
Ilustrasi. [Source: Unsplash]
Bagian dari Learning Module for Lawyers › Corporate Law › Modul 2 › Bab 3 Desain dan Implementasi Program Kepatuhan yang Efektif
Pragmaintegra.com – Jika program kepatuhan adalah sistem yang hidup, penilaian risiko adalah sistem sarafnya. Tanpa penilaian risiko, sumber daya kepatuhan tersebar secara merata pada semua kewajiban, padahal kewajiban-kewajiban itu tidak sama penting dan tidak sama rawan. Sub-bab ini membahas dasar filosofis dan teoretis pendekatan berbasis risiko, konsep-konsep kunci seperti kewajiban kepatuhan, risiko inheren, dan risiko residual, metodologi penilaian dan pemetaan kewajiban, prioritas berbasis risiko, serta kewajiban pembaruan berkala, dengan perhatian khusus pada kerangka hukum Indonesia yang semakin banyak memakai bahasa risiko.
Landasan Filosofis: Risiko, Ketidakpastian, dan Proporsionalitas
a. Masyarakat risiko. Ulrich Beck menggambarkan modernitas lanjut sebagai masyarakat risiko, yaitu masyarakat yang semakin sibuk mengelola bahaya yang diproduksinya sendiri. Dalam masyarakat seperti itu, regulasi tidak lagi hanya melarang perbuatan tertentu, tetapi menuntut organisasi untuk mengidentifikasi, menilai, dan mengendalikan bahaya yang mungkin ditimbulkannya. Program kepatuhan modern adalah salah satu wujud tuntutan itu: korporasi diminta tidak hanya patuh, tetapi juga mengetahui di mana ia paling mungkin tidak patuh.
b. Risiko dan ketidakpastian. Frank Knight membedakan risiko, yaitu ketidakpastian yang dapat diukur dengan probabilitas, dari ketidakpastian sejati yang tidak dapat diukur. Pembedaan ini penting bagi penilaian risiko kepatuhan. Sebagian risiko kepatuhan dapat diperkirakan dari data historis, misalnya frekuensi kesalahan pelaporan pajak atau keluhan konsumen. Sebagian lain, seperti perubahan regulasi yang mendadak, tuntutan baru dari regulator, atau perilaku mitra di yurisdiksi yang tidak dikenal, lebih dekat ke ketidakpastian. Dalam pandangan modul ini, kegagalan memahami pembedaan ini melahirkan dua kesalahan: memperlakukan semua risiko seolah-olah dapat dihitung dengan presisi, atau sebaliknya menyerah pada penilaian intuitif sepenuhnya.
c. Proporsionalitas sebagai prinsip keadilan. Pendekatan berbasis risiko juga mengandung dimensi keadilan. Membebani semua unit bisnis dengan prosedur yang sama, terlepas dari tingkat risikonya, bukan hanya boros tetapi juga tidak adil, karena unit berisiko rendah menanggung biaya pengendalian yang tidak diperlukan, sementara unit berisiko tinggi tidak memperoleh perhatian yang memadai. Prinsip proporsionalitas, yang dikenal luas dalam hukum publik, menuntut agar intensitas pengendalian sebanding dengan besarnya risiko. Dalam pandangan modul ini, proporsionalitas juga menjadi argumen pembenaran ketika korporasi harus menjelaskan kepada regulator atau pengadilan mengapa suatu risiko tertentu tidak dikendalikan seketat risiko lain.
