Pragmaintegra.com – Struktur tata kelola teknologi menentukan siapa yang memutuskan, sedangkan kerangka tata kelola menentukan apa yang harus diputuskan dan dengan standar apa. Kerangka ini mencakup penyelarasan strategi teknologi dengan strategi bisnis, pengawasan investasi dan proyek, manajemen risiko teknologi, ukuran kinerja, tata kelola data dan kecerdasan artifisial, etika digital, pengelolaan vendor, serta keberlanjutan digital. Tinjauan sistematis atas literatur tata kelola teknologi informasi menekankan perlunya menyelaraskan struktur, proses, dan metrik tata kelola sehingga penciptaan nilai, pengendalian risiko, dan akuntabilitas berjalan seiring, terutama pada organisasi yang diatur.[1]

Penyelarasan Strategi, Pengawasan Investasi, dan Tata Kelola Proyek

Penyelarasan strategi teknologi dengan strategi bisnis memastikan bahwa investasi teknologi melayani tujuan perusahaan. Tingkat tata kelola investasi teknologi informasi yang tepat bergantung pada tujuan investasi. Penelitian Ali dan rekan atas organisasi di Australia menemukan bahwa organisasi dengan tujuan investasi teknologi yang berfokus ganda, yaitu operasional dan pasar, menunjukkan tingkat tata kelola investasi teknologi informasi yang lebih tinggi, dan organisasi berfokus ganda yang tidak menerapkan tata kelola investasi yang memadai berkinerja lebih rendah.[2] Kapabilitas proses tata kelola teknologi informasi juga berdampak pada kinerja bisnis.[3] Tata kelola proyek teknologi memerlukan persetujuan berjenjang, tinjauan berkala, dan kriteria penghentian proyek yang tidak lagi layak.

Tata Kelola Data

Data merupakan aset strategis sekaligus sumber kewajiban hukum. Tata kelola data menetapkan kepemilikan data, standar kualitas, klasifikasi, hak akses, retensi, dan pemusnahan data. Kepatuhan terhadap prinsip pelindungan data sejak perancangan (privacy by design) menantang dalam praktik: Piras dan rekan mencatat bahwa organisasi menghadapi kesulitan menafsirkan dan menerapkan General Data Protection Regulation, terutama prinsip pelindungan data sejak perancangan dan secara bawaan, karena regulasi tidak merinci cara implementasinya; karena itu mereka mengusulkan alur kerja dan perangkat yang mencakup analisis ancaman, minimisasi data, dan penilaian risiko berkelanjutan.[4] UU Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi di Indonesia juga mewajibkan pengendali data melakukan penilaian dampak pelindungan data pribadi untuk pemrosesan yang berisiko tinggi, sehingga tata kelola data harus diintegrasikan dalam kerangka tata kelola teknologi.

Baca juga: Digital Governance Frameworks: Panduan untuk Transformasi Perusahaan Modern

Tata Kelola Kecerdasan Artifisial dan Etika Digital

Kecerdasan artifisial menuntut tata kelola khusus karena risikonya berbeda dari teknologi konvensional, seperti bias algoritmik, ketidakjelasan keputusan, dan dampak terhadap hak individu. Camilleri mengidentifikasi dimensi utama tata kelola kecerdasan artifisial, yaitu akuntabilitas dan transparansi; keterjelasan, interpretabilitas, dan reprodusibilitas; keadilan dan inklusivitas; privasi dan keselamatan pengguna; serta pencegahan risiko dan isu keamanan siber, dan menegaskan bahwa semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem kecerdasan artifisial memikul tanggung jawab sosial dan etis kepada konsumen dan pemangku kepentingan.[5] Kshetri menekankan bahwa sifat sistem tata kelola, baik di tingkat antarperusahaan, nasional, maupun internasional, sangat menentukan realisasi manfaat ekonomi kecerdasan artifisial dan siapa yang memperoleh manfaat tersebut, termasuk pendekatan berbasis risiko yang diadopsi Uni Eropa.[6]

Indonesia belum memiliki undang-undang khusus kecerdasan artifisial. Pedoman etika yang diterbitkan pemerintah dan pedoman kecerdasan artifisial yang bertanggung jawab bagi sektor teknologi finansial bersifat hukum lunak, sementara penggunaan kecerdasan artifisial yang memproses data pribadi tetap tunduk pada UU Pelindungan Data Pribadi, termasuk hak subjek data terkait pengambilan keputusan yang semata-mata didasarkan pada pemrosesan otomatis. Bagi dewan, kerangka etika digital perlu memuat prinsip, inventarisasi penggunaan kecerdasan artifisial, penilaian risiko sebelum penerapan, pengawasan manusia, dan mekanisme keberatan.

