
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 2 Landasan Hukum Kepatuhan Korporasi di Indonesia dan Standar Global
Pragmaintegra.com – Korporasi Indonesia yang berinvestasi ke luar negeri, menerima investasi asing, tercatat di bursa asing, menjual kepada pembeli global, atau sekadar memproses data pribadi warga negara lain tidak hanya tunduk pada hukum Indonesia. Ia dapat dijangkau oleh hukum negara lain yang menyatakan diri berlaku di luar wilayahnya, dan kewajiban dari berbagai yurisdiksi itu tidak selalu selaras, bahkan dapat saling bertentangan. Sub-bab terakhir ini membahas tiga tantangan lintas yurisdiksi: jangkauan ekstrateritorial undang-undang asing, khususnya Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) Amerika Serikat, UK Bribery Act 2010, General Data Protection Regulation (GDPR) Uni Eropa, dan rezim sanksi ekonomi; konflik kewajiban hukum yang timbul darinya; dan kepatuhan dalam grup perusahaan multinasional. Sub-bab ini diakhiri dengan sintesis yang merangkai keenam sub-bab Bab 2 dan menjembatani ke Bab 3.
Landasan Filosofis: Kedaulatan, Pasar, dan Jangkauan Hukum
Asas teritorialitas mengajarkan bahwa hukum suatu negara berlaku di wilayahnya. Ekstrateritorialitas menantang asas itu dengan menautkan keberlakuan hukum pada hal lain: kewarganegaraan pelaku, tempat pendirian badan hukum, akses ke pasar, penggunaan mata uang atau sistem keuangan, atau tempat akibat terjadi. Dalam bidang kepatuhan korporasi, tautan yang paling menentukan adalah pasar. Kajian tentang penerapan ekstrateritorial GDPR menggunakan konsep ‘Brussels Effect’: aktor yang menguasai lima faktor, yaitu ukuran pasar, kapasitas regulasi, standar yang ketat, sasaran yang tidak elastis, dan ketidakterpisahan produksi, dapat menetapkan standar regulasi global, karena korporasi global memilih mengikuti satu rezim yang paling ketat agar tidak harus mengelola banyak rezim.[1] Kajian itu menyebut pendekatan semacam ini sebagai pendekatan berbasis kekuasaan, yang dikontraskan dengan strategi berbasis nilai yang dibangun melalui kerja sama dan konsensus.[2]
Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi di negara berkembang seperti Indonesia, ekstrateritorialitas memiliki dua wajah. Wajah pertama adalah beban: korporasi harus mematuhi standar yang tidak ikut ia bentuk dan yang ditegakkan oleh otoritas yang tidak dapat ia pengaruhi. Wajah kedua adalah peluang: standar yang ketat dari luar dapat mendorong perbaikan tata kelola yang sulit dicapai melalui tekanan domestik semata. Kajian tentang hukum pidana pajak Inggris mengungkap sisi gelap wajah pertama: section 46 Criminal Finances Act 2017 dapat menghukum korporasi Inggris atas penggelapan pajak di negara berkembang yang secara praktis ditoleransi otoritas setempat, sementara pelaku dan fasilitator lokalnya bebas, sehingga satu-satunya cara korporasi memperoleh kepastian adalah tidak berinvestasi di negara-negara tersebut.[3] Penelitian atas perusahaan besar Inggris juga menyoroti sisi lain: narasi korupsi kerap menempatkan negara berkembang sebagai sumber masalah, padahal korporasi multinasional dari negara maju berperan sebagai pemasok suap.[4]
Landasan Teoretis: Dasar-Dasar Jangkauan Ekstrateritorial
