, perhitungkan kondisi kelembagaan penegakan hukum secara realistis, termasuk risiko di lembaga peradilan, tanpa menjadikannya alasan untuk menempuh jalan pintas. Kelima, jaga fungsi profesi advokat sebagai penjaga gerbang dengan menolak peran sebagai perancang struktur atau perantara yang menyamarkan pembayaran tidak sah.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Jasmine Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’, Crime, Law and Social Change, 81.2 (2024), pp. 185–201, https://doi.org/10.1007/s10611-023-10119-5.

[2] Andrzej Uhl, Christoph Herrmann, and Kyle H. Treiber, ‘Corruption: A situational action view’, Theory and Society, 54.1 (2025), pp. 161–84, https://doi.org/10.1007/s11186-024-09590-3.

[3] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[4] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[5] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[6] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[7] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[8] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[9] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[10] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[11] Kevin E. Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’, Revista Direito GV, 17.2 (2021), e2129, https://doi.org/10.1590/2317-6172202129.

[12] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[13] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[14] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[15] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[16] Ahmad Khoirul Umam and M. Adil Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’, Frontiers in Political Science, 8 (2026), p. 1793988, https://doi.org/10.3389/fpos.2026.1793988.

[17] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[18] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[19] Joni, Maria Natalia, and Leliana, ‘The investment behavior of politically connected firms in Indonesia’, Asian Journal of Accounting Research, 8.4 (2023), pp. 348–55, https://doi.org/10.1108/ajar-12-2022-0416.

[20] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[21] Elliott, ‘The corporate legal profession’s role in global corruption: obligations and opportunities for contributing to collective action’.

[22] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[23] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[24] Simon Butt, Antony Crockett, and Tim Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’, in Corruption and Illegality in Asian Investment Arbitration (Singapore: Springer Nature Singapore, 2024), pp. 259–84, https://doi.org/10.1007/978-981-99-9303-1_10.

[25] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[26] Butt, Crockett, and Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’.

[27] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[28] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[29] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[30] Butt, Crockett, and Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’.

[31] Butt, Crockett, and Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’.

[32] Ade Mahmud and others, ‘Patterns of Corporate Punishment in Corruption Crimes in the Indonesian Legal System’, KnE Social Sciences, 8.18 (2023), https://doi.org/10.18502/kss.v8i18.14197.

[33] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[34] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[35] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.

[36] Uhl, Herrmann, and Treiber, ‘Corruption: A situational action view’.

[37] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.

[38] Umam and Khan, ‘The rise and fall of anti-corruption agencies in Indonesia’s emerging democracy’.

[39] Davis, ‘Anti-corruption Law and Systemic Corruption: The Role of Direct Responses’.

[40] Butt, Crockett, and Lindsey, ‘Corruption and Illegality in Asian Investment Disputes: Indonesia’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.