
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 2 Landasan Hukum Kepatuhan Korporasi di Indonesia dan Standar Global
Pragmaintegra.com – Tiga sub-bab sebelumnya membahas kepatuhan dari sudut hukum pidana: kapan korporasi dapat dipidana dan bagaimana program kepatuhan diperhitungkan. Sub-bab ini beralih ke sudut hukum perusahaan dan hukum sektoral: siapa di dalam korporasi yang wajib memastikan kepatuhan, atas dasar norma apa, dan dengan konsekuensi apa apabila kewajiban itu dilalaikan. Pembahasan berfokus pada Pasal 97 dan Pasal 108 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU PT), kemudian pada tiga sektor yang paling maju dalam melembagakan fungsi kepatuhan: perbankan, badan usaha milik negara, dan perusahaan terbuka. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, UU PT tidak memuat kewajiban eksplisit membangun sistem kepatuhan; sub-bab ini memperdalam bagaimana kewajiban itu tetap dapat diturunkan dari norma yang ada, sedangkan rincian teknis regulasi sektoral dibahas dalam Modul 3.
Landasan Filosofis: Kepatuhan sebagai Bagian dari Pengurusan yang Baik
Secara filosofis, kewajiban kepatuhan dalam hukum perusahaan berakar pada hubungan kepercayaan antara pengurus dan perseroan. Direksi diberi kewenangan luas untuk mengurus harta dan usaha milik pihak lain, dan kewenangan itu hanya sah sepanjang dijalankan dalam batas hukum, anggaran dasar, serta maksud dan tujuan perseroan. Perseroan yang melanggar hukum tidak hanya menghadapi sanksi; ia juga menanggung kerugian yang pada akhirnya ditanggung pemegang saham, karyawan, dan kreditur. Karena itu, memastikan kepatuhan bukan tugas tambahan di luar pengurusan, melainkan bagian dari pengurusan itu sendiri.
Literatur tentang status hukum pejabat kepatuhan mencatat bahwa pembentuk undang-undang di Eropa hanya sporadis mengatur kepatuhan, terutama di sektor keuangan, dan tidak ada kewajiban eksplisit bagi manajemen untuk membentuk sistem kepatuhan; namun, berkembang pandangan bahwa direksi dapat bertanggung jawab atas pengorganisasian sistem kepatuhan yang memadai, yang diturunkan dari kewajiban organisasionalnya.[1] Kajian tentang sistem manajemen kepatuhan di Polandia sampai pada kesimpulan serupa: tanggung jawab atas kebijakan kepatuhan terletak pada manajemen, terutama anggota direksi, yang menurut hukum wajib menjalankan kehati-hatian dalam memenuhi kewajiban hukum perusahaan.[2] Dalam pandangan modul ini, pandangan yang sama dapat dan seharusnya diterapkan dalam hukum Indonesia: kewajiban kepatuhan direksi tidak perlu menunggu pasal khusus, karena ia sudah terkandung dalam standar iktikad baik dan kehati-hatian yang diatur UU PT.
Namun, filosofi ini juga mengandung batas. Kewajiban memastikan kepatuhan tidak sama dengan menjamin bahwa tidak akan pernah ada pelanggaran. Direksi yang dituntut menjamin hasil akan menjadi direksi yang menghindari risiko secara berlebihan atau, sebaliknya, yang memandang kepatuhan sebagai hal mustahil sehingga diabaikan. Keseimbangan antara kewajiban upaya dan kebebasan mengambil keputusan bisnis inilah yang diatur, dengan segala keterbatasannya, oleh Pasal 97 ayat (5) UU PT.
