Ilustrasi Pelatihan, Komunikasi, dan Budaya Kepatuhan

Ilustrasi. [Source: Unsplash]

Pragmaintegra.com – Budaya kepatuhan tidak lahir dari dokumen semata. Dokumen menyatakan apa yang diharapkan; pelatihan, komunikasi, insentif, dan sanksi menentukan apakah harapan itu menjadi kebiasaan. Bab 1 telah membahas konsep budaya etis dan alat ukurnya, termasuk kuesioner iklim etis dan model kebajikan etis korporasi. Sub-bab ini berfokus pada tuas-tuas desain yang membentuk budaya: nada dari pimpinan (tone at the top) dan dari manajemen menengah, pelatihan dan komunikasi, sistem insentif dan sanksi internal, serta cara regulator menilai budaya. Pertanyaan sentralnya adalah bagaimana organisasi dapat secara sengaja membentuk sesuatu yang, menurut definisinya, tumbuh dari praktik bersama dan tidak dapat diperintahkan.

Landasan Filosofis: Kebiasaan, Teladan, dan Pembentukan Diri

a. Keutamaan sebagai kebiasaan. Aristoteles mengajarkan bahwa keutamaan moral tidak lahir dari pengetahuan semata, tetapi dari pembiasaan: orang menjadi adil dengan melakukan perbuatan adil. Pandangan ini memberi dasar filosofis bagi pelatihan kepatuhan yang berorientasi praktik. Sebuah kajian etika bisnis tentang pencegahan pelanggaran keuangan berpendapat bahwa etika keutamaan mengintegrasikan pendekatan legalistik dan punitif dengan masukan dari teori motivasi dalam kerangka yang lebih luas, serta mengakui bahwa hukum diperlukan tetapi efektivitasnya terbatas.[1] Dalam pandangan modul ini, implikasinya adalah bahwa pelatihan yang efektif bukan transfer informasi tentang aturan, melainkan latihan berulang dalam mengambil keputusan dalam situasi yang menyerupai pekerjaan nyata.

b. Teladan sebagai pesan yang paling keras. Dimensi filosofis kedua menyangkut teladan. Dalam tradisi etika mana pun, pemimpin yang tidak melakukan apa yang dikatakannya kehilangan otoritas moralnya. Sebuah tinjauan literatur sistematis tentang tata kelola berkelanjutan dan pencegahan kecurangan menyimpulkan bahwa arahan dan pernyataan anggota organ tata kelola tidak selalu berdampak positif pada perilaku etis karyawan, dan bahwa perilaku praktis atau teladan organ tata kelola tampak memiliki pengaruh yang jauh lebih signifikan daripada kata-kata eksekutif atau teks dalam manual operasional perusahaan.[2] Kajian itu merumuskan bahwa karyawan melakukan apa yang mereka lihat dilakukan atasannya.[3]

c. Dari teknologi pemerintahan ke teknologi diri. Studi kasus program kepatuhan di perusahaan farmasi Italia yang dibahas pada sub-bab pertama memberi dimensi ketiga. Pada tahap kedua program, setelah intervensi direktur utama dan petugas kepatuhan, pemimpin membantu karyawan memahami alasan etis di balik aturan, sehingga karyawan secara bertahap menginternalisasi prinsip etis dan semakin bersedia menjalankan penilaian secara otonom.[4] Kajian itu mencatat bahwa karyawan mulai memandang kebebasan sebagai kemampuan menjalankan penilaian etis yang terinformasi dalam kerangka norma dan tanggung jawab bersama, bukan sebagai ketiadaan kendala.[5] Dalam pandangan modul ini, inilah tujuan akhir pelatihan dan komunikasi kepatuhan: bukan karyawan yang hafal aturan, melainkan karyawan yang mampu menilai situasi yang tidak diatur.

Landasan Teoretis

a. Nada dari pimpinan dan dari tengah. Penelitian berbasis wawancara dengan dua puluh satu petugas kepatuhan di Belanda menemukan bahwa delapan belas responden menggambarkan pentingnya kepemimpinan dan keteladanan bagi perubahan perilaku; sembilan menyebut istilah tone at the top, dan tiga di antaranya menambahkan istilah tone at the middle, yaitu bahwa manajemen menengah dan lokal sama atau bahkan lebih penting daripada pucuk pimpinan.[6] Penelitian itu juga menemukan bahwa lima responden menekankan pentingnya pemimpin bersikap terbuka tentang kesalahan, keraguan, dan dilemanya sendiri, sehingga karyawan lebih mudah membicarakan dilema dan kesalahannya.[7] Namun, penelitian itu mencatat bahwa hanya satu responden yang menyinggung kemungkinan efek negatif, padahal literatur menunjukkan beberapa jebakan: sering tidak jelas siapa yang dimaksud dengan ‘pimpinan’, kelompok pemimpin yang berbeda berisiko menyampaikan nada yang saling bertentangan, dan nada yang bertentangan dapat meningkatkan perilaku menyimpang dalam organisasi.[8] Kajian yang sama mencatat temuan bahwa nilai-nilai manajemen tidak selalu diadopsi oleh karyawan.[9]