Landasan Teoretis
a. Kepatuhan sebagai pengelolaan risiko. Literatur manajemen kepatuhan mendefinisikan manajemen kepatuhan sebagai fungsi organisasi yang bertanggung jawab memenuhi kewajiban hukum, regulasi, industri, dan kewajiban lain, serta mencatat bahwa cakupan kepatuhan semakin luas dan pendekatan yang mengintegrasikan risiko operasional dengan risiko kepatuhan semakin lazim.[1] Kajian yang sama merumuskan risiko kepatuhan sebagai setiap peristiwa dengan konsekuensi hukum atau reputasi yang negatif, yang memiliki efek limpahan dan efek pengganda serta dapat saling memperkuat.[2] Kajian itu juga mencatat pandangan bahwa kurangnya etika dalam operasi bisnis yang ditutupi oleh kepatuhan formal sering berdampak buruk secara tidak langsung pada hubungan dengan pemangku kepentingan.[3]
b. Standar internasional dan siklus perbaikan. Standar ISO 37301:2021 tentang sistem manajemen kepatuhan menggantikan ISO 19600:2014, dengan perubahan utama berupa pergeseran dari pedoman ke persyaratan yang dapat disertifikasi.[4] Standar itu merumuskan risiko kepatuhan sebagai kemungkinan terjadinya dan konsekuensi dari ketidakpatuhan terhadap kewajiban kepatuhan organisasi, baik yang wajib maupun yang sukarela, menempatkan identifikasi risiko pada tahap perencanaan dalam siklus rencanakan-lakukan-periksa-tindaklanjuti, dan mewajibkan organisasi memelihara informasi terdokumentasi tentang penilaian risiko kepatuhan, catatan ketidaksesuaian, dan investigasi.[5] Prinsip sistem manajemen kepatuhan menurut standar itu meliputi integritas, tata kelola yang baik, proporsionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan keberlanjutan.[6] Penerapan standar ISO 37301 dan ISO 37001 secara umum dibahas dalam Bab 2; sub-bab ini berfokus pada cara melakukan penilaian risikonya. Untuk sistem manajemen anti-penyuapan, penilaian risiko penyuapan merupakan ciri khas yang dirumuskan dalam klausul tersendiri.[7]
c. Teori kesalahan metodologis. Teori pengambilan keputusan memperingatkan bahwa penilaian risiko rentan terhadap bias. Kajian atas penilaian risiko kepatuhan di sektor perbankan mencatat bahwa dalam praktik manajemen risiko kepatuhan sangat bergantung pada konsultasi dengan kelompok ahli, sementara keandalan konsultasi itu jarang divalidasi.[8] Kajian itu juga mencatat temuan bahwa strategi penilaian risiko di bank sebagian besar masih reaktif, dan bahwa jebakan yang umum adalah ketika manajemen telah memutuskan risiko mana yang ingin ditangani pada periode berikutnya tanpa memahami akar penyebabnya, sehingga mitigasi risiko diprioritaskan secara artifisial.[9] Dalam pandangan modul ini, jebakan terakhir ini adalah bentuk dekopling yang khas: penilaian risiko dilakukan untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil, bukan untuk menginformasikan keputusan.
d. Dinamika kelengahan. Teori paradoks etika menambahkan dimensi waktu. Efek ‘pengiris keju’ menggambarkan organisasi yang berulang kali memangkas investasi etikanya, termasuk cakupan penilaian risiko etika, selama keadaan tampak baik, sampai pemangkasan itu terlalu dalam.[10] Efek ‘lampu sorot yang berpindah’ menggambarkan perhatian manajemen yang bergeser ke masalah baru ketika masalah lama tampak terkendali, sehingga yang sudah baik menjadi kurang diperhatikan.[11] Bagi penilaian risiko, kedua efek itu berarti bahwa risiko yang hari ini dinilai rendah karena terkendali dapat kembali tinggi justru karena dinilai rendah.
e. Risiko dan budaya. Penilaian risiko tidak berlangsung dalam ruang hampa budaya. Literatur tentang budaya risiko di perbankan mencatat bahwa sejak krisis keuangan global, budaya risiko menjadi fokus manajer, regulator, dan peneliti, dan regulator berupaya menegakkan penerapan dan pemantauan budaya risiko yang memadai di lembaga keuangan, walaupun budaya risiko bersifat kualitatif, sulit ditangkap, dan tidak dapat diamati secara langsung.[12] Kajian yang sama memandang budaya risiko sebagai bagian dari budaya organisasi yang membentuk cara risiko diidentifikasi, dikomunikasikan, dan dikelola di semua tingkat organisasi.[13] Dalam pandangan modul ini, implikasinya bagi penilaian risiko kepatuhan adalah bahwa kualitas penilaian bergantung pada kesediaan orang untuk melaporkan risiko secara jujur. Di organisasi yang menghukum pembawa kabar buruk, penilaian risiko akan sistematis meremehkan risiko yang paling penting.
