
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 2 Landasan Hukum Kepatuhan Korporasi di Indonesia dan Standar Global
Pragmaintegra.com – Sub-bab sebelumnya menunjukkan bahwa hukum Indonesia menuntut ‘langkah-langkah yang diperlukan’ dan ‘tindakan untuk mencegah’, tetapi tidak merumuskan isinya. Kekosongan itu diisi, dalam praktik, oleh standar global yang disusun lembaga standardisasi internasional, organisasi profesi, dan organisasi antarpemerintah. Sub-bab ini membahas enam rujukan utama, yaitu ISO 37301 tentang sistem manajemen kepatuhan, ISO 37001 tentang sistem manajemen anti-penyuapan, ISO 31000 tentang manajemen risiko, kerangka COSO tentang pengendalian internal dan manajemen risiko perusahaan, Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional tentang Perilaku Bisnis yang Bertanggung Jawab edisi 2023, dan Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGP), kemudian menelaah pertanyaan yang sering diabaikan: apa status hukum standar yang pada dasarnya sukarela itu, dan bagaimana ia dapat menjadi mengikat secara tidak langsung.
Landasan Filosofis: Otoritas Tanpa Kedaulatan
Standar global menimbulkan teka-teki filosofis. Ia tidak dibuat oleh pembentuk undang-undang, tidak ditegakkan oleh negara, dan secara formal tidak mengikat siapa pun. Namun, dalam praktik, korporasi menaatinya, regulator merujuknya, dan pengadilan dapat memakainya sebagai ukuran kewajaran. Otoritas standar semacam itu bersumber bukan dari kedaulatan, melainkan dari kombinasi keahlian teknis, konsensus para pihak yang menyusunnya, dan tekanan pasar yang membuat ketidakpatuhan mahal.
Literatur tentang bisnis dan hak asasi manusia menggambarkan perjalanan historis sikap korporasi terhadap norma internasional dalam beberapa periode: periode ‘defensif’ pada 1970-an dan 1980-an ketika kalangan usaha menolak kode perilaku yang mengikat, periode ‘voluntarisme’ pada 1990-an yang melahirkan kode perilaku korporasi dan inisiatif sektoral, periode ‘voluntarisme yang dilembagakan’ di era UNGP, dan periode yang sedang muncul menuju kewajiban hukum yang wajib.[1] Kajian yang sama mencatat bahwa Pedoman OECD 1976 justru diadopsi sebagai tandingan yang disengaja terhadap upaya PBB menyusun kode perilaku perusahaan transnasional yang mengikat, dan bahwa negosiasi kode PBB itu diakhiri pada 1992.[2] Dalam pandangan modul ini, sejarah ini mengingatkan bahwa kesukarelaan standar global bukan sifat yang netral; ia adalah hasil pilihan politik yang dapat berubah.
Dimensi filosofis kedua menyangkut hubungan antara standar dan etika. Kajian atas hukum Ceko berargumen bahwa melalui program kepatuhan, aturan etika ‘diangkat’ menjadi norma hukum, dan kepatuhan yang semula bagian dari tanggung jawab sosial korporasi menjadi ekspresi kewajiban hukum untuk mengelola dan mengendalikan korporasi dengan benar.[3] Standar global adalah wahana utama pengangkatan itu: ia menerjemahkan nilai menjadi prosedur yang dapat diaudit.
Dimensi filosofis ketiga menyangkut legitimasi sosial. Sebagaimana dibahas pada Bab 1, korporasi tidak hanya membutuhkan izin hukum, tetapi juga penerimaan sosial. Kajian atas laporan investigasi kecurangan di negara-negara Nordik menunjukkan bahwa korporasi yang dinyatakan tidak melanggar hukum tetap dapat kehilangan lisensi sosialnya dan dipaksa mengubah praktiknya oleh pemangku kepentingan, bahkan ketika lisensi hukumnya aman, dan bahwa konformitas terhadap norma informal kadang mendorong korporasi melakukan kepatuhan berlebih, yaitu berbuat melampaui apa yang diwajibkan hukum.[4] Dalam pandangan modul ini, standar global berada tepat di antara lisensi hukum dan lisensi sosial: ia tidak diwajibkan hukum, tetapi menjadi bahasa yang digunakan pemangku kepentingan untuk menilai apakah korporasi layak dipercaya.