b. Efektivitas pelatihan. Kajian yang sama merangkum literatur tentang pelatihan etika dan kepatuhan: secara umum pelatihan tatap muka lebih efektif daripada program daring; pelatihan lebih efektif ketika peserta dapat terlibat aktif dan menerima instruksi berbasis kasus daripada sekadar mengikuti ceramah; dan efek pelatihan dilaporkan memudar setelah dua tahun.[10] Kajian itu juga mencatat bahwa menilai efektivitas pelatihan rumit karena luaran yang diukur dapat berbeda: reaksi peserta, apa yang dipelajari, perubahan perilaku, atau perubahan organisasi.[11] Penelitian atas petugas kepatuhan bank di Afrika Selatan menambahkan bahwa pelatihan kepatuhan biasanya wajib dan sering dipandang sebagai pengeluaran yang terpaksa tetapi perlu, tidak menambah laba secara langsung, dan sulit dibuktikan efektivitasnya.[12] Penelitian itu menemukan bahwa 53,48 persen responden setuju atau sangat setuju bahwa mereka menerapkan ukuran evaluasi pelatihan model Kirkpatrick, tetapi hanya 31,21 persen yang menerapkan ukuran pengembalian investasi, dan 48,86 persen tidak yakin apakah bank mereka menerapkannya.[13]

c. Insentif, sanksi, dan efek desak-keluar. Teori motivasi memperingatkan bahwa insentif ekstrinsik dapat mendesak keluar motivasi intrinsik. Kajian tentang pencegahan pelanggaran keuangan menyimpulkan bahwa pekerja mungkin ‘disuap’ dengan upah tinggi untuk berperilaku patuh, tetapi cara itu tidak dapat menjadi solusi jangka panjang karena taruhan selalu dapat dinaikkan, sehingga lebih efektif mendorong motivasi intrinsik dan altruistik melalui seleksi karyawan, gaya kepemimpinan, dan budaya organisasi.[14] Sisi lain dari insentif adalah risiko yang diciptakannya. Sebagaimana dicatat pada Bab 1, literatur tata kelola menunjukkan bahwa manajemen laba dan kecurangan terkait dengan skema kompensasi variabel, dan bahwa kemungkinan kecurangan lebih tinggi bila kompensasi dikaitkan dengan metrik kinerja operasional.[15] Mengenai sanksi internal, penelitian atas petugas kepatuhan di Belanda menemukan bahwa tidak seorang pun menganggap sanksi sebagai instrumen pertama, tetapi semuanya menganggap opsi sanksi harus tersedia, dan bahwa penelitian tentang efek sanksi internal organisasi terhadap pelanggaran karyawan masih terbatas.[16]

d. Budaya ketakutan. Kasus Volkswagen yang dibahas pada Bab 1 memperlihatkan sisi gelap budaya yang dibentuk oleh tekanan: tujuan menjadi produsen mobil terbesar dan paling ekologis, tenggat yang ketat, budaya hierarkis, iklim ketakutan, dan larangan tidak tertulis untuk membawa kabar buruk.[17] Pemantau kepatuhan independen yang ditunjuk setelah skandal itu menilai bahwa perubahan terbesar yang diperlukan adalah perubahan budaya, yaitu budaya yang kurang otoriter, bersedia menerima kabar buruk, dan menghargai keberanian profesional.[18] Dalam pandangan modul ini, kasus itu menunjukkan bahwa budaya ketakutan dapat sangat efektif menghasilkan ketaatan pada perintah atasan, dan justru karena itu sangat berbahaya bagi kepatuhan pada hukum.