a. FCPA. Kajian perbandingan tentang penyuapan pejabat publik asing mencatat bahwa FCPA 1977 adalah undang-undang pertama di dunia yang mengatur perilaku usaha domestik terhadap pejabat pemerintah asing. Subjeknya meliputi tiga golongan: penerbit efek, yaitu pihak yang menerbitkan efek di Amerika Serikat atau wajib melapor kepada Securities and Exchange Commission; ‘domestic concerns’, yaitu warga, penduduk, atau badan usaha yang didirikan di Amerika Serikat; dan pihak lain yang melakukan perbuatan di wilayah Amerika Serikat. Perbuatan yang dilarang adalah menawarkan atau memberikan sesuatu yang bernilai untuk memengaruhi pejabat asing guna memperoleh atau mempertahankan usaha, dan perbuatan itu tetap merupakan pelanggaran meskipun suapnya tidak berhasil.[5]
b. UK Bribery Act. UK Bribery Act 2010 mengatur empat jenis pelanggaran, yaitu menyuap, menerima suap, menyuap pejabat publik asing, dan kegagalan organisasi komersial mencegah suap; jangkauannya meliputi orang yang memiliki ‘hubungan dekat’ dengan Inggris, termasuk mereka yang menjalankan usaha atau terlibat dalam usaha di Inggris.[6] Delik kegagalan mencegah memiliki daya jangkau khusus karena dipicu oleh perbuatan ‘orang yang terkait’ dengan organisasi, siapa pun dan di mana pun ia berada. Pola yang sama diikuti delik kegagalan mencegah fraud dalam ECCTA 2023, yang secara tegas memasukkan karyawan, agen, anak perusahaan, atau pihak lain yang memberikan jasa untuk atau atas nama korporasi sebagai orang yang terkait.[7]
c. GDPR. Pasal 3 GDPR memicu keberlakuan melalui dua unsur: keberadaan establishment pengendali atau prosesor di Uni Eropa, terlepas dari apakah pemrosesan dilakukan di Uni Eropa atau tidak; atau penawaran barang atau jasa kepada, atau pemantauan perilaku, subjek data yang berada di Uni Eropa oleh pengendali atau prosesor yang tidak didirikan di sana.[8] Kajian atas ketentuan itu menilai ayat (2) sebagai pergeseran paling radikal menuju penerapan ekstrateritorial, dengan cakupan begitu luas sehingga hampir semua layanan digital global berpotensi tercakup, tetapi juga dengan bahasa yang kabur dan sulit diterapkan.[9] Indonesia mengikuti arah serupa: Pasal 2 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi memberlakukan undang-undang itu juga terhadap perbuatan di luar wilayah Indonesia yang memiliki akibat hukum di wilayah Indonesia atau bagi subjek data pribadi warga negara Indonesia di luar negeri.
d. Sanksi ekonomi. Rezim sanksi ekonomi menambah lapisan yang berbeda karena didorong oleh kebijakan luar negeri, bukan oleh perlindungan pasar atau individu. Uni Eropa memperkuat penegakan sanksinya melalui Direktif (UE) 2024/1226 tentang definisi tindak pidana dan hukuman atas pelanggaran tindakan pembatasan Uni Eropa, yang memuat tanggung jawab badan hukum atas pelanggaran dan pengelakan sanksi, dengan denda yang dapat mencapai persentase tertentu dari omzet global.[10] Rezim sanksi Amerika Serikat, termasuk yang dikenal sebagai sanksi sekunder, dapat menjangkau pihak non-Amerika yang bertransaksi dengan pihak yang dikenai sanksi, terutama melalui akses ke sistem keuangan dan mata uang dolar. Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi Indonesia, risiko sanksi sering tidak datang dari tuntutan pidana langsung, melainkan dari pemutusan hubungan oleh bank koresponden, pembeli, atau pemberi pinjaman yang tunduk pada rezim tersebut.
Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi
Konsep: Konflik Kewajiban dan Kesenjangan Hukum Domestik
a. Kesenjangan dalam hukum antisuap Indonesia. Kajian perbandingan yang sama mencatat bahwa Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi belum mengatur kriminalisasi pemberi suap kepada pejabat publik asing maupun pejabat asing penerima suap, sehingga meskipun Indonesia telah meratifikasi Konvensi PBB Menentang Korupsi, ketentuan tentang penyuapan pejabat publik asing belum diadopsi dan terdapat kekosongan hukum.[11] Dalam pandangan modul ini, kesenjangan ini menciptakan asimetri yang perlu dipahami klien: korporasi Indonesia yang menyuap pejabat di negara lain mungkin tidak dapat dijangkau hukum Indonesia, tetapi dapat dijangkau FCPA atau UK Bribery Act apabila memiliki tautan dengan Amerika Serikat atau Inggris, atau hukum negara tempat suap terjadi. Program kepatuhan yang hanya dirancang berdasarkan hukum Indonesia karena itu tidak memadai bagi korporasi yang beroperasi lintas negara. Apakah KUHP baru telah menutup kesenjangan ini perlu dicermati dalam setiap analisis.
b. Konflik kewajiban. Konflik kewajiban timbul ketika memenuhi kewajiban di satu yurisdiksi berarti melanggar kewajiban di yurisdiksi lain. Dalam pandangan modul ini, setidaknya empat bentuk konflik lazim dihadapi korporasi Indonesia. Pertama, konflik antara permintaan informasi oleh otoritas asing atau oleh induk perusahaan dalam rangka investigasi dan kewajiban kerahasiaan menurut hukum Indonesia, seperti rahasia bank, rahasia jabatan, atau pembatasan transfer data pribadi ke luar negeri menurut UU Pelindungan Data Pribadi. Kedua, konflik antara kewajiban mematuhi sanksi asing dan kewajiban kontraktual atau hukum domestik untuk tetap melaksanakan perjanjian, yang di sebagian yurisdiksi bahkan diperparah oleh aturan pemblokiran yang melarang kepatuhan terhadap sanksi asing tertentu, seperti regulasi pemblokiran Uni Eropa. Ketiga, perbedaan standar substantif, misalnya antara pengecualian sempit dalam undang-undang asing untuk pembayaran tertentu dan pengaturan gratifikasi dalam hukum Indonesia yang lebih ketat. Keempat, konflik antara standar uji tuntas negara pembeli yang diteruskan melalui kontrak dan kapasitas pemasok Indonesia untuk memenuhinya.
c. Asimetri penegakan. Literatur antikorupsi internasional mencatat bahwa sebagian besar penindakan suap lintas negara dilakukan melalui undang-undang Amerika Serikat dan Inggris karena banyak negara kekurangan sumber daya dan keahlian,[12] dan bahwa mayoritas perkara suap asing diselesaikan di luar persidangan.[13] Akibatnya, standar yang secara faktual menentukan perilaku korporasi multinasional di negara berkembang sering adalah standar penegakan negara lain. Kajian tentang hukum pidana pajak Inggris mengingatkan bahwa jangkauan yang luas juga memboroskan sumber daya penuntutan yang terbatas dan dapat menghukum korporasi asing yang tidak dapat memprediksi bahwa ia harus mematuhi hukum Inggris di samping hukum negaranya sendiri.[14]
d. Kepatuhan dalam grup perusahaan. Hukum perseroan memisahkan tanggung jawab induk dan anak perusahaan, tetapi hukum kepatuhan semakin menembus pemisahan itu. Delik kegagalan mencegah fraud menjangkau perbuatan anak perusahaan dan karyawannya sebagai orang yang terkait.[15] Undang-undang uji tuntas rantai pasok Jerman memberikan kedudukan hukum kepada serikat pekerja dan organisasi nonpemerintah domestik untuk mengajukan perkara atas nama korban, dan memungkinkan korporasi yang dikenai denda administratif dikecualikan dari pengadaan publik sampai tiga tahun.[16] Di bidang hak asasi manusia, putusan Mahkamah Agung Kanada dalam perkara Nevsun Resources v Araya menerima, secara prinsip, yurisdiksi pengadilan Kanada atas gugatan berbasis hak asasi manusia terhadap induk perusahaan tambang atas perbuatan anak perusahaannya di luar negeri.[17] Dalam pandangan modul ini, bagi grup usaha Indonesia, perkembangan ini berarti bahwa kebijakan kepatuhan grup tidak dapat lagi berupa dokumen induk yang diedarkan tanpa mekanisme pengendalian, dan bahwa anak perusahaan Indonesia dari grup multinasional akan semakin sering menerima kewajiban kepatuhan yang lebih ketat daripada hukum Indonesia.
