
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 3 Desain dan Implementasi Program Kepatuhan yang Efektif
Pragmaintegra.com – Penilaian risiko menentukan apa yang harus dikendalikan; struktur menentukan siapa yang mengendalikan dan dengan kewenangan apa. Sub-bab ini membahas kedudukan Chief Compliance Officer atau pejabat kepatuhan tertinggi, garis pelaporannya kepada direksi dan dewan komisaris, model tiga lini sebagaimana dirumuskan Institute of Internal Auditors pada 2020, hubungan fungsi kepatuhan dengan fungsi hukum, serta ketentuan Indonesia bagi bank, BUMN, dan emiten. Pertanyaan yang menjadi benang merahnya adalah paradoks independensi: fungsi kepatuhan harus cukup dekat dengan bisnis untuk memahami risikonya, tetapi cukup jauh untuk berani menantangnya.
Landasan Filosofis: Pengawas yang Diawasi dan Suara dari Dalam
a. Masalah keagenan dan kebutuhan pengawas. Teori keagenan yang dirumuskan Michael Jensen dan William Meckling menjelaskan bahwa ketika pengelolaan dipisahkan dari kepemilikan, agen dapat bertindak untuk kepentingannya sendiri, sehingga diperlukan biaya pengawasan. Kajian atas model tiga lini pertahanan memakai kerangka yang sama: pemisahan kepemilikan dan manajemen menimbulkan masalah keagenan, dan lini-lini pertahanan dipandang mengurangi asimetri informasi antara prinsipal dan agen di semua tingkat hierarki serta mengurangi risiko keputusan diskresioner agen.[1] Namun, filsafat politik klasik telah lama menanyakan siapa yang mengawasi pengawas. Fungsi kepatuhan adalah pengawas yang digaji oleh pihak yang diawasinya. Independensinya karena itu tidak pernah mutlak; ia adalah hasil desain kelembagaan yang sengaja.
b. Suara, keluar, dan kesetiaan. Albert Hirschman membedakan dua respons anggota organisasi terhadap kemunduran: keluar (exit) atau bersuara (voice), dengan kesetiaan (loyalty) sebagai faktor yang memengaruhi pilihan. Fungsi kepatuhan dapat dipahami sebagai pelembagaan suara: organisasi menyediakan saluran resmi bagi keberatan, sehingga keberatan tidak harus berakhir dengan pengunduran diri atau pengungkapan ke luar. Dalam pandangan modul ini, independensi fungsi kepatuhan pada hakikatnya adalah perlindungan bagi suara itu. Tanpa perlindungan, petugas kepatuhan hanya memiliki dua pilihan yang sama-sama merugikan organisasi: diam atau keluar.
c. Tanggung jawab yang tidak dapat didelegasikan. Dimensi filosofis ketiga menyangkut tanggung jawab. Pandangan yang berkembang dalam hukum korporasi Eropa adalah bahwa kewajiban membangun sistem kepatuhan ada pada direksi, yang memiliki diskresi luas dalam merancangnya sesuai ukuran usaha, sumber daya, dan jumlah karyawan.[2] Direksi dapat mendelegasikan tugas itu secara horizontal kepada salah satu anggotanya atau, lebih sering, secara vertikal kepada pejabat kepatuhan, tetapi tanggung jawab atas pembentukan sistem kepatuhan dan legalitas usaha tetap berada pada seluruh direksi, yang wajib memantau efektivitas sistem itu.[3] Dalam pandangan modul ini, prinsip bahwa pengawasan dapat didelegasikan tetapi tanggung jawab tidak, adalah dasar filosofis seluruh desain struktur kepatuhan.