Landasan Teoretis: Teori Soft Law dan Status Hukum Standar Sukarela
a. Soft law yang menumpang pada hard law. Pedoman OECD bagi Perusahaan Multinasional memberikan ilustrasi yang jelas tentang kerumitan status soft law. Pedoman itu tidak mengikat perusahaan, tetapi negara-negara penganut Deklarasi OECD tahun 1976 terikat oleh keputusan Dewan OECD yang mengikat secara hukum untuk mempromosikan pelaksanaannya, termasuk dengan membentuk Titik Kontak Nasional (National Contact Point, NCP) sebagai mekanisme pengaduan non-yudisial. Kajian tentang pedoman itu karena itu menggambarkannya sebagai instrumen soft law yang menyasar bidang-bidang yang negara memiliki kewajiban hard law untuk mempromosikannya.[5] Sebagian sarjana bahkan berpendapat bahwa Pedoman OECD mengandung karakter yang lazim dikaitkan dengan hard law, yaitu presisi standar perilaku dan pendelegasian kepada pihak ketiga dalam bentuk NCP, meskipun keberlakuannya lemah karena NCP tidak dapat menjatuhkan putusan mengikat atau memaksa pemberian ganti rugi.[6]
b. Konvergensi standar. Teori kedua menjelaskan mengapa standar sukarela memperoleh pengaruh: konvergensi. Kajian yang sama mencatat bahwa bab hak asasi manusia dalam Pedoman OECD tahun 2011 disusun hampir kata demi kata dari UNGP, sebagai hasil upaya aktif Perwakilan Khusus Sekretaris Jenderal PBB yang menyusun UNGP untuk mencapai konvergensi di antara lembaga penyusun standar internasional, sehingga konsep uji tuntas berbasis risiko kini tercermin pula dalam standar kinerja International Finance Corporation, ISO 26000, serta program kebijakan Uni Eropa, Uni Afrika, dan ASEAN.[7] Dalam pandangan modul ini, konvergensi inilah yang membuat standar sukarela sulit diabaikan: ketika semua standar menggunakan bahasa yang sama, bahasa itu menjadi ukuran kewajaran yang diterima umum.
c. Isomorfisme dan risiko simbolisme. Teori kelembagaan yang dibahas pada Bab 1 menjelaskan penyebaran standar melalui tekanan koersif, normatif, dan mimetik. Penelitian atas pengungkapan antisuap perusahaan besar di Inggris mengonfirmasi bahwa tekanan koersif undang-undang meningkatkan pengungkapan secara signifikan, tetapi juga menemukan decoupling: pengungkapan tidak mencerminkan insiden suap yang sebenarnya, sehingga berfungsi sebagai pembawa simbolik persyaratan kelembagaan.[8] Teori ini mengingatkan bahwa adopsi standar adalah satu hal, dan penerapannya adalah hal lain.
d. Pengerasan soft law. Teori keempat menyangkut proses pengerasan. Kajian tentang UNGP mencatat bahwa UNGP dan Pedoman OECD sejak awal dimaksudkan sebagai titik awal yang dapat dilegalisasi secara bertahap,[9] dan bahwa momentum menuju kewajiban hukum kini nyata melalui undang-undang uji tuntas wajib.[10] Namun, literatur kritis mengingatkan bahwa pengerasan semata tidak menjamin perubahan: undang-undang uji tuntas hak asasi manusia di Prancis, Belanda, Swiss, Jerman, dan Norwegia yang dinilai terhadap enam prasyarat efektivitas memperoleh skor rendah, dengan skor tertinggi delapan dari delapan belas dan tidak satu pun mensyaratkan pencapaian hasil, sehingga undang-undang itu dinilai sebagai upaya setengah hati yang berisiko menciptakan kesan perubahan palsu.[11] Kajian tentang Pedoman OECD bahkan mengingatkan bahwa sekadar mengeraskan standar uji tuntas menjadi undang-undang berisiko berubah menjadi latihan kepatuhan yang tidak bermakna.[12]
Baca juga: Kepatuhan Regulasi ESG bagi Pengacara Korporasi: Dari Pengungkapan Wajib hingga Verifikasi
Konsep: Enam Rujukan Utama
a. ISO 37301. ISO 37301:2021 tentang sistem manajemen kepatuhan menggantikan ISO 19600:2014. Standar ini dapat digunakan oleh organisasi apa pun tanpa memandang ukuran, industri, atau sektornya, dan sistem manajemen kepatuhan menurut standar ini harus mencerminkan nilai, tujuan, strategi, dan risiko kepatuhan organisasi. Standar ini tidak menentukan bidang-bidang yang harus dicakup, tetapi menyebut sumber kewajiban kepatuhan yang luas, mulai dari undang-undang, izin, putusan pengadilan, perjanjian dengan otoritas atau pelanggan, kebijakan internal, hingga kode praktik sukarela dan standar industri; standar ini juga menganjurkan agar manajemen kepatuhan ditanamkan dalam proses keuangan, risiko, mutu, lingkungan, serta keselamatan dan kesehatan kerja, dengan tujuan utama mencegah, bukan sekadar mendeteksi, ketidakpatuhan.[13] Kajian yang sama mencatat dua cara membangun sistem manajemen kepatuhan, yaitu menerapkan standar ISO atau mengembangkan sistem berdasarkan regulasi internal yang bersifat kuasi-legislatif.[14] Berbeda dari pendahulunya yang berupa panduan, ISO 37301 dirumuskan sebagai standar persyaratan sehingga dapat disertifikasi.