Praktik: Mengelola Kepatuhan Lintas Yurisdiksi
a. Pelajaran dari kasus. Literatur menyediakan beberapa ilustrasi yang relevan. Sebuah peritel pakaian Denmark yang memiliki ribuan toko di puluhan pasar memperoleh pasokan dari pabrik di kawasan industri di Yangon yang dikuasai konglomerat milik militer Myanmar; laporan investigasi yang dipesan perusahaan menyatakan tidak ada pelanggaran sanksi dan menyarankan kelanjutan hubungan demi lapangan kerja, tetapi kesimpulan hukum itu tidak cukup memulihkan lisensi sosialnya, dan perusahaan akhirnya menghentikan pemesanan.[18] Sebuah perusahaan perikanan Islandia yang menyuap pejabat Namibia untuk memperoleh kuota ikan, dengan aliran dana melalui perusahaan cangkang di Kepulauan Marshall, menyebabkan eksekutifnya berhadapan dengan pengadilan Namibia dan berdampak pada reputasi negaranya.[19] Penelitian lapangan tentang investasi Tiongkok di Kamboja menemukan perantara hukum yang terang-terangan menyatakan bahwa tugas mereka bukan memastikan klien mematuhi hukum sepenuhnya, melainkan membantu klien ‘mengoptimalkan risikonya’ dan tidak patuh dengan cara yang dapat dikelola.[20]
Dalam pandangan modul ini, ketiga ilustrasi itu memperlihatkan bahwa kepatuhan lintas yurisdiksi tidak dapat direduksi menjadi pertanyaan ‘apakah perbuatan ini melanggar hukum’. Pertanyaan yang benar adalah hukum negara mana yang dapat menjangkau perbuatan ini, siapa pemangku kepentingan yang dapat menghukumnya di luar jalur hukum, dan apakah peran advokat dalam transaksi itu adalah menjaga kepatuhan atau justru memfasilitasi pengelakan. Peringatan dari penelitian di Kamboja patut direnungkan secara khusus oleh advokat Indonesia, karena peran ‘perantara hukum’ yang dikritik di sana adalah peran yang sangat mungkin ditawarkan kepada advokat di sini.
b. Pemetaan yurisdiksi. Langkah praktis pertama adalah pemetaan tautan yurisdiksi bagi setiap klien: apakah klien atau afiliasinya menerbitkan efek di Amerika Serikat, didirikan atau menjalankan usaha di Inggris, menawarkan barang atau jasa kepada orang di Uni Eropa, bertransaksi dalam dolar Amerika Serikat atau melalui bank koresponden asing, berhubungan dengan pihak yang dikenai sanksi, atau menjadi pemasok bagi pembeli yang tunduk pada undang-undang uji tuntas. Pemetaan ini menentukan standar mana yang harus menjadi lantai program kepatuhan klien.
c. Prinsip standar tertinggi dengan pengecualian yang terdokumentasi. Langkah kedua adalah menetapkan standar grup berdasarkan yurisdiksi yang paling ketat yang relevan, sebagaimana logika ‘Brussels Effect’,[21] dengan pengecualian yang terdokumentasi apabila hukum lokal mewajibkan hal yang berbeda. Langkah ketiga adalah membangun protokol konflik kewajiban, terutama untuk permintaan data lintas negara, investigasi internal yang melibatkan beberapa yurisdiksi, dan penanganan transaksi dengan pihak yang berisiko terkena sanksi. Protokol itu harus menentukan siapa yang memutuskan, atas dasar nasihat hukum dari yurisdiksi mana, dan bagaimana keputusan didokumentasikan.