Baca juga: Menerapkan Adaptive Governance Theory dalam Tata Kelola Perusahaan
Konsep: Dari Kewajiban ke Prioritas
a. Kewajiban kepatuhan. Titik berangkat penilaian risiko adalah inventarisasi kewajiban kepatuhan, yaitu seluruh persyaratan yang wajib dipenuhi organisasi dan komitmen sukarela yang dipilihnya.[14] Dalam pandangan modul ini, daftar kewajiban yang baik memuat setidaknya sumber kewajiban, isi kewajiban dalam bahasa operasional, unit pemilik proses, frekuensi atau tenggat, konsekuensi pelanggaran, dan bukti pemenuhan. Daftar itu tidak sama dengan kumpulan peraturan; ia adalah terjemahan peraturan ke dalam tindakan.
b. Risiko inheren, pengendalian, dan risiko residual. Risiko inheren adalah risiko sebelum pengendalian; risiko residual adalah risiko setelah pengendalian diperhitungkan. Kajian perbankan tersebut menegaskan bahwa penghapusan total risiko ketidakpatuhan tidak mungkin, tetapi risiko residual harus dikendalikan dan dipantau.[15] Pengendalian yang lazim di bank meliputi prosedur internal, prinsip empat mata, tembok informasi (Chinese walls), dan pembatasan hak akses.[16]
c. Dimensi deteksi. Matriks risiko yang paling banyak dipakai di sektor perbankan hanya memakai dua dimensi, yaitu kemungkinan dan dampak. Kajian yang sama mencatat bahwa dimensi kemampuan deteksi (detectability) biasanya diabaikan dalam matriks tradisional, atau dicampuradukkan dengan frekuensi kejadian, padahal metode analisis mode kegagalan dan efeknya menilai kejadian, keparahan, dan kemampuan deteksi secara terpisah.[17] Kajian itu mengembangkan metode peta risiko parsial dengan perbandingan berpasangan yang memungkinkan pengujian konsistensi penilaian setiap ahli dan identifikasi ahli pencilan, sehingga risiko tersembunyi dapat diprioritaskan.[18] Dalam pandangan modul ini, dimensi deteksi sangat penting bagi pelanggaran yang disengaja seperti suap dan kecurangan, karena pelaku justru berupaya agar perbuatannya tidak terdeteksi. Risiko dengan kemungkinan sedang tetapi kemampuan deteksi rendah sering lebih berbahaya daripada risiko dengan kemungkinan tinggi yang mudah terdeteksi.
d. Prioritas berbasis risiko. Prioritas berbasis risiko berarti alokasi sumber daya kepatuhan, seperti pengujian, pelatihan, uji tuntas, dan pemantauan, mengikuti peringkat risiko residual. Kajian perbankan tersebut mencatat bahwa implementasi langkah mitigasi diprioritaskan dan dijadwalkan sesuai ketersediaan sumber daya profesional dan keuangan.[19] Pelatihan pun dapat diprioritaskan: kerangka efektivitas pelatihan kepatuhan pada bank di Afrika Selatan menempatkan penilaian risiko atas karyawan berisiko tinggi sebagai langkah analisis untuk menentukan kebutuhan pelatihan dan celah pengendalian.[20]
e. Risiko pihak ketiga dan transaksi korporasi. Dua wilayah sering luput dari penilaian risiko yang berfokus pada proses internal. Pertama, pihak ketiga, seperti agen, distributor, konsultan perizinan, dan subkontraktor, yang dapat melakukan pelanggaran atas nama atau untuk kepentingan korporasi. Kajian perbankan di atas menyebut risiko tersembunyi dalam hubungan pihak ketiga sebagai salah satu tantangan utama manajemen kepatuhan.[21] Kedua, merger dan akuisisi, yang dapat membawa masuk risiko warisan dari entitas yang diakuisisi. Pedoman Departemen Kehakiman Amerika Serikat tentang evaluasi program kepatuhan korporasi (Evaluation of Corporate Compliance Programs, pembaruan September 2024) menempatkan penilaian risiko, manajemen pihak ketiga, serta merger dan akuisisi sebagai bagian dari pertanyaan apakah program dirancang dengan baik. Dalam pandangan modul ini, bagi advokat yang menangani uji tuntas hukum dalam transaksi korporasi, ini berarti uji tuntas kepatuhan harus menjadi bagian tetap dari pekerjaan transaksi, bukan tambahan opsional.