Landasan Teoretis: Doktrin Kewajiban Pengawasan
a. Dari reaktif ke proaktif. Perkembangan paling berpengaruh tentang kewajiban pengawasan berasal dari hukum korporasi Delaware. Sebelum putusan Caremark tahun 1996, direksi boleh berasumsi bahwa segala sesuatu berjalan baik sampai ada yang melaporkan masalah. Putusan itu memperkenalkan kewajiban untuk membangun sistem yang melacak dan melaporkan potensi masalah kepada dewan, memantaunya secara terus-menerus, dan bereaksi terhadap tanda bahaya yang muncul; namun, tanggung jawab baru timbul apabila terbukti ada iktikad buruk, sehingga kelalaian, bahkan kelalaian berat, tidak cukup.[3] Akibat ambang yang tinggi itu, gugatan berbasis Caremark lama dipandang sebagai ‘macan ompong’.[4]
b. Kebangkitan doktrin pengawasan. Keadaan berubah sejak putusan Mahkamah Agung Delaware dalam perkara Marchand pada 2019, yang menyangkut produsen es krim yang produknya tercemar bakteri listeria hingga menyebabkan tiga kematian. Mahkamah menilai bahwa ketiadaan pembahasan keamanan pangan di tingkat dewan justru merupakan indikasi pelanggaran kewajiban pengawasan, karena keamanan pangan adalah hal yang ‘kritis bagi misi’ perusahaan. Putusan-putusan berikutnya memperkuat arah itu, termasuk perkara yang menegaskan bahwa memiliki perangkat formal sistem pengawasan tidak cukup apabila dokumen internal menunjukkan bahwa sistem itu hanya berjalan secara kosmetik, dan perkara Boeing pada 2021 yang menerapkan pengawasan ketat terhadap keselamatan produk pada korporasi besar dengan banyak unit usaha.[5] Kajian atas perkembangan itu mencatat dua pilar era baru: kesediaan pengadilan menerapkan pengawasan yang lebih ketat terhadap isu yang kritis bagi misi, dan kesediaan memberikan akses kepada pemegang saham terhadap dokumen internal untuk menyelidiki dugaan kegagalan pengawasan.[6]
c. Perkembangan di Eropa dan tanggung jawab pejabat kepatuhan. Di Jerman, Pengadilan Negeri München I pada 2013 menyatakan anggota direksi bertanggung jawab atas kerugian karena gagal membangun sistem kepatuhan, dengan dasar ketentuan undang-undang perseroan saham Jerman; direksi wajib mengambil keputusan mendasar tentang sistem itu dan memverifikasi efektivitasnya secara berkala, dan penunjukan pejabat kepatuhan tidak membebaskannya dari kewajiban pengawasan menyeluruh.[7] Literatur yang sama juga mencatat putusan Pengadilan Kanselir Delaware tahun 2023 dalam perkara McDonald’s yang menyatakan bahwa pejabat korporasi, bukan hanya direktur, memiliki kewajiban pengawasan dalam lingkup tanggung jawabnya, sehingga posisi pejabat kepatuhan semakin rawan seiring meluasnya kewajiban dan tanggung jawabnya.[8]
d. Ketika pengawasan hanya formalitas. Studi kasus memperlihatkan mengapa doktrin pengawasan penting. Kajian atas skandal manipulasi uji emisi sebuah produsen otomotif Jerman menggambarkan budaya hierarkis dan ‘iklim ketakutan’ yang membuat kabar buruk tidak boleh disampaikan ke atas, serta struktur kepemilikan hibrida yang membatasi pengawasan independen dewan pengawas, sehingga seorang narasumber menyebut dewan itu ‘hanya untuk pertunjukan’.[9] Kajian yang sama mencatat bahwa pemantau kepatuhan independen yang kemudian ditunjuk menilai perubahan terbesar yang dibutuhkan adalah budaya: kepemimpinan yang kurang otoriter, kesediaan menerima kabar buruk, dan keberanian profesional, dan menyimpulkan bahwa struktur tata kelola, termasuk independensi organ pengawas, memengaruhi kemampuan korporasi mendeteksi dan mengoreksi kesalahannya.[10] Pelajaran ini relevan langsung bagi Pasal 108 UU PT: pengawasan Dewan Komisaris hanya bermakna apabila ia memiliki independensi dan akses informasi yang nyata.