b. ISO 37001. ISO 37001:2016 tentang sistem manajemen anti-penyuapan diterbitkan pada 13 Oktober 2016 dan diadopsi Badan Standardisasi Nasional menjadi SNI ISO 37001:2016 setelah terbitnya Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016. Standar ini memuat persyaratan wajib dalam klausul 4 sampai 10 dengan siklus rencanakan-lakukan-periksa-tindaklanjuti, dengan unsur khas berupa penilaian risiko penyuapan, uji tuntas, komunikasi, dan komitmen pimpinan; kajian tentang integrasinya dengan tata kelola BUMN menegaskan bahwa standar ini tidak menjamin suap tidak akan terjadi, melainkan menyediakan alat untuk mengurangi dan mengelola risikonya.[15]
c. ISO 31000 dan COSO. ISO 31000 menyediakan pedoman manajemen risiko yang bersifat umum, berupa prinsip, kerangka, dan proses yang dapat diterapkan pada risiko jenis apa pun, termasuk risiko kepatuhan. Kerangka COSO, yang berasal dari komunitas akuntansi dan audit Amerika Serikat, menyediakan dua rujukan yang saling melengkapi: kerangka terpadu pengendalian internal yang menyusun lima komponen pengendalian, dan kerangka manajemen risiko perusahaan yang mengaitkan risiko dengan strategi dan kinerja. Dalam pandangan modul ini, kedua rujukan ini tidak mengatur kepatuhan secara khusus, tetapi menyediakan bahasa bersama yang menghubungkan fungsi kepatuhan dengan fungsi manajemen risiko, audit internal, dan pelaporan keuangan. Bagi advokat, pemahaman atas bahasa ini penting karena auditor, komite audit, dan regulator sektor keuangan menilai sistem kepatuhan dengan kacamata pengendalian internal.
d. Pedoman OECD 2023. Pembaruan Pedoman OECD yang diluncurkan pada 8 Juni 2023 secara eksplisit mengidentifikasi perubahan iklim sebagai dampak lingkungan kritis yang harus ditangani melalui uji tuntas berbasis risiko, mengakui tanggung jawab perusahaan multinasional untuk transisi yang adil, dan menyatakan keselarasannya dengan Perjanjian Paris; cakupan pedoman itu meliputi hak asasi manusia, ketenagakerjaan, lingkungan hidup, penyuapan dan korupsi, perlindungan konsumen, ilmu pengetahuan dan teknologi, persaingan usaha, dan perpajakan.[16] Kajian atas pembaruan itu mencatat bahwa sebelum Juni 2023 telah ada empat belas pengaduan terkait iklim ke NCP, tetapi juga mencatat kelemahan sistem NCP: sumber daya terbatas, kedudukan di kementerian yang mengurus investasi yang dapat mengganggu imparsialitas, dan kenyataan bahwa pada 2014 sepertiga NCP belum pernah menerima pengaduan.[17] Pembaruan 2023 memuat rekomendasi untuk memperbaiki prosedur NCP, tetapi pelaksanaan pedoman oleh korporasi dan kepatuhan terhadap putusan NCP tetap sukarela; efektivitas pedoman, menurut kajian tersebut, akan bergantung pada praktik dan tafsir NCP dalam menangani pengaduan, termasuk dalam mengaitkan perubahan iklim dengan hak asasi manusia.[18]
e. UNGP. UNGP adalah instrumen bisnis dan hak asasi manusia pertama yang diadopsi secara resmi oleh organisasi antarpemerintah. Instrumen ini berfokus pada proses bisnis untuk mengidentifikasi, menghindari, memitigasi, dan memulihkan risiko hak asasi manusia, tanpa menetapkan kewajiban internasional yang mengikat bagi korporasi atau forum bagi korban.[19] Uji tuntas hak asasi manusia telah menjadi ‘bahasa bersama’ dalam bidang ini dan mengilhami undang-undang uji tuntas wajib di Eropa serta rancangan instrumen internasional yang mengikat.[20] Di Indonesia, pemerintah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan Hak Asasi Manusia, yang menunjukkan bahwa kerangka UNGP mulai diterjemahkan ke dalam kebijakan nasional.