e. Nada negatif dan rasionalisasi. Tinjauan literatur tentang nada dari pimpinan yang dikutip di atas juga mencatat bahwa organisasi yang serupa dalam ukuran dan struktur sering memiliki perbedaan yang signifikan dalam jumlah kecurangan yang dialaminya, dan bahwa organisasi dengan tingkat kecurangan dan masalah integritas yang lebih tinggi sering memiliki nada negatif dari pimpinan, dengan eksekutif senior yang menunjukkan pengabaian yang jelas terhadap etika bisnis.[19] Menurut kajian itu, nada negatif membuat tindakan negatif lebih mudah dibenarkan dan dirasionalisasi karena perilaku itu tampak umum dalam organisasi, sedangkan nada positif mendorong budaya yang memaksimalkan kemungkinan karyawan mempertahankan integritas.[20] Kajian itu sendiri mengakui keterbatasannya sebagai tinjauan bibliometrik tanpa uji statistik atas kekuatan hubungan tersebut.[21]

f. Program dan budaya etis. Bab 1 telah membahas dua aliran pengukuran budaya etis. Untuk keperluan desain, temuan yang paling relevan dari tinjauan atas riset budaya etis adalah bahwa kesadaran karyawan akan komponen program etika terkait kuat dengan persepsi budaya etis, bahwa seluruh elemen program etika terkait positif dengan persepsi budaya etis yang kuat dan berkurangnya pelanggaran, dan bahwa budaya etis tim berkaitan dengan niat karyawan untuk melaporkan pelanggaran.[22] Tinjauan yang sama mencatat kelemahan riset itu, terutama sangat sedikitnya studi longitudinal.[23] Dalam pandangan modul ini, temuan tersebut mendukung pendekatan yang memperlakukan pelatihan dan komunikasi sebagai cara membuat elemen program terlihat dan dipahami, karena program yang tidak diketahui karyawan tidak dapat membentuk persepsi budaya.

Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan

Konsep: Arsitektur Pembentukan Budaya

a. Pelatihan berbasis risiko. Kerangka efektivitas pelatihan kepatuhan yang dikembangkan untuk bank di Afrika Selatan menyusun pelatihan dalam tahap analisis dan perencanaan, desain dan pengembangan, implementasi, evaluasi, dan administrasi; tahap analisis mencakup penilaian risiko atas karyawan berisiko tinggi untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan celah pengendalian, analisis audiens, kebijakan pelatihan kepatuhan, orientasi bagi karyawan baru, dan daftar yang memetakan jabatan dengan topik pelatihan yang wajib diikutinya.[24] Kerangka itu menempatkan seluruh tahap dalam ekosistem lingkungan belajar yang suportif, yang membuat peserta merasa aman untuk salah dan bertanya, dengan pemimpin yang memperkuat apa yang diajarkan.[25] Dalam pandangan modul ini, prinsip terpenting adalah diferensiasi: pejabat pengadaan, tenaga penjualan yang berhubungan dengan pejabat publik, dan staf yang menangani data pribadi memerlukan pelatihan yang lebih dalam dan lebih sering daripada karyawan administrasi.

b. Komunikasi dua arah. Komunikasi kepatuhan yang efektif tidak hanya menyampaikan pesan dari atas, tetapi juga membuka saluran dari bawah. Literatur budaya risiko mencatat bahwa budaya risiko dapat dikaitkan dengan keamanan psikologis, terutama ketika karyawan perlu menyuarakan kekhawatiran tentang perilaku atau keputusan berisiko.[26] Kajian tentang kerangka pelaporan pelanggaran mencatat bahwa dalam budaya dengan jarak kekuasaan tinggi orang cenderung merasionalisasi pelanggaran oleh manajemen puncak dan tidak melapor.[27] Dalam pandangan modul ini, bagi organisasi Indonesia yang hierarkis, membangun keamanan psikologis berarti secara sengaja menciptakan forum yang memungkinkan bawahan menyampaikan keberatan tanpa harus berhadapan langsung dengan atasannya, dan memberikan pengakuan publik kepada orang yang menyuarakan kekhawatiran secara beriktikad baik. Forum semacam itu dapat berupa sesi tanya-jawab tanpa nama dengan fungsi kepatuhan, atau rapat dilema etis yang dipandu pihak di luar garis komando unit.

c. Konsekuensi yang konsisten. Konsep ketiga adalah manajemen konsekuensi. Insentif dan sanksi membentuk budaya bukan melalui besarnya, tetapi melalui konsistensinya. Penelitian atas petugas kepatuhan di Belanda mencatat pandangan bahwa kepastian sanksi lebih penting daripada beratnya, dan bahwa transparansi tentang perilaku dan sanksinya penting tetapi sulit karena alasan privasi.[28] Dalam pandangan modul ini, desain manajemen konsekuensi setidaknya mencakup empat unsur: indikator kepatuhan dan integritas sebagai komponen penilaian kinerja manajer; penundaan atau penarikan kembali remunerasi variabel bila kemudian ditemukan pelanggaran; konsistensi sanksi lintas jabatan; dan pengakuan atas perilaku teladan, bukan hanya hukuman atas pelanggaran.