d. Investigasi internal lintas negara. Investigasi internal adalah titik di mana konflik kewajiban paling sering terwujud. Ketika dugaan pelanggaran melibatkan anak perusahaan di Indonesia dari grup asing, induk perusahaan atau penasihat hukumnya di luar negeri biasanya meminta akses ke surel, dokumen keuangan, dan wawancara karyawan. Dalam pandangan modul ini, advokat Indonesia perlu memastikan beberapa hal sebelum akses itu diberikan: dasar pemrosesan dan pengiriman data pribadi ke luar negeri menurut UU Pelindungan Data Pribadi, batas kerahasiaan sektoral seperti rahasia bank, hak karyawan yang diwawancarai menurut hukum ketenagakerjaan, serta kemungkinan bahwa dokumen yang dihasilkan investigasi kelak diminta oleh penegak hukum Indonesia dan dijadikan alat bukti. Advokat juga perlu menilai apakah hasil investigasi akan dibagikan kepada otoritas asing, karena keputusan itu dapat memengaruhi posisi korporasi dalam perkara di Indonesia, termasuk dalam kemungkinan perjanjian penundaan penuntutan menurut KUHAP baru. Desain dan pelaksanaan investigasi internal dibahas lebih rinci pada bab-bab berikutnya; yang perlu ditegaskan di sini adalah bahwa dalam konteks lintas yurisdiksi, investigasi internal bukan hanya alat pencarian fakta, tetapi juga keputusan hukum strategis yang dapat menimbulkan kewajiban baru.
Analisis Kritis
Tiga persoalan perlu dicatat. Pertama, ekstrateritorialitas menghasilkan ketimpangan kekuasaan regulasi. Kajian tentang GDPR berpendapat bahwa penerapan ekstrateritorial yang luas bukan strategi jangka panjang yang tepat untuk mempromosikan nilai-nilai Eropa, karena menjadikan regulasi itu medan pertarungan hukum, ekonomi, dan politik, membebani otoritas pengawas, dan menimbulkan harapan yang keliru tentang universalitas dan keberlakuan hak individu.[22] Dalam pandangan modul ini, bagi Indonesia, jawaban atas ketimpangan itu bukan menolak standar asing, melainkan memperkuat hukum domestik agar standar Indonesia menjadi rujukan yang setara dalam negosiasi kepatuhan, misalnya dengan menutup kesenjangan pengaturan suap pejabat publik asing.[23]
Kedua, risiko kepatuhan berlapis tanpa koordinasi. Korporasi dapat menghadapi penyelidikan atas perbuatan yang sama oleh beberapa negara, dengan sanksi yang menumpuk. Tanpa mekanisme koordinasi dan pengakuan atas penyelesaian di yurisdiksi lain, korporasi yang kooperatif di satu negara dapat dirugikan di negara lain karena pengakuan yang ia buat. Dalam pandangan modul ini, inilah alasan mengapa setiap keputusan untuk melaporkan diri atau bekerja sama dengan otoritas harus didahului analisis lintas yurisdiksi.