Dalam pandangan modul ini, doktrin-doktrin tersebut menunjukkan tiga hal yang relevan bagi Indonesia. Pertama, kewajiban pengawasan berfokus pada sistem, bukan pada setiap pelanggaran. Kedua, isu yang kritis bagi kelangsungan usaha menuntut perhatian dewan yang terdokumentasi. Ketiga, pendelegasian kepada fungsi kepatuhan tidak memindahkan tanggung jawab akhir dari direksi.
Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi
Konsep: Menurunkan Kewajiban Kepatuhan dari UU PT
a. Pasal 97 UU PT. Pasal 97 ayat (1) UU PT menetapkan bahwa Direksi bertanggung jawab atas pengurusan perseroan, ayat (2) mewajibkan pengurusan dijalankan dengan iktikad baik dan penuh tanggung jawab, dan ayat (3) menjadikan setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian perseroan apabila ia bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. Ayat (5) mengatur bahwa anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian apabila dapat membuktikan empat hal: kerugian bukan karena kesalahan atau kelalaiannya; ia telah melakukan pengurusan dengan iktikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan; ia tidak mempunyai benturan kepentingan, baik langsung maupun tidak langsung, atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan ia telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.
Pasal 97 tidak berdiri sendiri. Pasal 92 ayat (1) UU PT menegaskan bahwa Direksi menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan, dan ayat (2) menempatkan kebijakan pengurusan dalam batas yang ditentukan undang-undang dan anggaran dasar. Dengan demikian, kegiatan usaha yang melanggar hukum berada di luar kewenangan pengurusan yang sah. Dalam pandangan modul ini, konstruksi ini memberi dasar tambahan bagi kewajiban kepatuhan: direksi yang membiarkan perseroan menjalankan kegiatan yang melanggar hukum tidak hanya lalai, tetapi bertindak di luar mandat yang diberikan kepadanya oleh undang-undang dan anggaran dasar.
Dalam pandangan modul ini, unsur keempat Pasal 97 ayat (5) merupakan jangkar normatif terpenting bagi kewajiban kepatuhan. Kerugian akibat pelanggaran hukum, berupa denda, pidana tambahan, pencabutan izin, atau ganti rugi, adalah kerugian perseroan. Direksi yang ingin berlindung di balik Pasal 97 ayat (5) harus membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian itu, dan bagi risiko hukum, tindakan pencegahan yang paling masuk akal adalah sistem kepatuhan. Dengan kata lain, sistem kepatuhan bukan hanya bukti pembelaan korporasi menurut Pasal 48 huruf d KUHP baru, tetapi juga bukti pembelaan pribadi direksi menurut Pasal 97 ayat (5) UU PT. Kedua norma itu, yang satu dari hukum pidana dan yang lain dari hukum perusahaan, bertemu pada ukuran yang sama: langkah-langkah yang diperlukan untuk mencegah.
b. Pasal 108 UU PT dan kewajiban Dewan Komisaris. Pasal 108 ayat (1) UU PT menugasi Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai perseroan maupun usaha perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi, dan ayat (2) menegaskan bahwa pengawasan dan pemberian nasihat itu dilakukan untuk kepentingan perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan. Pasal 114 UU PT mengatur tanggung jawab pribadi anggota Dewan Komisaris atas kerugian perseroan karena kesalahan atau kelalaian dalam menjalankan pengawasan, dengan pembelaan yang strukturnya serupa dengan Pasal 97 ayat (5). Dalam pandangan modul ini, Pasal 108 dapat dibaca sebagai landasan Indonesia bagi doktrin pengawasan yang dibahas di atas: Dewan Komisaris yang tidak pernah menanyakan, membahas, atau meminta laporan tentang risiko kepatuhan yang kritis bagi usaha perseroan sulit membuktikan bahwa ia telah menjalankan pengawasan dengan iktikad baik dan kehati-hatian.