Landasan Teoretis
a. Model tiga lini. Institute of Internal Auditors memperkenalkan model tiga lini pertahanan dalam kertas posisi tahun 2013 dan memperbaruinya menjadi model tiga lini pada 2020. Sebuah kajian konseptual mencatat bahwa model baru lebih fleksibel, berbasis prinsip, dan menjelaskan prinsip serta interaksi antarlini dengan lebih jelas, dan bahwa kedua model telah diadaptasi untuk bank sentral, bank komersial, lembaga keuangan syariah, manajemen mutu, penggunaan kecerdasan buatan di bank, dan isu lingkungan, sosial, dan tata kelola.[4] Prinsip model 2020 meliputi tata kelola, peran organ tata kelola, peran manajemen pada lini pertama dan kedua, peran lini ketiga, independensi lini ketiga, serta penciptaan dan perlindungan nilai; auditor eksternal sering disebut sebagai lini keempat.[5]
Dalam model itu, organ tata kelola memegang tanggung jawab tertinggi atas tata kelola organisasi, mendelegasikan sumber daya kepada manajemen, membentuk fungsi audit internal yang independen, objektif, dan kompeten, serta memastikan ekspektasi hukum, regulasi, dan etika terpenuhi.[6] Lini pertama mengarahkan penggunaan sumber daya, melapor kepada organ tata kelola, memelihara struktur dan proses pengelolaan operasi dan risiko, serta memastikan kepatuhan hukum dan etika.[7] Lini kedua memberikan keahlian pelengkap, dukungan, dan pemantauan; untuk menjaga ketidakberpihakan, fungsi kepatuhan harus kompeten dan bebas dari pengaruh yang tidak semestinya, yang menuntut independensi organisasional, protokol investigasi, dan praktik sumber daya manusia yang memastikan hanya orang berintegritas tinggi yang direkrut dan dipromosikan.[8] Kajian lain mencatat bahwa dalam kertas posisi Institute of Internal Auditors, manajemen senior dan dewan berperan sebagai penjaga (stewards) model, bukan sebagai lini pertahanan tambahan, dan bahwa fungsi lini pertama dan kedua dapat digabung atau dipisah.[9]
Bukti empiris tentang model ini masih terbatas. Survei atas 159 responden dari perusahaan industri di Oman, yang terdiri atas auditor internal, manajer keuangan, manajer umum, anggota dewan, dan anggota komite audit, menemukan pengaruh signifikan dari komitmen manajemen operasional terhadap persyaratan hukum, regulasi, dan etika, dari fungsi manajemen risiko, kepatuhan, dan mutu, serta dari audit internal terhadap penguatan tata kelola.[10] Kajian itu sendiri mengakui bahwa hanya sedikit studi empiris yang membahas penggunaan model ini.[11]
b. Status hukum pejabat kepatuhan. Teori hukum korporasi membedakan dua pendekatan terhadap kedudukan pejabat kepatuhan. Di Amerika Serikat, hukum Delaware menyerahkan gelar dan tugas pejabat korporasi kepada anggaran dasar dan resolusi dewan, sehingga pejabat kepatuhan yang diakui sebagai pejabat korporasi memikul kewajiban fidusia yang sama dengan direktur; putusan In re McDonald’s oleh Delaware Court of Chancery pada 25 Januari 2023 menegaskan bahwa pejabat korporasi juga memikul kewajiban pengawasan, dengan cakupan yang lebih sempit sesuai bidangnya.[12] Di Jerman dan Kroasia, sebaliknya, hukum korporasi tidak mengenal ‘pejabat’ dalam pengertian itu, sehingga pejabat kepatuhan pada umumnya adalah karyawan yang tugas dan tanggung jawabnya ditentukan oleh perjanjian kerja dan yang menikmati rezim tanggung jawab terbatas karyawan.[13] Kajian yang sama mencatat bahwa profesi kepatuhan belum teratur, sehingga batas antara fungsi kepatuhan dan fungsi penting lain sering kabur, dan posisi pejabat kepatuhan semakin rawan seiring perluasan tugas dan tanggung jawabnya.[14]