Komputasi Awan, Aset Digital, Pengelolaan Vendor, dan Keberlanjutan Digital

Tata kelola komputasi awan dan pengelolaan vendor teknologi berkaitan erat dengan ketahanan operasional, karena kegagalan penyedia pihak ketiga merupakan salah satu sumber gangguan utama; regulator di berbagai yurisdiksi kini mensyaratkan pemantauan penyedia, ketentuan kontraktual, pengujian ketahanan, dan pelaporan insiden.[7] Pengelolaan aset digital, termasuk lisensi perangkat lunak, kekayaan intelektual, dan aset data, memerlukan inventarisasi dan kepastian kepemilikan. Keberlanjutan digital, seperti konsumsi energi pusat data dan pengelolaan limbah elektronik, semakin relevan seiring kewajiban pelaporan keberlanjutan.

Ukuran Kinerja Teknologi dan Alokasi Sumber Daya

Ukuran kinerja teknologi perlu mencakup indikator nilai bisnis, ketersediaan dan keandalan layanan, keamanan, kepuasan pengguna, serta kemajuan inisiatif strategis. Alokasi sumber daya teknologi, termasuk talenta digital, harus diprioritaskan berdasarkan nilai dan risiko. Pelaporan kinerja teknologi kepada dewan sebaiknya ringkas, berorientasi keputusan, dan dikaitkan dengan selera risiko yang telah ditetapkan.

Kesimpulan dan Implikasi bagi Praktisi Hukum

Kerangka tata kelola teknologi menerjemahkan struktur menjadi standar keputusan yang konkret. Bagi praktisi hukum, rekomendasinya adalah: pertama, memastikan kebijakan tata kelola teknologi mencakup penyelarasan strategi, pengawasan investasi dan proyek, serta ukuran kinerja; kedua, menyusun kebijakan tata kelola data yang memenuhi UU Pelindungan Data Pribadi, termasuk penilaian dampak untuk pemrosesan berisiko tinggi; ketiga, merancang kerangka tata kelola dan etika kecerdasan artifisial yang memuat inventarisasi, penilaian risiko, dan pengawasan manusia; keempat, memastikan kontrak komputasi awan dan vendor teknologi memuat perlindungan yang memadai; dan kelima, memasukkan keberlanjutan digital dalam kebijakan teknologi dan pelaporan keberlanjutan.

*Artikel ini merupakan bagian dari ‘Learning Module for Lawyers: Corporate Law’ yang disusun oleh Tim Penulis Firma Pragma Integra.

Referensi

[1] Vaya-Arboledas, Ferrer-Oliva, and Medina-Merodio, ‘Evolution and Perspectives in IT Governance: A Systematic Literature Review’.

[2] Syaiful Ali and others, ‘Governing Information Technology (IT) Investment: A Contingency Perspective on Organization’s IT Investment Goals’, Australian Journal of Management, 47.1 (2022), pp. 3–23, https://doi.org/10.1177/03128962211009578.

[3] Joshi and others, ‘Impact of IT Governance Process Capability on Business Performance: Theory and Empirical Evidence’.

[4] Luca Piras and others, ‘A Data Scope Management Service to Support Privacy by Design and GDPR Compliance’, Journal of Data Intelligence, 2.2 (2021), pp. 136–65, https://doi.org/10.26421/jdi2.2-3.

[5] Mark Anthony Camilleri, ‘Artificial Intelligence Governance: Ethical Considerations and Implications for Social Responsibility’, Expert Systems, 41.7 (2024), e13406, https://doi.org/10.1111/exsy.13406.

[6] Nir Kshetri, ‘Economics of Artificial Intelligence Governance’, Computer, 57.4 (2024), pp. 113–18, https://doi.org/10.1109/mc.2024.3357951.

[7] Chanon and others, ‘Operational Resilience in the UK Financial Sector: Practical Guidance’.