Ketiga, beban yang tidak proporsional pada usaha dari negara berkembang. Pemasok kecil dan menengah Indonesia menerima kewajiban uji tuntas dari pembeli global tanpa sumber daya untuk memenuhinya, sementara literatur kritis mencatat bahwa undang-undang uji tuntas wajib di Eropa belum memadai dalam mengatasi asimetri kekuasaan, informasi, dan sumber daya antara korporasi dan pihak yang terdampak.[24] Dalam pandangan modul ini, advokat yang mendampingi pemasok semacam itu perlu menegosiasikan pembagian beban kepatuhan secara adil dalam kontrak, bukan sekadar menerima klausul standar pembeli.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kepatuhan korporasi Indonesia kini berlangsung dalam ruang hukum yang berlapis: hukum Indonesia, hukum negara asal investor dan pembeli, hukum negara tempat pasar dan sistem keuangan yang digunakan, serta rezim sanksi yang didorong kebijakan luar negeri. Lapisan-lapisan itu tidak selalu selaras, dan kesenjangan hukum domestik, seperti belum diaturnya suap pejabat publik asing, membuat standar asing sering menjadi standar efektif. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, lakukan pemetaan tautan yurisdiksi bagi setiap klien yang beroperasi lintas negara, dan jadikan hasilnya dasar penentuan standar minimum program kepatuhan. Kedua, tetapkan standar grup berdasarkan yurisdiksi relevan yang paling ketat, dengan pengecualian lokal yang terdokumentasi. Ketiga, susun protokol konflik kewajiban untuk permintaan data, investigasi lintas negara, dan transaksi berisiko sanksi, termasuk kewajiban menimbang UU Pelindungan Data Pribadi sebelum data dikirim ke luar negeri. Keempat, sebelum klien melaporkan diri atau bekerja sama dengan otoritas di satu negara, analisis dampaknya di negara lain. Kelima, jagalah posisi advokat sebagai penjaga kepatuhan, bukan perantara pengelakan, karena dalam lingkungan lintas yurisdiksi peran yang kedua paling mudah tergoda dan paling mahal akibatnya.
Sintesis: Dari Landasan Hukum ke Desain Program Kepatuhan
Keenam sub-bab Bab 2 dapat dirangkai dalam empat lapis. Pada lapis filosofis, hukum Indonesia telah meninggalkan adagium societas delinquere non potest dan menerima korporasi sebagai pembuat dan penanggung jawab tindak pidana, sambil mempertahankan pandangan bahwa korporasi adalah institusi sosial yang keberlangsungannya menyangkut banyak pihak. Pergeseran dari kewajiban hasil ke kewajiban upaya, dari pemidanaan semata ke pemulihan dan perbaikan, serta dari kesukarelaan ke kewajiban yang mengeras, menjadi benang merah yang menghubungkan filosofi KUHP baru, doktrin kewajiban pengawasan direksi, standar global, dan rezim lintas yurisdiksi.
Pada lapis teoretis, Bab 2 memperlihatkan bahwa model identifikasi, pertanggungjawaban pengganti, dan kesalahan organisasional yang dibahas pada Bab 1 hadir bersamaan dalam hukum positif. KUHP baru menggabungkan pintu masuk identifikasi dengan ukuran kesalahan organisasional; hukum Inggris dan Uni Eropa bergerak ke arah model kegagalan mencegah dan keringanan berbasis kepatuhan; doktrin pengawasan direksi bergeser dari reaktif ke proaktif; dan teori soft law menjelaskan bagaimana standar sukarela memperoleh kekuatan mengikat melalui konvergensi, isomorfisme, dan pengerasan.
Pada lapis konseptual, seluruh rezim yang dibahas bertemu pada satu konsep: ‘langkah-langkah yang diperlukan’ untuk mencegah pelanggaran. Konsep itu muncul dalam Pasal 48 huruf d KUHP baru dan Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016, dalam unsur ‘tindakan untuk mencegah’ kerugian pada Pasal 97 ayat (5) UU PT, dalam adequate procedures dan reasonable prevention procedures hukum Inggris, dalam tiga pertanyaan pedoman Amerika Serikat, dan dalam persyaratan standar ISO. Ukuran bersama semua rezim itu adalah efektivitas: program yang bekerja dalam praktik, bukan program yang lengkap di atas kertas.