c. Independensi profesional dan risiko pidana. Kajian tersebut membedakan independensi profesional, yaitu bahwa tidak ada organ perusahaan yang boleh memaksa pejabat kepatuhan mencapai hasil penilaian hukum tertentu, dari kewajiban umum pejabat kepatuhan sebagai karyawan untuk mengikuti instruksi pemberi kerja.[15] Kajian itu juga mencatat bahwa Mahkamah Agung Federal Jerman pada 17 Juli 2009 membuka kemungkinan pejabat kepatuhan dianggap sebagai penjamin (Garant) dalam hukum pidana untuk delik omisi apabila uraian tugasnya mencakup pencegahan tindak pidana oleh perusahaan dan karyawannya, sehingga pejabat kepatuhan menghadapi risiko pidana yang besar.[16] Rekomendasi kajian itu adalah agar perusahaan dan pejabat kepatuhan menyusun perjanjian kerja secara cermat, terutama mengenai tugas yang persis dan protokol pelaporan kepada organ perusahaan.[17]
Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan
Konsep: Kedudukan, Garis Pelaporan, dan Hubungan dengan Fungsi Hukum
a. Kedudukan pejabat kepatuhan tertinggi. Kajian tentang penilaian risiko kepatuhan perbankan merumuskan bahwa fungsi manajemen kepatuhan biasanya independen dan melapor kepada eksekutif tingkat atas dan dewan, bahwa sebaiknya satu orang secara formal bertanggung jawab atas sistem manajemen kepatuhan, dan bahwa kematangan, cakupan, anggaran, dan tenaga kerja yang dialokasikan menunjukkan komitmen pimpinan.[18] Dalam pandangan modul ini, kedudukan pejabat kepatuhan tertinggi setidaknya harus memenuhi empat syarat: tingkat jabatan yang memungkinkan duduk dalam forum pengambilan keputusan strategis, akses tanpa hambatan kepada informasi dan personel, jalur langsung kepada dewan komisaris atau komitenya, dan perlindungan terhadap pemberhentian sewenang-wenang.
b. Garis pelaporan ganda. Garis pelaporan ganda, yaitu pelaporan administratif kepada direktur utama dan pelaporan fungsional kepada dewan komisaris atau komitenya, adalah kompromi yang lazim. Model kematangan fungsi kepatuhan dari Norwegia memperlihatkan wujudnya: kepala fungsi kepatuhan dan risiko perusahaan yang diteliti melapor kepada direktur utama dan juga langsung kepada dewan untuk menjamin independensi, mengadakan rapat mingguan dengan direktur utama dan rapat berkala dengan dewan, serta menjadi anggota tetap kelompok proyek pengembangan untuk memberi saran prioritas berdasarkan risiko kepatuhan.[19] Kajian itu menilai bahwa fungsi kepatuhan yang bekerja dalam ruang hampa, dengan akses fungsional atau komunikasi yang minim dengan unit lain, akan kurang efektif karena celah akuntabilitas dan komunikasi.[20]
c. Hubungan dengan fungsi hukum. Hubungan antara fungsi kepatuhan dan fungsi hukum adalah salah satu pertanyaan desain yang paling diperdebatkan. Fungsi hukum melindungi kepentingan hukum korporasi dan sering bertindak sebagai pembela; fungsi kepatuhan memastikan korporasi menaati hukum dan sering bertindak sebagai penjaga gerbang. Kajian tentang petugas kepatuhan di Belanda mencatat bahwa sebagian besar petugas kepatuhan berlatar belakang hukum.[21] Dalam pandangan modul ini, latar belakang yang sama tidak berarti fungsi yang sama. Menggabungkan kedua fungsi di bawah satu pejabat dapat efisien bagi korporasi kecil, tetapi menimbulkan konflik peran pada korporasi dengan risiko tinggi: pejabat yang sama diminta membela korporasi dalam sengketa sekaligus menilai secara objektif apakah korporasi bersalah. Model pemisahan dengan kerja sama yang terstruktur, misalnya protokol bersama untuk investigasi internal dan pengelolaan hak istimewa kerahasiaan, umumnya lebih aman.
d. Lini kedua yang berfungsi. Konsep lini kedua mudah disalahpahami sebagai lapisan birokrasi tambahan. Kajian tentang kerangka pelaporan pelanggaran berbasis model tiga lini menekankan bahwa interaksi yang tepat harus dibangun antara fungsi kepatuhan, komite risiko, dan audit internal, karena hasil investigasi dapat mengonfirmasi atau mengubah pemahaman organisasi tentang risiko kecurangan dan desain pengendalian internal, dan sebaliknya audit internal dapat menemukan kelemahan pengendalian yang membatasi kemampuan mencegah atau mendeteksi pelanggaran.[22] Dalam pandangan modul ini, lini kedua yang berfungsi adalah lini yang menghasilkan informasi yang mengubah keputusan lini pertama, bukan sekadar menambah formulir.