d. Kewaspadaan terhadap citra. Teori paradoks etika menyebut efek ‘menjaga penampilan’: semakin etis sebuah organisasi, semakin besar tekanan untuk mempertahankan reputasi etisnya, sehingga cacat dan pelanggaran cenderung disembunyikan dan kurang diungkapkan kepada pemangku kepentingan.[29] Kajian yang sama juga menyebut efek ‘resep berulang’, misalnya pembelajaran daring etika yang sama dipakai setiap tahun sampai karyawan tidak lagi responsif.[30] Dalam pandangan modul ini, komunikasi kepatuhan yang matang justru membicarakan kegagalan: kasus pelanggaran internal yang telah dianonimkan adalah bahan pelatihan yang paling meyakinkan, karena menunjukkan bahwa risiko itu nyata dan bahwa organisasi bersungguh-sungguh menanganinya.

Praktik: Penilaian Budaya oleh Regulator dan Desain di Indonesia

a. Regulator dan budaya. Regulator keuangan semakin menilai budaya, bukan hanya kepatuhan pada aturan. Kajian tentang skala budaya risiko mencatat bahwa dalam dasawarsa terakhir regulator berupaya menegakkan penerapan dan pemantauan budaya risiko yang memadai di lembaga keuangan, merujuk pada kerangka Financial Stability Board tahun 2014, Basel Committee on Banking Supervision tahun 2015, Australian Prudential Regulation Authority tahun 2016, dan European Banking Authority tahun 2017.[31] Kajian itu mencatat bahwa alat ukur yang ada umumnya parsial, misalnya skala delapan belas butir yang disusun berdasarkan empat blok bangunan kerangka Financial Stability Board, yaitu nada dari pimpinan, akuntabilitas, komunikasi efektif dan tantangan, serta insentif, sehingga diperlukan alat yang lebih komprehensif dan selaras dengan ekspektasi regulator.[32] Kajian itu menyebut bahwa alat ukur budaya risiko dapat dipakai untuk pembandingan, untuk memperhalus mekanisme pengawasan regulator, untuk membantu dewan memahami budaya risiko, dan, bila dipakai berulang, untuk memantau perubahan budaya dari waktu ke waktu, termasuk sebagai barometer kecocokan budaya dalam proses merger dan akuisisi.[33] Kajian itu juga mengakui keterbatasannya: data berupa laporan diri yang rentan bias keinginan sosial, validasi baru dilakukan dengan data dari satu perusahaan, dan daya prediksinya terhadap data kepatuhan dan indikator risiko kunci belum diuji.[34]

b. Kerangka Indonesia. Di Indonesia, istilah budaya kepatuhan telah masuk ke dalam hukum positif sektor perbankan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 mendefinisikan budaya kepatuhan sebagai nilai, perilaku, dan tindakan yang mendukung terciptanya kepatuhan bank terhadap ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan (Pasal 1). Pengaturan tata kelola bank umum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 menuntut penerapan tata kelola, manajemen risiko, dan kepatuhan secara terintegrasi. Bagi korporasi di luar sektor keuangan, belum ada kewajiban hukum untuk mengukur budaya, tetapi penilaian budaya menjadi alat bukti penting ketika korporasi harus menunjukkan bahwa programnya dijalankan, sebagaimana dibahas dalam sub-bab berikutnya tentang pengukuran efektivitas.

c. Pengalaman BUMN dan BUMD. Pengalaman BUMN dan BUMD memperlihatkan pentingnya budaya. Kajian tentang integrasi sistem manajemen anti-penyuapan di BUMN mencatat bahwa standar anti-penyuapan menempatkan komitmen pimpinan dan komunikasi sebagai persyaratan, tetapi tidak menjamin suap tidak terjadi.[35] Kajian tentang BUMD mencatat bahwa rekrutmen direksi BUMD masih diwarnai balas jasa politik pemilihan kepala daerah.[36] Dalam pandangan modul ini, nada dari pimpinan tidak dapat diharapkan dari pimpinan yang diangkat atas dasar balas jasa; di lingkungan semacam itu, pembentukan budaya harus dimulai dari mekanisme seleksi dan evaluasi pimpinan, bukan dari pelatihan karyawan.