f. Integrasi antar-standar. Keenam rujukan itu tidak dimaksudkan untuk diterapkan secara terpisah. Kajian tentang kepatuhan pajak dalam sistem manajemen kepatuhan menunjukkan bahwa sistem yang koheren dapat mencakup berbagai bidang, termasuk akuntansi, ketenagakerjaan, korupsi, pelindungan data pribadi, persaingan usaha, perpajakan, dan lingkungan hidup, dan bahwa memasukkan kepatuhan pajak ke dalam sistem itu membantu manajemen memenuhi kewajiban pelaporan dan mengurangi risiko tanggung jawab pengurus, meskipun dengan konsekuensi meningkatnya kompleksitas sistem.[21] Survei kepatuhan di Polandia yang dikutip kajian tersebut mencatat bahwa unsur sistem manajemen kepatuhan yang paling sering disebut responden adalah kode etik (88 persen), analisis risiko kepatuhan (85 persen), pelatihan (83 persen), sistem pelaporan pelanggaran (73 persen), dan uji tuntas mitra usaha (70 persen).[22] Dalam pandangan modul ini, pola yang paling efisien bagi korporasi Indonesia adalah menjadikan ISO 37301 sebagai kerangka payung, ISO 37001 sebagai modul khusus untuk risiko suap, ISO 31000 atau COSO sebagai metodologi penilaian dan pengendalian risiko, serta Pedoman OECD dan UNGP sebagai ukuran substantif bagi risiko hak asasi manusia, lingkungan, dan perpajakan dalam rantai nilai.
Praktik: Bagaimana Standar Sukarela Menjadi Mengikat
Dalam pandangan modul ini, standar global dapat memperoleh kekuatan mengikat dalam hukum Indonesia melalui setidaknya lima jalur, dan advokat perlu memetakan kelima jalur itu untuk setiap klien.
a. Jalur regulasi. Standar menjadi wajib apabila regulator memberlakukannya. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2014 tentang Standardisasi dan Penilaian Kesesuaian pada dasarnya menempatkan penerapan SNI sebagai sukarela, kecuali diberlakukan wajib oleh instansi yang berwenang. Di luar pemberlakuan wajib formal, kebijakan sektoral dapat mendorong penerapan standar, sebagaimana Surat Menteri BUMN tentang penerapan sistem manajemen anti-penyuapan di BUMN.[23]
b. Jalur pidana. Standar menjadi ukuran ‘langkah-langkah yang diperlukan’ dalam Pasal 48 huruf d KUHP baru dan Pasal 4 ayat (2) huruf c Perma 13/2016. Kajian tentang integrasi tata kelola dengan SNI ISO 37001 berpendapat bahwa dengan adanya Perma 13/2016, standar itu dapat diterapkan sebagai prosedur yang memadai.[24] Dalam pandangan modul ini, standar tidak mengikat hakim, tetapi korporasi yang menerapkannya memiliki argumen yang jauh lebih kuat dibandingkan korporasi yang hanya memiliki kebijakan internal tanpa kerangka.
c. Jalur hukum perusahaan. Standar menjadi ukuran kehati-hatian direksi menurut Pasal 97 ayat (5) UU PT dan pengawasan komisaris menurut Pasal 108 UU PT. Direksi yang mengabaikan standar yang diterima umum di industrinya sulit membuktikan bahwa ia telah mengambil tindakan untuk mencegah kerugian. Hal yang sama berlaku bagi Dewan Komisaris yang tidak pernah menanyakan apakah standar yang relevan bagi risiko utama perseroan telah diterapkan dan diuji efektivitasnya.