e. Penempatan saluran pelaporan dalam struktur. Penempatan saluran pelaporan pelanggaran memperlihatkan bagaimana struktur menentukan perilaku. Kajian tentang kerangka pelaporan pelanggaran berbasis model tiga lini mencatat bahwa karyawan sering melapor lebih dulu kepada atasan langsungnya, sementara para eksekutif kerap menganjurkan pelaporan sambil menuntut ‘ketundukan dan kepatuhan’; karena itu, peran utama lini pertama selain menangani laporan adalah mendorong karyawan untuk melapor.[23] Kajian itu juga mencatat bahwa dalam budaya dengan jarak kekuasaan yang tinggi, orang cenderung merasionalisasi pelanggaran oleh manajemen puncak dan memutuskan untuk tidak melapor.[24] Dalam pandangan modul ini, temuan itu sangat relevan bagi korporasi Indonesia yang hierarkis. Saluran pelaporan yang bermuara pada atasan langsung atau pada direksi yang mungkin terlibat tidak akan dipercaya. Saluran harus memiliki jalur alternatif yang langsung menuju fungsi kepatuhan dan, untuk laporan yang melibatkan direksi, langsung menuju dewan komisaris atau komite audit, dengan jaminan kerahasiaan identitas pelapor.
Praktik: Ketentuan Indonesia bagi Bank, BUMN, dan Emiten
a. Bank umum. Sektor perbankan memiliki pengaturan paling rinci. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mewajibkan dewan komisaris mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan paling sedikit dua kali dalam satu tahun dan memberikan saran perbaikan kepada direktur utama dengan tembusan kepada direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan (Pasal 6). Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan wajib memenuhi persyaratan independensi, tidak boleh dirangkap oleh direktur utama atau wakil direktur utama, dan tidak boleh membawahkan fungsi bisnis dan operasional, pengambilan keputusan manajemen risiko, treasuri, keuangan dan akuntansi, logistik dan pengadaan, teknologi informasi, maupun audit intern (Pasal 7). Direktur tersebut menyampaikan laporan kepada direktur utama dengan tembusan kepada dewan komisaris paling sedikit setiap triwulan (Pasal 11), satuan kerja kepatuhan wajib independen (Pasal 12), dan laporan pelaksanaan fungsi kepatuhan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap semester (Pasal 17). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mencabut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.03/2016, menegaskan kembali kewajiban bank memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dan satuan kerja kepatuhan, mensyaratkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum direktur tersebut diganti sebelum masa jabatannya berakhir, dan menuntut penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi.
Pengaturan itu bukan tanpa ketegangan. Sebuah kajian tentang bank perkreditan rakyat mencatat bahwa ketika ketentuan fungsi kepatuhan atau aturan internal melarang direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan menggantikan direktur utama dalam pengikatan kredit, debitur dapat tertunda sampai direktur utama kembali, sehingga menimbulkan kerugian waktu, biaya, dan reputasi; kajian itu berpendapat bahwa Undang-Undang Perseroan Terbatas, sebagai peraturan yang lebih tinggi, harus didahulukan dan bahwa kebijakan internal sebaiknya secara eksplisit mengatur penggantian direksi yang berhalangan.[25] Dalam pandangan modul ini, ketegangan itu sebenarnya dapat diselesaikan tanpa mengorbankan independensi: Pasal 98 ayat (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas memang memberi kewenangan perwakilan kepada direksi, tetapi anggaran dasar dan pembagian tugas direksi dapat menunjuk direktur lain selain direktur kepatuhan sebagai pengganti dalam transaksi bisnis, sehingga kebutuhan operasional terpenuhi tanpa menjadikan direktur kepatuhan pelaku transaksi yang kemudian harus dinilainya sendiri.