d. Perlindungan pelapor dan remunerasi. Dua instrumen hukum mendukung pembentukan budaya. Pertama, pelindungan saksi dan korban menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 memberikan pelindungan bagi pelapor dalam proses peradilan pidana, tetapi tidak mengatur secara umum pelindungan pelapor internal dalam hubungan kerja; celah itu harus diisi oleh kebijakan korporasi dan tata tertib peraturan perusahaan. Kedua, di sektor perbankan, pengaturan tata kelola remunerasi oleh Otoritas Jasa Keuangan telah mengenal penangguhan dan penarikan kembali remunerasi variabel bagi pejabat yang mengambil risiko, sehingga mekanisme konsekuensi yang dianjurkan dalam sub-bab ini memiliki preseden regulasi. Dalam pandangan modul ini, korporasi di luar sektor keuangan dapat mengadopsi mekanisme serupa melalui perjanjian kerja dan kebijakan remunerasi direksi yang disetujui rapat umum pemegang saham.

e. Desain praktis. Berdasarkan uraian di atas, modul ini menyarankan paket pembentukan budaya bagi korporasi Indonesia. Pertama, pernyataan komitmen pimpinan yang diikuti tindakan yang terlihat, misalnya direktur utama yang menolak transaksi menguntungkan karena risiko integritas dan menceritakannya kepada karyawan. Kedua, program tone at the middle yang melatih manajer menengah memimpin diskusi dilema etis di unitnya. Ketiga, pelatihan berbasis risiko dan kasus yang diperbarui setiap tahun, dengan evaluasi yang mencakup perubahan perilaku dan bukan hanya kehadiran. Keempat, indikator kepatuhan dalam penilaian kinerja manajer dan klausul penundaan atau penarikan kembali remunerasi variabel. Kelima, survei budaya berkala yang dianalisis per unit, dengan tindak lanjut yang dikomunikasikan kepada karyawan. Keenam, saluran pelaporan dengan jalur alternatif dan jaminan non-retaliasi yang ditegakkan.

f. Komunikasi ke luar. Budaya kepatuhan juga dibentuk oleh pemangku kepentingan di luar organisasi. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, kajian atas laporan investigasi kecurangan di negara-negara Nordik menunjukkan bahwa ancaman sanksi dari pemangku kepentingan yang berkuasa dapat lebih menakutkan daripada ancaman penuntutan pidana, dan bahwa korporasi dapat mengubah praktiknya walaupun lisensi legalnya tidak terganggu.[37] Dalam pandangan modul ini, komunikasi kepatuhan kepada mitra, pemasok, dan publik bukan sekadar kehumasan; komitmen yang dinyatakan secara publik menciptakan ekspektasi yang kemudian ikut mendisiplinkan korporasi sendiri, asalkan komitmen itu tidak berubah menjadi janji yang tidak dijalankan.

Analisis Kritis

Pembentukan budaya menghadapi paradoks yang mendasar: budaya tidak dapat diperintahkan, tetapi program kepatuhan adalah perintah. Studi kasus farmasi Italia menunjukkan bahwa paradoks itu dapat dilampaui ketika pemimpin beralih dari peran pengendali menjadi fasilitator pemaknaan, tetapi transisi itu bergantung pada orang tertentu, yaitu direktur utama dan petugas kepatuhan, sehingga rentan ketika orang-orang itu berganti.[38] Dalam pandangan modul ini, budaya yang bergantung pada satu atau dua pemimpin belum menjadi budaya; ia baru menjadi gaya kepemimpinan. Karena itu, desain program perlu melembagakan praktik-praktik yang menopang budaya, seperti forum dilema etis berkala, indikator kepatuhan dalam penilaian kinerja, dan pelibatan fungsi kepatuhan dalam suksesi pimpinan, sehingga budaya tidak runtuh ketika pemimpin yang membangunnya pergi.