d. Jalur kontrak. Standar menjadi wajib melalui perjanjian. Klausul antikorupsi, klausul kepatuhan hak asasi manusia, dan kewajiban sertifikasi dalam kontrak pemasok, kontrak pembiayaan, dan perjanjian investasi mengikat para pihak berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat perjanjian dalam Pasal 1338 KUHPerdata. Pembahasan rinci tentang klausul kepatuhan dalam kontrak dilakukan pada bab-bab berikutnya.
e. Jalur pasar dan reputasi. Standar menjadi ‘wajib’ secara de facto melalui tekanan investor, pembeli, lembaga pemeringkat, dan masyarakat sipil. Penilaian sebuah organisasi masyarakat sipil atas BUMD di lima provinsi, yang mencatat bahwa dari lima BUMD di Sulawesi Selatan hanya satu yang tersertifikasi ISO 37001, menunjukkan bahwa sertifikasi telah menjadi salah satu tolok ukur publik.[25] Kalangan usaha sendiri, menurut literatur, mendukung undang-undang uji tuntas wajib karena alasan operasional, seperti menciptakan kesetaraan persaingan, memberikan daya tawar dari standar yang tidak dapat ditawar dalam operasi global, dan menyediakan satu standar yang selaras.[26]
Pemetaan itu menghasilkan prioritas yang berbeda bagi setiap jenis klien. Bagi bank, rujukan utamanya adalah regulasi OJK tentang fungsi kepatuhan dan tata kelola, dengan standar global sebagai pelengkap. Bagi BUMN dan anak usahanya, sistem manajemen anti-penyuapan dan pedoman tata kelola dari regulator BUMN menjadi rujukan utama. Bagi emiten, pedoman tata kelola perusahaan terbuka dan ekspektasi investor institusional, termasuk terkait isu lingkungan, sosial, dan tata kelola, menjadi pendorong. Bagi eksportir dan pemasok dalam rantai pasok global, kewajiban uji tuntas yang diteruskan pembeli dari negara-negara yang telah mengeraskan standar uji tuntas menjadi undang-undang menjadi pendorong terkuat. Bagi usaha menengah dan kecil, prioritasnya adalah penerapan yang proporsional atas prinsip-prinsip inti, bukan sertifikasi.
Dalam praktik pendampingan, kelima jalur itu menuntut advokat memilih standar secara selektif. Tidak semua korporasi memerlukan sertifikasi ISO; yang diperlukan adalah sistem yang mampu menjawab pertanyaan penegak hukum, regulator, dan mitra usaha tentang apa yang telah dilakukan korporasi untuk mencegah pelanggaran. Standar berguna sebagai kerangka, daftar uji, dan bahasa bersama, tetapi tidak menggantikan penilaian risiko yang spesifik.
Analisis Kritis
Empat catatan kritis perlu diajukan. Pertama, sertifikasi bukan bukti efektivitas. Temuan bahwa ketidakpatuhan tetap terjadi pada BUMN dengan skor tata kelola tinggi[27] dan temuan decoupling dalam pengungkapan antisuap perusahaan besar[28] menunjukkan bahwa dokumen dan sertifikat dapat bergerak terpisah dari perilaku. Dalam pandangan modul ini, sertifikat ISO harus diperlakukan sebagai titik awal pemeriksaan, bukan titik akhirnya; penegak hukum yang cermat akan menanyakan apakah sistem itu bekerja, bukan apakah sistem itu tersertifikasi.
Kedua, defisit legitimasi dan keterwakilan. Standar global disusun terutama oleh lembaga dan pelaku dari negara maju, dan sejarah Pedoman OECD memperlihatkan bahwa isi standar dapat mencerminkan batas yang dapat diterima kalangan usaha.[29] Bagi Indonesia, mengadopsi standar global tanpa penyesuaian berisiko menempatkan kewajiban yang tidak proporsional pada usaha menengah dan kecil, atau sebaliknya, mengimpor bahasa kepatuhan tanpa mengimpor kapasitas penegakannya.