c. Memisahkan kegagalan korporasi dari kesalahan pribadi. Kewajiban kepatuhan direksi tidak boleh dibaca sebagai tanggung jawab otomatis atas setiap pelanggaran perseroan. Kajian atas hukum lingkungan Indonesia menunjukkan betapa berbahayanya praktik yang membebankan pidana kepada pengurus semata karena kedudukannya, dan merekomendasikan agar pertanggungjawaban hanya dialokasikan kepada individu yang dapat memengaruhi perilaku korporasi dan yang terbukti berkontribusi.[11] Prinsip yang sama berlaku dalam hukum perusahaan: Pasal 97 ayat (3) mensyaratkan kesalahan atau kelalaian, bukan sekadar kedudukan. Dalam pandangan modul ini, tugas advokat adalah memastikan bahwa kedua sisi dipahami klien: direksi tidak dapat bersembunyi di balik ketidaktahuan, tetapi juga tidak dapat dimintai tanggung jawab hanya karena jabatannya.
Praktik: Fungsi Kepatuhan dalam Regulasi Sektoral
a. Perbankan. Sektor perbankan adalah sektor yang paling awal dan paling rinci melembagakan fungsi kepatuhan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mengatur fungsi kepatuhan, satuan kerja kepatuhan, dan direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 17 Tahun 2023 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, yang mencabut Peraturan OJK Nomor 55/POJK.03/2016, kembali menegaskan kewajiban bank membentuk satuan kerja kepatuhan dan memiliki direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan mensyaratkan persetujuan OJK sebelum direktur tersebut diberhentikan atau diganti sebelum masa jabatannya berakhir. Dalam pandangan modul ini, persyaratan persetujuan regulator atas pemberhentian direktur kepatuhan merupakan perlindungan kelembagaan yang penting, karena menjawab kerawanan posisi pejabat kepatuhan yang dicatat literatur Eropa.[12] Hubungan antara POJK 46/2017 dan POJK 17/2023 perlu dicermati dalam setiap pendampingan, karena keduanya memuat ketentuan tentang fungsi kepatuhan.
b. Badan usaha milik negara. Kerangka hukum BUMN mengalami perubahan besar. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara telah diubah, antara lain, oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2025, yang membentuk Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), dan oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2025, yang membentuk Badan Pengaturan BUMN sebagai regulator yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden. Undang-undang perubahan terakhir juga memuat ketentuan yang membebaskan pejabat Badan Pengaturan BUMN dan Danantara dari pertanggungjawaban atas kerugian investasi apabila mereka bertindak dengan iktikad baik, tanpa benturan kepentingan, dan tanpa memperoleh keuntungan pribadi secara tidak sah. Di tingkat pedoman, sebelum perubahan kelembagaan itu, Kementerian BUMN mendorong penerapan sistem manajemen anti-penyuapan; kajian tentang integrasi tata kelola dengan SNI ISO 37001 mencatat Surat Menteri BUMN Nomor S-35/MBU/01/2020 tentang penerapan sistem tersebut di BUMN, serta ketentuan tata kelola dalam Peraturan Menteri BUMN tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik yang mengatur satuan pengawasan intern, mekanisme pelaporan penyimpangan, larangan memberi atau menerima hadiah, pakta integritas, dan laporan harta kekayaan.[13] Kajian yang sama mencatat bahwa keinginan pemerintah meningkatkan kualitas BUMN melalui tata kelola belum optimal karena masih terdapat kasus ketidakpatuhan pada BUMN dengan skor tata kelola yang tinggi.[14] Di tingkat daerah, penilaian sebuah organisasi masyarakat sipil atas 47 BUMD di lima provinsi mencatat bahwa dari lima BUMD di Sulawesi Selatan hanya satu yang tersertifikasi ISO 37001.[15] Status pedoman tata kelola BUMN di bawah kelembagaan baru perlu diverifikasi dalam setiap pendampingan.