Catatan kedua menyangkut pengukuran budaya. Survei budaya memberikan data, tetapi data laporan diri rentan bias keinginan sosial, dan validitas prediktifnya terhadap pelanggaran nyata belum terbukti kuat.[39] Risiko lainnya adalah survei budaya berubah menjadi target: unit yang skornya rendah diminta memperbaiki skor, bukan memperbaiki budaya. Catatan ketiga menyangkut regulator. Penilaian budaya oleh regulator memberi daya ungkit yang besar, tetapi juga membuka ruang subjektivitas pengawas. Dalam pandangan modul ini, korporasi dan advokatnya perlu memastikan bahwa penilaian budaya oleh regulator didasarkan pada indikator yang dapat diperiksa, dan bahwa korporasi memiliki data pembanding sendiri untuk menanggapi temuan yang tidak berdasar.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Pelatihan, komunikasi, insentif, dan sanksi adalah tuas yang membentuk budaya kepatuhan, tetapi efeknya ditentukan oleh teladan pimpinan, konsistensi konsekuensi, dan keamanan untuk bersuara. Bukti menunjukkan bahwa perilaku pimpinan lebih berpengaruh daripada kata-katanya, bahwa pelatihan aktif berbasis kasus lebih efektif daripada ceramah dan efeknya memudar, dan bahwa insentif ekstrinsik semata tidak cukup bahkan dapat merugikan. Regulator semakin menilai budaya, dan hukum perbankan Indonesia telah memakai konsep budaya kepatuhan. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, rancang program komunikasi yang menempatkan manajer menengah sebagai pembawa pesan utama, di samping komitmen pucuk pimpinan yang dibuktikan dengan tindakan. Kedua, desain pelatihan berbasis risiko, aktif, dan berbasis kasus, dengan penyegaran sebelum efeknya memudar dan evaluasi yang mengukur perubahan perilaku. Ketiga, integrasikan indikator kepatuhan ke dalam penilaian kinerja dan remunerasi, termasuk mekanisme penundaan dan penarikan kembali remunerasi variabel, dengan memperhatikan peraturan sektoral yang berlaku. Keempat, ciptakan saluran bersuara yang aman bagi bawahan dalam budaya hierarkis, dan tegakkan larangan pembalasan. Kelima, gunakan survei budaya sebagai alat diagnosis, bukan target, dan siapkan data pembanding untuk menghadapi penilaian budaya oleh regulator.


*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Klimczak and others, ‘How to Deter Financial Misconduct if Crime Pays?’.

[2] Gianni Onesti and Riccardo Palumbo, ‘Tone at the Top for Sustainable Corporate Governance to Prevent Fraud’, Sustainability, 15.3 (2023), p. 2198, https://doi.org/10.3390/su15032198.

[3] Onesti and Palumbo, ‘Tone at the Top for Sustainable Corporate Governance to Prevent Fraud’.

[4] Rossignoli, Stacchezzini, and Corbella, ‘Corporate governance and HR ethics: case insights on compliance programs’.

[5] Rossignoli, Stacchezzini, and Corbella, ‘Corporate governance and HR ethics: case insights on compliance programs’.

[6] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[7] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[8] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[9] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[10] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[11] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[12] Botha and van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’.

[13] Botha and van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’.

[14] Klimczak and others, ‘How to Deter Financial Misconduct if Crime Pays?’.

[15] Oliveira, Machado, and Bruni, ‘Accounting Failures and Earnings Management: The Case of CVC S.A.’.

[16] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[17] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[18] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.

[19] Onesti and Palumbo, ‘Tone at the Top for Sustainable Corporate Governance to Prevent Fraud’.

[20] Onesti and Palumbo, ‘Tone at the Top for Sustainable Corporate Governance to Prevent Fraud’.

[21] Onesti and Palumbo, ‘Tone at the Top for Sustainable Corporate Governance to Prevent Fraud’.

[22] Roy and others, ‘Ethical Culture in Organizations: A Review and Agenda for Future Research’.

[23] Roy and others, ‘Ethical Culture in Organizations: A Review and Agenda for Future Research’.

[24] Botha and van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’.

[25] Botha and van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’.

[26] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[27] Kagias and others, ‘Whistleblowing Based on the Three Lines Model’.

[28] Kuiper, ‘There Is No Quick Fix: Compliance Officers’ Views on Organizational Behavioral Change’.

[29] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.

[30] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.

[31] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[32] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[33] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[34] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

[35] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.

[36] Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.

[37] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.

[38] Rossignoli, Stacchezzini, and Corbella, ‘Corporate governance and HR ethics: case insights on compliance programs’.

[39] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.

Tell Your Friends
Avatar
Pragma Integra is a law firm that combines deep expertise in taxation, corporate and business law, and business development.

Need legal or tax advice?

Discuss your matter with our lawyers

Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.

Let’s Talk on WhatsAppContact Form

Integrated Legal & Business Solutions

Have Tax and Business Problems? Let's Solve Them Together

From complex tax disputes to critical corporate decisions, Pragma Integra is here to guide you with trusted expertise and strategic solutions.