Ketiga, risiko standar sebagai tameng. Literatur tentang uji tuntas hak asasi manusia memperingatkan bahwa kewajiban berbasis proses dapat dilembagakan sebagai pembelaan terhadap tanggung jawab hukum,[30] dan bahwa kalangan usaha mendorong ketentuan safe harbour yang membebaskan korporasi yang telah melaksanakan uji tuntas.[31] Dalam pandangan modul ini, apabila standar global kelak dirujuk secara eksplisit dalam pedoman penegakan hukum Indonesia, rujukan itu harus disertai ukuran efektivitas, bukan hanya ukuran keberadaan, agar standar tidak berubah menjadi tameng bagi korporasi yang patuh di atas kertas.
Keempat, akses dan biaya. Standar ISO bukan dokumen publik yang dapat diakses bebas, dan sertifikasi memerlukan biaya audit yang tidak kecil. Dalam pandangan modul ini, apabila standar semacam itu dijadikan ukuran de facto kesalahan korporasi dalam hukum pidana, timbul persoalan keadilan: norma yang menentukan dapat tidaknya korporasi dipidana tidak sepenuhnya dapat diakses oleh semua pihak yang terikat olehnya. Persoalan ini memperkuat argumen bahwa pedoman nasional yang terbuka perlu disusun, dengan standar global sebagai rujukan, bukan sebagai pengganti.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Standar global mengisi kekosongan yang ditinggalkan hukum Indonesia tentang isi ‘langkah-langkah yang diperlukan’. ISO 37301 dan ISO 37001 menyediakan kerangka sistem manajemen, ISO 31000 dan COSO menyediakan bahasa manajemen risiko dan pengendalian internal, sedangkan Pedoman OECD 2023 dan UNGP menyediakan ukuran perilaku bisnis yang bertanggung jawab. Status formalnya sukarela, tetapi melalui jalur regulasi, pidana, hukum perusahaan, kontrak, dan pasar, standar itu dapat menjadi mengikat secara tidak langsung. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, gunakan standar global sebagai kerangka dan daftar uji, bukan sebagai pengganti penilaian risiko yang spesifik bagi klien. Kedua, petakan bagi setiap klien jalur mana yang membuat standar tertentu mengikat baginya, apakah regulasi, kontrak, persyaratan investor, atau tekanan pasar. Ketiga, nasihati klien bahwa sertifikasi hanya bernilai apabila didukung bukti bahwa sistem bekerja dalam praktik, dan siapkan bukti itu sejak awal. Keempat, bagi klien yang beroperasi lintas negara atau berada dalam rantai pasok global, pantau perkembangan pengerasan standar uji tuntas menjadi undang-undang di negara mitra dagang, karena kewajiban itu akan diteruskan kepada klien melalui kontrak. Kelima, dorong, melalui forum profesi, penyusunan pedoman nasional yang merujuk standar global dengan ukuran efektivitas yang jelas, agar Pasal 48 huruf d KUHP baru memperoleh isi yang dapat diprediksi.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[2] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[3] Kotlán and others, ‘Criminal Compliance Program as a Tool for Criminal Liability Exculpation of Legal Persons in the Czech Republic’.
[4] Gottschalk, ‘Violations of the Social License to Operate: Evidence from Fraud Investigation Reports’.
[5] Ekaterina Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’, International and Comparative Law Quarterly, 73.2 (2024), pp. 505–25, https://doi.org/10.1017/s0020589324000125.
[6] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[7] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[8] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.
[9] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[10] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[11] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.
[12] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[13] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.
[14] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.
[15] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[16] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[17] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[18] Aristova and others, ‘Corporate Climate Change Responsibilities under the OECD Guidelines for Multinational Enterprises’.
[19] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[20] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.
[21] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.
[22] Sulik-Górecka, ‘Tax Compliance as an Element of the Corporate Compliance Management System’.
[23] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[24] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[25] Amin, Sulaiman, and Muin, ‘Patron Client in Political Corruption in Circles South Sulawesi BUMD (Regional Owned Enterprises)’.
[26] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[27] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[28] Islam and others, ‘Corporate disclosures on curbing bribery and the UK Bribery Act 2010: evidence from UK companies’.
[29] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
[30] Deva, ‘Mandatory human rights due diligence laws in Europe: A mirage for rightsholders?’.
[31] Muchlinski, ‘The Impact of the UN Guiding Principles on Business Attitudes to Observing Human Rights’.
← Artikel sebelumnya
Kewajiban Kepatuhan dalam UU PT dan Hukum SektoralArtikel berikutnya →
Tantangan Lintas Yurisdiksi dalam Kepatuhan KorporasiTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