Pada lapis praktik, Bab 2 menunjukkan bahwa hukum Indonesia memberikan dasar normatif bagi program kepatuhan tetapi belum memberikan isinya. Tidak ada pedoman resmi tentang langkah pencegahan yang memadai, tidak ada pedoman pemidanaan korporasi yang memperhitungkan program kepatuhan, dan peraturan pelaksana perjanjian penundaan penuntutan masih berkembang. Kekosongan itu menempatkan tanggung jawab besar pada advokat dan pengelola kepatuhan: merancang program yang dapat dipertanggungjawabkan di hadapan penegak hukum Indonesia, regulator sektoral, otoritas asing, dan pemangku kepentingan sekaligus. Dari sinilah Bab 3 berangkat. Apabila Bab 2 menjawab pertanyaan mengapa dan atas dasar hukum apa korporasi harus memiliki program kepatuhan, Bab 3, tentang desain dan implementasi program kepatuhan yang efektif, menjawab pertanyaan bagaimana: bagaimana menilai risiko, menetapkan komitmen pimpinan, menyusun kebijakan dan prosedur, membangun fungsi kepatuhan yang independen, melatih dan berkomunikasi, menyediakan saluran pelaporan, menyelidiki dan menindak pelanggaran, serta menguji dan memperbaiki program secara berkelanjutan, sehingga ‘langkah-langkah yang diperlukan’ tidak berhenti sebagai frasa dalam undang-undang, melainkan menjadi kenyataan dalam organisasi.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Oskar Josef Gstrein and Andrej Janko Zwitter, ‘Extraterritorial application of the GDPR: promoting European values or power?’, Internet Policy Review, 10.3 (2021), https://doi.org/10.14763/2021.3.1576.
[2] Gstrein and Zwitter, ‘Extraterritorial application of the GDPR: promoting European values or power?’.
[3] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.
[4] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.
[5] Jamin Ginting, Raden Febriarto Fadjar, and Patrick Talbot, ‘Extraterritorial Jurisdictions: Implementation of Foreign Public Officials in United States, United Kingdom, and Indonesia’, Indonesian Journal of International Law, 22.2 (2025), pp. 247–76, https://doi.org/10.17304/ijil.vol22.2.1717.
[6] Ginting, Fadjar, and Talbot, ‘Extraterritorial Jurisdictions: Implementation of Foreign Public Officials in United States, United Kingdom, and Indonesia’.
[7] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.
[8] Gstrein and Zwitter, ‘Extraterritorial application of the GDPR: promoting European values or power?’.
[9] Gstrein and Zwitter, ‘Extraterritorial application of the GDPR: promoting European values or power?’.
[10] Zazzaro, ‘Corporate criminal liability in EU Directives: An overview of the EU discipline’.
[11] Ginting, Fadjar, and Talbot, ‘Extraterritorial Jurisdictions: Implementation of Foreign Public Officials in United States, United Kingdom, and Indonesia’.
[12] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.
[13] Harris, ‘Corporate Liability within the IACC Framework’.
[14] Stratton, ‘Guilt by lottery: Criminal failure to prevent facilitation of tax evasion under the Criminal Finances Act 2017’.
[15] Horder, ‘Corporate criminal liability under the Economic Crime and Corporate Transparency Act 2023’.
[16] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.
[17] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[18] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.
[19] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.
[20] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.
[21] Gstrein and Zwitter, ‘Extraterritorial application of the GDPR: promoting European values or power?’.
[22] Gstrein and Zwitter, ‘Extraterritorial application of the GDPR: promoting European values or power?’.
[23] Ginting, Fadjar, and Talbot, ‘Extraterritorial Jurisdictions: Implementation of Foreign Public Officials in United States, United Kingdom, and Indonesia’.
[24] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.
← Artikel sebelumnya
Standar Global sebagai Kerangka Acuan KepatuhanArtikel berikutnya →
Filosofi dan Teori Program KepatuhanTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