b. BUMN. Kerangka BUMN sedang mengalami perubahan besar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025 dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang memindahkan fungsi pengaturan kepada Badan Pengaturan BUMN dan pengelolaan investasi kepada Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara. Pedoman tata kelola BUMN yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 menempatkan tata kelola, manajemen risiko, dan sinergi tiga lini sebagai bagian dari kerangka tata kelola BUMN. Sebelumnya, Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 mendorong penerapan sistem manajemen anti-penyuapan di BUMN.[26] Dalam pandangan modul ini, masa transisi kelembagaan seperti ini adalah masa rawan: kejelasan tentang siapa yang mengawasi fungsi kepatuhan BUMN, bagaimana pelaporannya kepada dewan komisaris, dan peraturan pelaksana mana yang masih berlaku harus dipastikan oleh setiap BUMN, dan advokat yang mendampingi BUMN perlu memeriksa status setiap peraturan pelaksana sebelum mengandalkannya.
c. Emiten dan perusahaan publik. Regulasi pasar modal tidak mewajibkan pejabat kepatuhan tertinggi dalam pengertian perbankan, tetapi menyediakan unsur-unsur struktural yang dapat dirangkai menjadi fungsi kepatuhan: komite audit di bawah dewan komisaris (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015), unit audit internal (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 56/POJK.04/2015), sekretaris perusahaan yang antara lain mengikuti perkembangan peraturan pasar modal (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35/POJK.04/2014), dan pedoman tata kelola perusahaan terbuka (Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015). Pasal 121 Undang-Undang Perseroan Terbatas juga memungkinkan dewan komisaris membentuk komite, dan Pasal 108 undang-undang yang sama menempatkan pengawasan atas kebijakan pengurusan sebagai tugas dewan komisaris, sehingga laporan berkala fungsi kepatuhan kepada dewan komisaris memiliki pijakan hukum yang jelas. Dalam pandangan modul ini, emiten yang memiliki risiko tinggi, misalnya karena bergantung pada kontrak pemerintah atau beroperasi di sektor sumber daya alam, sebaiknya tidak berhenti pada struktur minimal itu, tetapi menunjuk pejabat kepatuhan tertinggi yang memiliki akses langsung kepada komite audit atau komite tata kelola.
d. Rancangan struktur bagi korporasi tertutup. Bagi perseroan tertutup yang tidak tunduk pada regulasi sektoral, desain struktur bergantung pada ukuran dan profil risiko. Modul ini menyarankan tiga model. Model pertama, bagi usaha kecil dan menengah, adalah penunjukan satu anggota direksi sebagai penanggung jawab kepatuhan dengan dukungan konsultan atau advokat eksternal, disertai pelaporan berkala kepada dewan komisaris. Model kedua, bagi perusahaan menengah, adalah unit kepatuhan kecil yang terpisah dari unit bisnis dan dari fungsi hukum, dengan kepala unit yang melapor kepada direktur utama dan memiliki akses langsung kepada dewan komisaris. Model ketiga, bagi kelompok usaha besar, adalah pejabat kepatuhan tertinggi di tingkat induk dengan jaringan petugas kepatuhan di anak perusahaan yang memiliki garis pelaporan fungsional ke induk. Dalam ketiga model, piagam fungsi kepatuhan yang disahkan direksi dan dewan komisaris harus memuat mandat, kewenangan akses, garis pelaporan, dan perlindungan terhadap pemberhentian.
Analisis Kritis
Tiga persoalan kritis perlu dicatat. Pertama, independensi formal tidak sama dengan independensi nyata. Larangan rangkap jabatan dan kewajiban laporan triwulanan dapat dipenuhi tanpa fungsi kepatuhan benar-benar berani menantang direksi. Pengalaman Volkswagen, sebagaimana dibahas pada Bab 1, menunjukkan bahwa struktur pengawasan dapat ada tetapi tidak berfungsi ketika budaya organisasi tidak memberi ruang bagi kabar buruk.[27] Indikator independensi nyata lebih sulit diukur, misalnya berapa kali fungsi kepatuhan menolak atau mengubah keputusan bisnis, dan apa yang terjadi pada karier petugas kepatuhan yang melakukannya.