c. Perusahaan terbuka. Bagi perusahaan terbuka, kewajiban kepatuhan tersebar dalam berbagai peraturan pasar modal, antara lain Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang menggunakan pendekatan ‘terapkan atau jelaskan’, serta peraturan tentang komite audit, unit audit internal, dan sekretaris perusahaan. Kajian tentang sistem manajemen kepatuhan pada emiten besar di Polandia memberi pelajaran yang relevan: seluruh emiten yang diteliti menyatakan telah memiliki sistem kontrol internal, manajemen risiko, kepatuhan, dan audit internal sesuai pedoman tata kelola bursa, sejalan dengan Rekomendasi Komisi Eropa tahun 2014 yang menempatkan tanggung jawab atas fungsinya pada direksi, tetapi informasi tentang sistem itu disajikan secara terpenggal di berbagai laporan dan hanya satu emiten yang menyajikan sistem kepatuhan yang koheren dan menyeluruh.[16] Dalam pandangan modul ini, pernyataan kepatuhan pada pedoman tata kelola tidak dengan sendirinya membuktikan adanya sistem kepatuhan yang bekerja; bagi direksi dan komisaris emiten, pernyataan semacam itu justru dapat menjadi dasar tanggung jawab apabila terbukti tidak sesuai kenyataan.
d. Perseroan kecil dan perseroan perorangan. Persoalan khusus muncul pada perseroan yang kecil atau yang dikelola oleh satu orang, termasuk perseroan perorangan bagi usaha mikro dan kecil yang diperkenalkan melalui perubahan UU PT oleh undang-undang cipta kerja. Kajian atas hukum Ceko mencatat bahwa pembebasan badan hukum berdasarkan program kepatuhan hampir mustahil pada perseroan yang pemilik dan pengurusnya adalah orang yang sama, karena tidak ada pihak lain yang dapat secara efektif mencegah perbuatan itu; kajian yang sama menegaskan bahwa luas langkah pencegahan harus sesuai dengan sifat, ukuran, dan jenis kegiatan badan hukum.[17] Dalam pandangan modul ini, bagi perseroan kecil, kewajiban kepatuhan lebih tepat diwujudkan sebagai disiplin pribadi pengurus yang terdokumentasi, misalnya daftar kewajiban perizinan dan perpajakan beserta bukti pemenuhannya, ketimbang sebagai sistem kelembagaan yang meniru korporasi besar. Proporsionalitas bukan alasan untuk tidak patuh, melainkan cara agar kepatuhan tetap terjangkau.
e. Dari sektoral ke umum. Ketiga sektor itu memperlihatkan pola yang sama: kewajiban kepatuhan dilembagakan secara eksplisit di sektor yang diawasi ketat, sementara perseroan pada umumnya hanya terikat oleh standar umum UU PT. Dalam pandangan modul ini, KUHP baru mengubah peta ini. Melalui Pasal 48 huruf d, setiap korporasi, tanpa memandang sektornya, kini memiliki alasan hukum yang kuat untuk membangun langkah pencegahan, dan melalui Pasal 97 ayat (5) UU PT, setiap direksi memiliki alasan pribadi untuk memastikan langkah itu ada. Praktik terbaik di sektor perbankan, BUMN, dan pasar modal dapat menjadi rujukan bagi perseroan tertutup, dengan penyesuaian proporsional terhadap ukuran dan risikonya.
Analisis Kritis
Tiga persoalan perlu dicatat. Pertama, ketiadaan tolok ukur dalam UU PT. Karena UU PT tidak merumuskan kewajiban kepatuhan secara eksplisit, penilaian apakah direksi telah ‘mengambil tindakan untuk mencegah’ kerugian bergantung pada tafsir hakim kasus per kasus. Doktrin Delaware menunjukkan bahwa standar yang terlalu tinggi menjadikan kewajiban pengawasan tidak bergigi, sedangkan standar yang terlalu rendah menimbulkan bias penilaian retrospektif.[18] Indonesia belum memiliki putusan yang menguji kewajiban pengawasan kepatuhan secara langsung, sehingga advokat harus berargumen dari prinsip.