Praktik: Metodologi, Pemetaan Kewajiban Indonesia, dan Pembaruan
a. Langkah metodologis. Berdasarkan literatur di atas, modul ini menyarankan tujuh langkah. Pertama, tetapkan konteks: model bisnis, ukuran, yurisdiksi, sektor, dan pihak ketiga, sebagaimana ditekankan standar sistem manajemen kepatuhan.[22] Kedua, susun daftar kewajiban kepatuhan. Ketiga, identifikasi skenario ketidakpatuhan per proses bisnis, bukan per peraturan, karena pelanggaran terjadi dalam proses. Keempat, nilai risiko inheren dengan dimensi kemungkinan, dampak, dan kemampuan deteksi, memakai skala yang terdefinisi. Kelima, petakan pengendalian yang ada dan uji keberfungsiannya, lalu tetapkan risiko residual. Keenam, tetapkan rencana mitigasi dengan pemilik dan tenggat. Ketujuh, dokumentasikan dan laporkan kepada direksi dan dewan komisaris.
Kajian perbankan tersebut memberikan contoh skala yang dipakai sebuah bank: kemungkinan dibagi menjadi tidak mungkin (sekali dalam lebih dari lima tahun), mungkin (setiap tiga hingga lima tahun), cenderung (setiap satu hingga tiga tahun), dan sangat mungkin (dalam dua belas bulan); keparahan dibagi menjadi rendah, sedang, signifikan, dan berat; dan peringkat akhir dibagi menjadi minor, moderat, signifikan, dan kritis dengan kode warna hijau, kuning, oranye, dan merah.[23] Kajian itu juga mencatat kelemahan praktik bank yang diteliti: penilaian bersifat kualitatif, berbasis data historis bila tersedia, dan dilakukan melalui diskusi kelompok tanpa penilaian individual.[24] Dalam pandangan modul ini, kelemahan terakhir itu dapat diatasi dengan meminta setiap penilai mengisi penilaian secara individual sebelum diskusi, sehingga suara yang paling senior tidak mendominasi.
b. Tata kelola penilaian risiko. Siapa yang memiliki penilaian risiko sama pentingnya dengan bagaimana penilaian itu dilakukan. Model kematangan fungsi kepatuhan yang dikembangkan untuk perusahaan investasi di Norwegia menggambarkan jalur evolusi fungsi kepatuhan dari reaktif dan tidak konsisten menuju proaktif dan terintegrasi dalam praktik bisnis.[25] Studi kasus dalam kajian itu juga memperlihatkan masalah koordinasi yang khas: ketika lini pertama terlalu sibuk karena pertumbuhan perusahaan, temuan dan risiko yang diidentifikasi fungsi kepatuhan diturunkan prioritasnya, sehingga fungsi kepatuhan terpaksa terlibat langsung dalam perbaikan, yang menurut kepala fungsi kepatuhan perusahaan itu bukan tugas fungsi kepatuhan dan merupakan penggunaan sumber daya yang keliru.[26] Dalam pandangan modul ini, pelajaran desainnya adalah bahwa pemilik risiko harus tetap berada di lini bisnis, sementara fungsi kepatuhan merancang metodologi, menantang hasil penilaian, dan memantau tindak lanjut. Jika fungsi kepatuhan menjadi satu-satunya pemilik penilaian risiko, lini bisnis kehilangan rasa memiliki dan fungsi kepatuhan kehilangan independensinya.
c. Pemetaan kewajiban dalam hukum Indonesia. Bagi korporasi Indonesia, daftar kewajiban kepatuhan biasanya mencakup beberapa lapis. Lapis korporasi umum meliputi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Lapis integritas meliputi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan ketentuan pertanggungjawaban korporasi dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru. Lapis perpajakan meliputi Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan. Lapis data meliputi Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, yang dalam Pasal 34 mewajibkan penilaian dampak pelindungan data pribadi untuk pemrosesan berpotensi risiko tinggi. Lapis perizinan meliputi rezim perizinan berusaha berbasis risiko, yang kini diatur melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021. Lapis sektoral meliputi peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, kementerian teknis, dan badan pengatur BUMN. Di lingkungan BUMN, pedoman tata kelola yang ditetapkan melalui Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 juga memuat penilaian tingkat kematangan manajemen risiko yang mencakup dimensi kerangka risiko dan kepatuhan, sehingga penilaian risiko kepatuhan BUMN tidak dapat dipisahkan dari kerangka manajemen risiko korporat.