Kedua, model tiga lini berisiko menciptakan ilusi pembagian tanggung jawab. Ketika setiap lini merasa ada lini lain yang akan menangkap kesalahan, masing-masing dapat mengendurkan kewaspadaannya. Efek ‘kucing yang mundur’ dalam paradoks etika, yaitu berkurangnya pengawasan ketika organisasi tampak baik, dapat bekerja di antara lini.[28] Ketiga, posisi hukum pejabat kepatuhan di Indonesia belum jelas di luar sektor keuangan. Tidak ada ketentuan umum yang mengatur tanggung jawab perdata atau pidana pejabat kepatuhan; pertanggungjawabannya akan ditentukan oleh perjanjian kerja, ketentuan umum hukum perdata, dan ketentuan pidana tentang penyertaan atau pembiaran. Perkembangan di Jerman dan Amerika Serikat menunjukkan arah perluasan tanggung jawab.[29] Dalam pandangan modul ini, korporasi Indonesia yang ingin merekrut pejabat kepatuhan yang berkualitas perlu memberikan kejelasan kontraktual, termasuk perlindungan asuransi dan ganti rugi yang sah, agar jabatan itu tidak dihindari oleh profesional terbaik.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Struktur fungsi kepatuhan yang efektif menyeimbangkan kedekatan dengan bisnis dan jarak yang cukup untuk menantang. Model tiga lini memberi bahasa bersama tentang pembagian peran, tetapi tanggung jawab tertinggi tetap berada pada direksi dan pengawasan pada dewan komisaris. Hukum Indonesia telah mengatur fungsi kepatuhan bank secara rinci, sedang menata ulang kerangka BUMN, dan menyediakan unsur struktural bagi emiten tanpa mewajibkan pejabat kepatuhan tertinggi. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, susun piagam fungsi kepatuhan yang memuat mandat, kewenangan akses informasi, garis pelaporan ganda kepada direktur utama dan dewan komisaris, serta perlindungan terhadap pemberhentian sewenang-wenang. Kedua, pisahkan fungsi kepatuhan dari fungsi hukum pada korporasi berisiko tinggi, dan atur protokol kerja sama keduanya untuk investigasi internal. Ketiga, rancang perjanjian kerja pejabat kepatuhan yang menetapkan tugas secara persis, protokol eskalasi, dan perlindungan hukum yang sah, mengingat tren perluasan tanggung jawab pejabat kepatuhan di yurisdiksi lain. Keempat, bagi klien BUMN, verifikasi status setiap peraturan pelaksana di tengah perubahan undang-undang BUMN sebelum menjadikannya dasar desain struktur. Kelima, ukur independensi secara nyata, bukan hanya formal, misalnya melalui catatan eskalasi kepada dewan komisaris dan tindak lanjutnya.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Omar Ikbal Tawfik, Omar Durrah, and Karima Ali Aljawhar, ‘The Role of the Internal Auditor in Strengthening the Governance of Economic Organizations Using the Three Lines of Defense Model’, Journal of Risk and Financial Management, 16.7 (2023), p. 341, https://doi.org/10.3390/jrfm16070341.
[2] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[3] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[4] Paschalis Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’, Administrative Sciences, 14.5 (2024), p. 83, https://doi.org/10.3390/admsci14050083.
[5] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[6] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[7] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[8] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[9] Tawfik, Durrah, and Aljawhar, ‘The Role of the Internal Auditor in Strengthening the Governance of Economic Organizations Using the Three Lines of Defense Model’.
[10] Tawfik, Durrah, and Aljawhar, ‘The Role of the Internal Auditor in Strengthening the Governance of Economic Organizations Using the Three Lines of Defense Model’.
[11] Tawfik, Durrah, and Aljawhar, ‘The Role of the Internal Auditor in Strengthening the Governance of Economic Organizations Using the Three Lines of Defense Model’.
[12] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[13] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[14] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[15] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[16] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[17] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[18] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[19] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[20] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[21] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.
[22] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[23] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[24] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.
[25] Henry Aspan, Agus Adhari, and Dian Yulis Wulandari, ‘Inconsistency Between the Function and Position of the Board of Directors Under the Limited Liability Company Law and the Function and Position of the Board of Directors in Charge of Compliance Under the Circular Letter of the Financial Services Authority for Rural Banks in Indonesia’, International Journal of Research and Review, 9.10 (2022), pp. 180–85, https://doi.org/10.52403/ijrr.20221020.
[26] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[27] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[28] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.
[29] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
← Artikel sebelumnya
Penilaian Risiko Kepatuhan (Compliance Risk Assessment)Artikel berikutnya →
Kebijakan, Prosedur, dan Kode Etik KorporasiTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