Kedua, perlindungan pejabat kepatuhan yang timpang. Di perbankan, posisi direktur kepatuhan dilindungi melalui persetujuan regulator atas pemberhentiannya; di luar perbankan, pejabat kepatuhan umumnya adalah karyawan tanpa perlindungan khusus. Literatur Eropa mencatat bahwa posisi pejabat kepatuhan makin rawan seiring perluasan kewajiban, dan bahwa batas antara fungsi kepatuhan dan fungsi lain kabur karena profesi kepatuhan belum diatur.[19] Dalam pandangan modul ini, tanpa jaminan independensi, fungsi kepatuhan di perseroan swasta Indonesia berisiko hanya menjadi fungsi administratif yang tidak mampu menyampaikan kabar buruk kepada direksi.
Ketiga, ketegangan antara perlindungan pengambil keputusan dan akuntabilitas di BUMN. Ketentuan yang membebaskan pejabat pengelola dan pengatur BUMN dari tanggung jawab atas kerugian investasi apabila bertindak dengan iktikad baik dan tanpa benturan kepentingan dapat dibaca sebagai penguatan doktrin keputusan bisnis. Namun, perlindungan semacam itu hanya sah apabila disertai sistem kepatuhan dan pengawasan yang kuat; tanpa itu, perlindungan berubah menjadi kekebalan. Temuan bahwa ketidakpatuhan tetap terjadi pada BUMN dengan skor tata kelola tinggi[20] mengingatkan bahwa skor dan sertifikasi tidak dapat menggantikan pengawasan yang substantif.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Kewajiban kepatuhan dalam hukum perusahaan Indonesia tidak dirumuskan dalam satu pasal khusus, tetapi dapat dan seharusnya diturunkan dari standar iktikad baik, kehati-hatian, dan pencegahan kerugian dalam Pasal 97 UU PT bagi Direksi serta kewajiban pengawasan dalam Pasal 108 dan Pasal 114 UU PT bagi Dewan Komisaris. Regulasi sektoral di perbankan, BUMN, dan pasar modal telah melembagakan fungsi kepatuhan secara lebih eksplisit, sementara doktrin pengawasan di yurisdiksi lain memperlihatkan arah perkembangan yang patut diantisipasi. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, jelaskan kepada direksi bahwa sistem kepatuhan adalah bukti pembelaan pribadinya menurut Pasal 97 ayat (5) UU PT, di samping bukti pembelaan korporasi menurut Pasal 48 huruf d KUHP baru. Kedua, dorong Dewan Komisaris untuk menjadikan risiko kepatuhan yang kritis bagi usaha sebagai agenda tetap dan terdokumentasi, karena ketiadaan pembahasan dapat dibaca sebagai kegagalan pengawasan. Ketiga, rancang kedudukan fungsi kepatuhan dengan jalur pelaporan langsung kepada direksi atau komisaris dan perlindungan terhadap pemberhentian sewenang-wenang, dengan mencontoh perlindungan di sektor perbankan. Keempat, bagi klien BUMN dan anak usahanya, verifikasi status pedoman tata kelola dan anti-penyuapan di bawah kelembagaan Badan Pengaturan BUMN dan Danantara, dan jangan menganggap perlindungan atas kerugian investasi sebagai pengganti sistem kepatuhan. Kelima, bagi klien emiten, pastikan pernyataan kepatuhan pada pedoman tata kelola didukung sistem yang benar-benar bekerja, karena pernyataan yang tidak sesuai kenyataan dapat berbalik menjadi dasar tanggung jawab.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[2] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.
[3] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[4] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[5] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[6] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[7] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[8] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[9] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[10] Tanner and Mansell, ‘Escalating Deception: A Control-Theoretic Analysis of the Volkswagen Emissions Scandal’.
[11] Wibisana, Faure, and Majory, ‘Error in Personam: Confusion in Indonesia’s Environmental Corporate Criminal Liability’.
[12] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[13] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[14] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[15] Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.
[16] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.
[17] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.
[18] Shapira, ‘Mission Critical ESG and the Scope of Director Oversight Duties’.
[19] Braut-Filipović and Madžarov-Matijević, ‘Legal Status of Compliance Officers: Open Issues’.
[20] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
← Artikel sebelumnya
Program Kepatuhan sebagai Pembelaan HukumArtikel berikutnya →
Standar Global sebagai Kerangka Acuan KepatuhanTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