Hukum sektoral Indonesia sendiri sudah memakai bahasa risiko kepatuhan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 46/POJK.03/2017 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum mendefinisikan risiko kepatuhan sebagai risiko yang timbul akibat bank tidak mematuhi dan/atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku, dan mendefinisikan fungsi kepatuhan sebagai serangkaian tindakan yang bersifat preventif atau ex ante (Pasal 1). Rezim anti-pencucian uang di sektor jasa keuangan juga menuntut pendekatan berbasis risiko dalam penerapan program anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Dalam pandangan modul ini, bagi korporasi di luar sektor keuangan, kerangka sektor keuangan itu dapat dipakai sebagai acuan praktik yang baik walaupun tidak mengikat secara langsung.
d. Contoh pemetaan. Ambil contoh perusahaan konstruksi yang mengerjakan proyek BUMN. Proses pengadaan dan pemenuhan perizinan memiliki risiko inheren penyuapan yang tinggi, dengan kemampuan deteksi yang rendah karena transaksi sering melalui perantara. Proses penggajian memiliki risiko inheren ketidakpatuhan ketenagakerjaan dan pemotongan pajak penghasilan yang sedang, dengan kemampuan deteksi tinggi karena terdokumentasi. Proses pengelolaan data pekerja dan subkontraktor memiliki risiko pelindungan data yang meningkat sejak berlakunya Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi. Dalam pandangan modul ini, prioritas pertama perusahaan itu adalah pengendalian pihak ketiga dan perantara dalam pengadaan, bukan penyempurnaan prosedur penggajian yang sudah berjalan, sekalipun yang kedua lebih mudah dikerjakan.
e. Pembaruan berkala. Penilaian risiko yang tidak diperbarui adalah potret masa lalu. Kajian perbankan tersebut menegaskan bahwa organisasi harus menilai ulang risiko secara berkala, dan juga ketika kegiatan baru diluncurkan, ketika terjadi perubahan eksternal signifikan seperti pandemi atau perang, dan ketika terjadi perubahan struktur organisasi seperti merger dan akuisisi.[27] Kajian itu juga mencatat tantangan yang memicu kebutuhan pembaruan, seperti risiko tersembunyi dalam hubungan dengan pihak ketiga dan persyaratan regulasi yang berubah cepat, misalnya moratorium kredit dan sanksi dagang.[28] Dalam pandangan modul ini, korporasi Indonesia perlu menambahkan pemicu lokal: perubahan undang-undang yang berskala besar, seperti pengesahan undang-undang ketenagakerjaan baru, perubahan undang-undang BUMN, atau peralihan rezim perizinan; temuan pemeriksaan pajak atau pemeriksaan regulator; dan pergantian direksi atau pemegang saham pengendali.
Analisis Kritis
Penilaian risiko kepatuhan berisiko berubah menjadi ritual. Literatur regulasi responsif telah mengingatkan bahaya ritualisme regulasi, ketika audit di atas meja memberi rasa aman tanpa menyentuh praktik.[29] Matriks risiko berwarna-warni mudah dibuat dan mudah dipresentasikan kepada dewan, tetapi sering disusun dari diskusi singkat yang didominasi pandangan manajemen. Kritik metodologis terhadap matriks dua dimensi yang mengabaikan kemampuan deteksi dan ketergantungan pada penilaian ahli yang tidak divalidasi adalah kritik yang serius.[30] Namun, solusi metodologis yang lebih canggih juga mengandung risiko: semakin rumit metode, semakin besar kemungkinan penilaian menjadi wilayah eksklusif para spesialis, sementara pemilik proses bisnis tidak memahami dan tidak merasa memiliki hasilnya.
Catatan kedua menyangkut konteks Indonesia. Penilaian risiko yang jujur sering mengungkap risiko yang sensitif secara politis, seperti permintaan pungutan oleh oknum pejabat dalam proses perizinan atau tekanan dari pemegang saham pengendali. Penelitian lapangan di Kamboja, sebagaimana dibahas pada Bab 1, memperlihatkan lingkungan ketika membayar lebih dari biaya resmi dipandang sebagai cara memastikan permohonan disetujui.[31] Dalam pandangan modul ini, di lingkungan seperti itu dokumen penilaian risiko yang terlalu jujur dapat menimbulkan kekhawatiran hukum bagi korporasi, sementara dokumen yang tidak jujur tidak berguna. Advokat perlu membantu klien menyusun penilaian risiko dengan memperhatikan perlindungan kerahasiaan profesi advokat dan pengaturan akses dokumen, tanpa mengorbankan kejujuran substansinya. Catatan ketiga, penilaian risiko hanya bermakna bila hasilnya mengubah alokasi sumber daya. Paradoks etika mengingatkan bahwa organisasi cenderung memangkas cakupan penilaian risiko ketika keadaan tampak baik.[32] Penilaian risiko yang tidak pernah mengubah anggaran atau jadwal pengujian adalah tanda dekopling. Sebaliknya, penilaian risiko yang hasilnya tercermin dalam rencana kerja tahunan fungsi kepatuhan, rencana audit internal, dan anggaran pelatihan menjadi bukti paling meyakinkan bahwa program dijalankan dengan sungguh-sungguh, baik di hadapan dewan komisaris maupun di hadapan penegak hukum yang kelak menilai program itu.
Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum
Penilaian risiko kepatuhan adalah jantung desain program yang efektif. Ia bertumpu pada pengakuan bahwa sumber daya terbatas harus dialokasikan secara proporsional pada risiko yang paling besar, dengan memperhitungkan tidak hanya kemungkinan dan dampak, tetapi juga kemampuan deteksi. Hukum Indonesia, khususnya di sektor keuangan, pelindungan data, dan perizinan, semakin banyak memakai bahasa risiko, sehingga kemampuan menyusun dan mempertahankan penilaian risiko menjadi keterampilan hukum, bukan sekadar keterampilan manajemen. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah sebagai berikut. Pertama, susun daftar kewajiban kepatuhan klien dalam bahasa operasional, lengkap dengan sumber hukum, pemilik proses, dan bukti pemenuhan. Kedua, nilai risiko per proses bisnis dengan tiga dimensi, yaitu kemungkinan, dampak, dan kemampuan deteksi, dan hindari matriks dua dimensi yang mengaburkan risiko tersembunyi. Ketiga, minta penilaian individual dari para penilai sebelum diskusi kelompok untuk mengurangi dominasi pandangan senior dan menguji konsistensi. Keempat, tetapkan pemicu pembaruan yang jelas, termasuk perubahan regulasi besar, merger dan akuisisi, temuan pemeriksaan, dan pergantian pengendali. Kelima, pastikan hasil penilaian risiko benar-benar mengubah alokasi anggaran, pengujian, dan pelatihan, dan dokumentasikan perubahan itu sebagai bukti bahwa program dijalankan secara sungguh-sungguh.
*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.
Referensi
[1] Ferenc Bognár, Balázs Szentes, and Petra Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’, Complexity, 2023 (2023), pp. 1–13, https://doi.org/10.1155/2023/9165815.
[2] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[3] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[4] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[5] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[6] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[7] Hanindita, Julaeha, and Soewito, ‘Strengthening Anti-Bribery Governance through Integration of GCG with SNI ISO 37001: 2016 ABMS’.
[8] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[9] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[10] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.
[11] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.
[12] Niclas Dürst and Jennifer Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’, Abacus, 62.3 (2026), pp. 698–752, https://doi.org/10.1111/abac.12370.
[13] Dürst and Kunz, ‘The Risk Culture Scale: A Measurement Tool to Comprehensively Assess Banks’ Risk Culture’.
[14] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[15] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[16] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[17] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[18] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[19] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[20] Marié Botha and Stephanus van der Merwe, ‘A framework to assess compliance training effectiveness: The case of banks in South Africa’, SA Journal of Human Resource Management, 23 (2025), a2913, https://doi.org/10.4102/sajhrm.v23i0.2913.
[21] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[22] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[23] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[24] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[25] Helena Holter Antonsen and Dag Øivind Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’, Administrative Sciences, 11.4 (2021), p. 109, https://doi.org/10.3390/admsci11040109.
[26] Holter Antonsen and Madsen, ‘Developing a Maturity Model for the Compliance Function of Investment Firms: A Preliminary Case Study from Norway’.
[27] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[28] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[29] Braithwaite, ‘Street-Level Meta-Strategies: Evidence on Restorative Justice and Responsive Regulation’.
[30] Bognár, Szentes, and Benedek, ‘Compliance Risk Assessment in the Banking Sector: Application of a Novel Pairwise Comparison-Based PRISM Method’.
[31] Erie, Bodurtha, and Young, ‘Legal Brokers of Chinese Investment in Cambodia: Compliance between Contract and Culture’.
[32] Kaptein, ‘A Paradox of Ethics: Why People in Good Organizations do Bad Things’.
← Artikel sebelumnya
Filosofi dan Teori Program KepatuhanArtikel berikutnya
Segera terbitTell Your Friends
Need legal or tax advice?
Discuss your matter with our lawyers
Facing a tax dispute, a corporate transaction or a business problem? Tell us about it and our team will get back to you.
